Indonesia English
Jumat, 15 Desember 2017 |
Advetorial

Miris dan Memilukan Dana Bos Terlambat Cair, Kepsek Cari Hutang Kesana Kemari

Jumat, 24 November 2017 13:59:33 wib - Komentar
Kantor Depdikbud Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Kuningan, (Banten88.com): Sungguh miris dan memilukan ironi yang terjadi didunia pendidikan di Indonesia. Dikarenakan terlambat cair Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, kepala sekolah harus mencari hutang kesana kemari untuk menutupi biaya kegiatan sekolah. Jumlahnya diperkirakan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ambil contoh jika Sekolah Menengah Pertama memiliki 800 siswa misalnya, maka kepsek harus mencari hutangan yang jumlahnya bisa mencapai ratusan juta rupiah karena besaran bantuan BOS per siswa SMP Rp 1 juta. Terkait keterlambatan pencairan dana BOS, seorang kepala sekolah yang keberatan disebutkan namanya berkomentar.

"Jelas terlambatnya pencairan dana operasional sekolah sangat mengganggu kegiatan operasional sekolah itu sendiri. Karena kegiatan harus terus berjalan dan perlu biaya. Dampaknya para kepala sekolah yang pusing mencari pinjaman kesana kemari untuk menutupi kekurangan biaya kegiatan sekolah," ungkap kepsek tersebut dengan nada sendu.

Ia mengatakan lagi, dana BOS untuk tri wulan ketiga seharusnya cair dikisaran bulan September 2017, namun bulan November sudah berjalan 20 hari lebih, hawar-hawar kapan pencairan tiba  juga belum jelas, bebernya.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH. Adanya keterlambatan pencarian dana BOS, media online Banten88.com mengkonfirmasi kepada Kabid SMP kantor Depdikbud Kabupaten Kuningan, Sri Sunarsih. Ia membenarkan jika dana Bos tri wulan 3 tahun 2017 belum cair. Saat ini staf Kandepdikbud Kuningan sedang mengurus Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke Pemprov Jabar di Bandung.

"Itu berkasnya sangat tebal berisi data jumlah sekolah yang akan memperoleh dana bantuan operasional sekolah.  Data tsb kemudian di verifikasi lagi.Jika kurang lengkap, pihak sekolah harus memperbaiki lalu data dikirim lagi  ke Bandung. Jika data yang kami kirim sudah ok, pihak pemprov memberitahu lewat email dan dana BOS bisa dicairkan. Sedangkan batas akhir pendataan pada 30 Oktober 2017. Selanjutnya pada bulan November berlangsung proses administrasi. diperkirakan BOS cair pada awal Desember," tuturnya.

Sri juga tidak menampik jika dana BOS terlambat cair karena memang tahapan pencairannya perlu waktu dan harus didukung dengan data yang fix dan bisa dipertanggungjawabkan. Proses itu memang perlu waktu. Namun ia tidak mau menyalahkan pihak Pemprov atau pihak sekolah. Proses  administrasi kadang menemui hambatan, misalnya data eror, papar Kabid SMP Kandepdikbud Kuningan ini. Menurutnya, di Kabupaten Kuningan terdapat 71 SMPN dan 22 SMPS (Swasta).

Namun Sri tidak bersedia membuka data berapa jumlah dana BOS yang diterima seluruh SMP di Kabupaten Kuningan. Alasannya, ia keberatan kalau data itu diketahui umum. Lalu soal adanya kepala sekolah yang berhutang untuk menutupi biaya kegiatan sekolah, Sri juga mendengar problem itu. "Tapi bagaimana lagi ya, kalau kepala sekolah mencari talangan, kalau itu malu ya malunya kan seluruh Indonesia bukan kepala sekolah di Kabupaten Kuningan saja," tuturnya.

“Himbauannya kepada Pemprov Jabar, semoga tahun depan  pencairan dana BOS bisa tepat waktu," Demikian papar Sri Sunarsih, Kabid SMP Kandepdikbud Kabupaten Kuningan Jawa Barat mengakhiri penjelasannya kepada Banten88.com.

Masih terkait dengan terlambatnya pencairan dana BOS triwulan ke 3 tahun 2017, Sekretaris Kepala Kandepdikbud Kabupaten Kuningan, Dedi Subardi melalui sms dari nomor telepon 08531645xxxx mengatakan "BOS dari provinsi lagi dikonfirmasi terus" jawabnya kepada Banten88.com.

BIAYA OPERASIONAL NON PERSONALIA. Bantuan Operasional Siswa (BOS), adalah program pemerintah untuk membantu sekolah dalam pendanaan biaya operasional non personalia. Sesuai PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang dimaksud biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan yang habis pakai dan biaya tak langsung berupa kebutuhan air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lainya. (SS)

KOMENTAR DISQUS :

Top