Indonesia English
Jumat, 15 Desember 2017 |
Hukum dan Kriminal

Pasangan Rano-Embay Siapkan 30 Pengacara Kawal Sengketa Pilkada Banten

Rabu, 01 Maret 2017 22:03:47 wib - Komentar
Tim Hukum Pasangan calon gubenur dan wakil gubenur nomor urut 2 Rano Karno-Embay Mulya Syarief (Rano-Mulya)

SERANG,(Banten88.com):  Tim hukum pasangan calon gubenur dan wakil gubenur nomor urut 2 Rano Karno-Embay Mulya Syarief (Rano-Mulya) mempersiapkan 30 pengacara untuk mengawal gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Banten di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu diungkapkan salah satu kuasa hukum Rano-Mulya, Badrul Munir, saat dihubungi melalui sambungan telefon, Rabu (1/3).

“Banyak yang disiapkan, di antaranya saya sendiri, ada Siraprayuna, Ali Fahri Pasaribu, banyak lah. Ada 30 pengacara,” kata Badrul. Saat ditanya, apakah kemungkinana gugatan sengketa pilkada dari pasangan Rano-Mulya akan diterima oleh MK, Badrul menyerahkan hal tersebut ke MK. Menurutnya, pihaknya akan menyampaikan fakta-fakta terkait beberapa isu yang ada waktu pilkada.

“Ada beberapa isu, baik itu politik uang, soal suart keterangan, dan hal-hal lainnya yang disampaikan dalam sidang pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Banten di Cilegon kemarin itu,” ujarnya.

Terkait Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang menyatakan daerah yang jumlah penduduknya 6-12 juta orang, dengan syarat untuk bisa mengajukan gugatan maksimal  1 persen, Badrul memahami hal itu. Namun, menurutnya, MK tidak boleh menolak gugatan.

“Ini kan ada masyarakat yang ingin memperjuangkan keadilan terkait sengketa pilkada. Kita melakukan upay-upay terkait perasaan ketidak adilan yang dirasakan. Apa keputusan MK mau menerima atau menolak itu urusan nanti,” katanya, seraya mengatakan pihak Rano tidak mempersoalkan selisih melainkn terkait sengketa pilkada yang diduga terdapat pelanggaran.

Dihubungi terpisah, Ketua KPU Banten Agus Supriatna mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan terkait sengkat pilkada Banten. “Ini saya sedang di KPU RI, lagi ikut rakor persiapan menghadiri gugatan di MK,” katanya.

Menurutnya, pihaknya tengah mempersiapkan alat bukti yang akan di bawa ke dalam sidang MK. Sementara, terkait materi gugatan, Agus mengaku, pihaknya masih menunggu materi gugatan dari MK.

Terpisah, Komisioner KPU Banten Pokja Pencalonan dan Kampanye Syaeful Bahri mengungkapkan, KPU RI mengadakan rakor pengelolaan dokumen hasil pilkada untuk semua KPU propinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada.

“Salah satu yang dilakukan itu, inventarisasi berbagai peristiwa sejak di TPS. Keberatan dan catatan kejadian khusus sejak pleno di PPK sampai pleno provinsi. Intinya KPU Banten sedang mempersiapkan jawaban dan melakukan konsolidasi dengan KPU kabupaten/kota,” kata Syaeful.

Dijelaskan Syaeful, pada 3 Maret, pihaknya akan memriksa kelengkapan berkas dalam rangka persiapan menghadapi Persidangan di  MK. Menurutnya, secara normatif regulasi gugatan pemohon melewati ambang batas 1 persen.

“Terkait diterima gugatan atau tidak, kita tidak mau berandai-andai. KPU Banten masih menunggu dokumen salinan permohonan dari  pihak pemohon (paslon nomor 2) yang dikirim oleh MK,” katanya.

Berdasarkan jadwal tahapan sidang MK yang diterima wartawan , 2-7 Maret MK akan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan, 6-10 Maret perbaikan permohonan. 13-14 Maret, penyampaian salinan permohonan gugatan sengketa ke KPU Banten selaku termohon, sekaligus pemberitahuan sidang pertama.

Tanggal 16-22 Maret, MK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dilanjut pada 27 Maret-5 April untuk putusan dismissal. Untuk pemeriksaan persidangan dilakukan mulai terhitung sehari sejak putusan dismissal dibacakan atau 6 Arpil-2 Mei, sehari setelahnya tepatnya 3-19 Mei, MK akan membacakan putusan hasil persidangan sengketa.(ERN).

 

KOMENTAR DISQUS :

Top