Indonesia English
Jumat, 15 Desember 2017 |
Peristiwa

Terkait UMK 2017, Pemprov Banten Masih Tunggu Usulan Dari 6 Kabupaten/Kota

Selasa, 15 November 2016 20:34:42 wib - Komentar
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi.

SERANG,(Banten88.com): Enam kabupaten/kota yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon belum menyerahkan usulan besaran Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) 2017 ke Pemprov Banten. Sementara, Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang sudah menyerahkan usulan besaran UMK.

Dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi, hingga kemarin, Selasa (15/11), pihaknya belum menerima usulan UMK dari enam kabupaten/kota. "Baru Pemkot Serang dan Kabupaten Pandeglang yang sudah menyampaikan rekomendasi," kata Alhamidi saat dihubungi wartawan melalui sambungan telefon.

Berdasarkan data yang didapat, usulan UMK 2017 Pemkot Serang sebesar Rp3.108.470 atau naik 17,38 persen dari UMK 2016 sebesar Rp 2.648.125. Sementara Pemkab Pandeglang mengusulkan UMK 2017 sekitar Rp 2,1 juta atau naik dari UMK tahun lalu sebesar Rp 1.936.755.

Dijelaskan Alhamidi, , UMK 2017 akan diumumkan 21 November mendatang. Namun, menurutnya kemungkinan akan molor dua sampai tiga hari. Hal tersebut karena besok, Kamis (17/11), akan ada aksi buruh besar-besaran di KP3B.

"Berdasarkan aturan SK ditetapkan 21 November, tetapi Banten pernah juga menetapkan di bulan Desember karena digugat. Ya, mungkin kita molor 2 atau 3 hari lah, karena akan didemo kan. Awalnya dewan pengupahan akan rapat soal UMK itu Kamis besok, ternyata bocor, rapat itu kan tidak diekspose tanggalnya. Akhirnya ada surat pemberitahuan ke kami soal aksi itu, ada 10.500 buruh yang akan demo hari Kamis," jelasnya.

Alhamidi mengungkapkan, untuk besaran UMK harus mengacu pada PP 78/2016 tentang Pengupahan. Jika melenceng, pihaknya akan mengembalikan usulan untuk diperbaiki oleh wali kota/bupati. "Nanti dilihat saja. Kalau tidak sesuai rekomendasinya akan dikembalikan," ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) pada Disnakertrans Banten, Untung Saritomo tak berkomentar banyak mengenai penetapan UMK 2017. Sebab, menurutnya belum seluruhnya pemda menyampaikan rekomendasi. Namun, ia mengisyaratkan bahwa pemprov akan menyurati pemda se-Banten untuk menaati peraturan perundang-undangan.

"Nanti kami minta secara resmi lewat surat. Supaya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (dijalankan). Dalam undang-undang 23 (tentang pemerintahan daerah) itu kan ada ketaatan," kata Untung.

Meski begitu, pihaknya juga tidak menjamin kebijakan yang akan diambil pemprov dalam menetapkan UMK 2017.

"Yang jelas, kami akan rekap dulu kalau semua usulan sudah masuk, mana yang sesuai dengan aturan, mana yang tidak. Baru kemudian saya lapor ke Pak Kadis, ke Pak Plt Gubernur, kira-kira langkah apa yang akan diambil. Kami akan paparkan, begini loh konsekuensinya kalau kita menyimpang dari aturan, konsekuensinya ada, risikonya ini, kira-kira begitu," ujarnya.(ERN).

 

LAINNYA

KOMENTAR DISQUS :

Top