Indonesia English
Rabu, 06 Juli 2022 |
Hukum dan Kriminal

Ahli Pidana Untirta: Kasus Genset RSUD Banten, Perbuatan Terdakwa Tidak Memenuhi Unsur Tipikor

Rabu, 20 Februari 2019 23:22:04 wib - Komentar
(Foto : Banten88.com)

Serang, (Banten88.com): Perjalanan sidang dugaan tindak pidana korupsi pengadaan genset di RSUD Banten, yang menjerat Plt Direktur drg Siigit Wardaja, staf CPNS Adit Hirda Restian dan pengusaha Endi Suhendi cukup panjang dan melelahkan. Jika dihitung-hitung sudah hampir lima bulan perkara tersebut masih berproses dan belum mendapatkan putusan.

Setelah ditunda sepekan, sidang lanjutan pengadaan genset senilai Rp. 2,2 miliar, dengan terdakwa drg Sigit, Adit dan Endi kembali di gelar di ruang utama Cakra Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (20/2/2019).

Dalam agenda sidang kali ini, kuasa hukum terdakwa Adit dan Endi menghadirkan Ahli Hukum Pidana dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Dr Aan Asphianto yang juga sebagai Dekan Fakultas Hukum. Dalam kasus genset dihadapan majlis hakim Aan berpendapat, bahwa perbuatan Adit yang statusnya sebagai CPNS yang sedang dalam orientasi jika melihat unsurnya, perbuataan Adit tidak terpenuhi sebagai orang yang harus diminta pertanggungjawaban. Karena, Adit tidak memiliki kewenangan dan jabatan untuk menyusun dan membuat HPS.

"Dalam pasal 2 atau pasal 3 undang-undang Tipikor, ada unsur perbuatannya yang harus terpenuhi. Setelah saya mempelajari kasus posisi terdakwa, unsur tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan kepada terdakwa sulit dibebankan kepada Adit, karena harus memiliki kewenangan dan jabatan," katanya.

Menurut Aan, dalam kasus posisi Adit, sebagai CPNS didakwa telah menguasai data pengadaan, membuat dan menyusun HPS, KAK yang dijadikan dokumen lelang. Maka dari sisi perbuatannya harus dilihat terlebih dahulu jika Adit tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya. Tugas tersebut menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang biasa dilimpahkan kewenangannya kepada PPTK yang secara tekhnis menjadi motornya kegiatan. Sehingga, apa yang dilakukan Adit untuk mengetik tentu atas perintah atasannya.

"Adanya daya paksa Adit mengetik apa yang diperintahkan atasannya, selamat tidak ada niat jahat maka itu merupakan perintah tugas yang harus dijalankan. Dalam pasal yang didakwakan, unsur setiap orang, atau barang siapa memperkaya diri sendiri orang lain atau koorporasi karena kekuasaan dan jabatan seperti yang diatur dalam pasal 3 tidak terpenuhi. Karena Adit tidak memiliki jabatan dan kekuasaan, Adit hanya mengetik atas perintah atasannya," jelasnya.

Lebih lanjut Dekan Fakultas Hukum Untirta ini menjelaskan, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi tidak terpenuhi,  dimana menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara, maka perbuatan yang dilakukan Adit sebagai CPNS dari sisi kewenangan hirarki tidak dapat disalahkan, seharusnya atasannya langsung, yaitu PPTK atau koordinator PPTK yang semestinya  mempertanggungjawabkan. Sedangkan Adit tidak memiliki wewenang baik jabatan maupun kekuasaan.

"Tidak ada paraf, tidak ada tanda tangan Adit, jadi bagaimana mau mempertanggungjawabkan perbuatan apabila unsurnya saja tidak terpenuhi. Satu saja unsurnya tidak terpenuhi maka tidak dapat dipertanggungjawabkan apalagi ada beberapa unsur yang tidak dapat dibebankan kepada Adit," tandasnya.

