Indonesia English
Sabtu, 16 Desember 2017 |
Ekonomi dan Bisnis

Perusahaan Jasa Kontruksi Banten Terancam Gulung Tikar

Selasa, 07 Maret 2017 19:38:19 wib - Komentar
Ilustrasi.

SERANG,(Banten88.com):Perusahaan jasa kontruksi lokal di Banten terancam tidak bisa menggarap proyek-proyek konstruksi yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,  jika tidak memiliki tenaga ahli dan tenaga terampil konstruksi.  Demikian diungkapkan Hadi Soeryadi  Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Banten kepada wartawan, (7/3).

 

Diketahui, untuk tahun ini terdapat 3.600 proyek kontruksi baik di Pemprov Banten maupun di pemerintah kabupaten/kota. Sayangnya, seluruh proyek tersebut tidak bisa digarap oleh perusahaan lokal akibat kurangnya tenaga ahli dan tenaga terampil konstruksi tersebut sehingga terancam gulung tikar.

 

Dijelaskan Hadi, untuk memenangkan tender pengerjaan proyek, perusahaan diharuskan mempunyai satu tenaga ahli dan satu tenaga terampil untuk setiap paketnya.

“Jika perusahaan itu mau ikut tender 10 paket, berarti harus punya 10 tenaga ahli dan 10 tenaga terampil,” kata Hadi saat idtemui usai pelantikan pengurus LPJK Banten periode 2017-2022 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Selasa (7/3).

Menurut Hadi, berdasarkan data LPJK Provinsi Banten, hanya ada sekitar 600 tenaga kerja ahli dan tenaga kerja terampil yang dimiliki perusahaan jasa konstruksi di Banten. Angka tersebut jauh dari kebutuhan pemerintah dengan jumlah proyek yang mencapai 3.600 paket.

“Karena itu akan kita bantu agar pengusaha daerah bisa bersaing dengan melakukan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi tenaga kerja ahli dan tenaga kerja terampil,” ujar Hadi yang juga Kepala PU dan Tata Ruang Provinsi Banten.

Sementara itu, Asda II Provinsi Banten Ino S Rawita mengatakan, persaingan jasa konstruksi di pasar nasional dan internasional sangat ketat, daya saing menjadi hal yang perlu dimiliki oleh seluruh perusahaan jasa konstruksi di Banten.

“Daya saing akan terwujud jika adanya SDM konstruksi yang berkualitas dan berketerampilan. Untuk menciptakan SDM itu perlu ada pelatihan dan pendidikan yang digelar oleh LPJK,” kata Ino.

Ia juga berharap para perusahaan mengikuti aturan yang telah berlaku dan mempunyai SDM yang memiliki daya saing dan berkualitas untuk menunjang pembangunan di Provinsi Banten.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah menuturkan, selain peningkatan SDM, hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah pola pengawasan. Menurut politisi PDIP ini, hasil pekerjaan konstruksi tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan kapasitas perusahaan jasa konstruksi saja, namun juga pengawasannya.(ERN).

KOMENTAR DISQUS :

Top