Untuk kasus posisi Endi Suhendi, sebagai pemenang lelang  yang didakwa telah bersekongkol dengan Adit, menurut Aan, sebagai pengusaha dia sudah mengikuti semua syarat dan prosedur yang diatur dalam lelang melalui sistem elektronik. Terjadinya persekongkolan sulit dibuktikan, apalagi Endi melakukan penawaran dibawah HPS, dan itu tidak menyalahi ketentuan. Adanya kedudukan antara Adit dan Endi berada disatu Kecamatan, tidak menjamin bahwa mereka sudah saling kenal, apalagi tidak ada yang melihat adanya bukti kalau mereka bersekongkol dalam pengadaan genset.

"Begini, kalau kenal kan belum berarti dekat. Saya juga banyak kenal orang, tapi apakah dengan kenal kemudian adanya perbuatan jahat, kan tidak demikian cara berpikirnya. Bahwa  katanya ada tekhnisi yang tidak hadir pada saat prakualifikasi pembuktian dokumen, itu kan yang diatur dalam KAK, sepanjang aturannya tidak ada maka itu yang harus dipatuhi, mengenai keuntungan, sepanjang sudah mengikuti proses sah saja dan bukan kejahatan, jadi tidak harus dipertentangkan," urainya

Kerugian keuangan negara hasil audit BPKP,  sambung Aan, harus dilihat dulu pada saat adanya LHP inspekorat yang menyatakan adanya kelebihan membayar. Atas LHP tersebut Endi sudah mengembalikan ke kas daerah. Kalau BPKP atas permintaan penyidik dengan menghabisi keuntungan perusahaan karena indikasi pemalsuan tenaga ahli.

"Sudah ada MoU antara Kemndagri dan penegak hukun, seharusnya ketika ada pelanggaran bersifat administratif, dan sudah dikembalikan,  penyidik semestinya tidak perlu melanjutkan. Nah kalau sekarang posisinya apa yang dikorupsi, sudah dikembalikan ke kas daerah, menurut pendapat saya kedua terdakwa tidak dapat dibebankan pada sisi perbuatannya," urainya.

Ketua majlis hakim Epiyanto dan dua hakim anggota Hosyana Sidabalok dan Novalinda mengaku ada beberapa yang sependapat dengan keterangan ahli. Pendapat ahli akan menjadi pertimbangan, hanya saja ada beberapa pendapat yang tidak sejalan. "Saya sependapat dengan ahli, tapi implementasi penerapan pasal 2 atau 3 dalam praktiknya, kami harus melihat dari rasa keadilan, kalau isi dan membuatnya memang begitu, saya setuju," katanya.

Sementara ditemui usai sidang, kuasa hukum Terdakwa, Dadang Handayani mengatakan, dia berharap proses peradilan yang panjang ini dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan. Dia meminta kepada majlis hakim dalam memutus perkara tersebut harus fair, adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Karena berdasarkan faktar-fakta persidangan baik keterangan saksi maupun ahli, penyidik telah salah mentersangkakan Adit dan Endi.

"Kita ini seperti dibuat bodoh, dalam kasus ini ada Akhrul, Sri Mulyati dan Hartati Andarsih dari sisi pertanggungjawaban dia yang seharusnya duduk sebagai terdakwa. Karena kewenangan dan jabatan, itu ada paraf persetujuan dalam dokumen, ini ko nyasar staf yang masih CPNS, kacau ini dunia persilatan," katanya.

Menurut Dadang, dia sangat mendukung penegakan hukum, apalagi dalam perkara korupsi. Akan tetapi kalau penegakan hanya menyasar yang lemah yang tidak memiliki kekuasaan, itu sama halnya melecehkan hukum. "Bagaimana mau menjadikan hukum sebagai panglima, kalau praktiknya seperti ini, kan kacau," tukasnya. (azm)

KOMENTAR DISQUS :

Top