Indonesia English
Rabu, 03 Juni 2020 |
Nasional - Politik

Ahok Ngamuk Diberi Rapor WDP, Balik Tantang BPK

Selasa, 07 Juli 2015 21:23:43 wib - Komentar
Basuki Tjahaya Purnama.

Jakarta, (Banten88.com)- Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan Pemprop DKI, yang memberikan raport Wajar Dengan Pengecualian (WDP) membuat  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meradang. Ahok seperti kebakaran jenggot dan balik menyerang ketua dan anggota BPK untuk membuktikan semua hartanya bebas dari korupsi.

Dengan nada tinggi, Ahok menantang semua anggota BPK untuk membuktikan pajak yang dibayar serta melaporkan seluruh harta kekayaan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Ahok mengaku ingin mengetahui apakah semua anggota BPK benar-benar bersih dan tidak ada satu rupiahpun yang diperoleh dari hasil korupsi. 

"Saya berani, sekarang saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada. Bila perlu, buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana, saya mau tahu semuanya. Kalau tidak bisa buktikan, ya mereka tidak boleh jadi anggota BPK, dan kalian enggak boleh periksa orang karena kalian sendiri ada unsur masalah jadi nggak bisa meriksa," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Selasa (7/7). 

Dikatakan Ahok, saat menjadi Bupati Belitung Timur, dia mengaku pernah diutak-atik oleh BPK soal gaji serta uang operasional yang dia terima. Adapun gaji pokok yang dia terima saat menjadi Bupati Belitung Timur adalah Rp 7 juta dan uang operasional 50 hingga 60 juta setiap bulannya.

Lebih lanjut Ahok mengatakan, pada saat melakukan audit BPK sampai memeriksa uang yang dipergunakan untuk membeli sayur-sayuran. "Sekarang saya mau balik Tanya, itu uang operasional menteri-menteri diperiksa sampai uang cabai dan beras enggak, ini diulang dan sudah pernah ditanyakan ke saya waktu jadi Bupati Belitung Timur dulu. Ada oknum BPK tanya uang beli cabai berapa, sayur berapa, beras berapa. kan gila... hina sekali," ujar Ahok.

Untuk itu Ahok meminta anggota BPK berani melakukan pembuktian harta terbalik. Pernyataan Basuki itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, maka hartanya akan disita negara, dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.

"Itu Undang-undang loh, saya mau tanya pejabat republik ini yang kaya raya, dari mana bayar pajaknya, pernah enggak BPK periksa semua, saya mau buka secara terbuka. Mana kemarin saya enggak dikasih ngomong untuk protes opini Wajar Dengan Pengecualian dalam rapat paripurna, sekarang saya mau sampaikan fakta-fakta," tegasnya.

Menanggapi tantangan Ahok, Ketua BPK Hary Azhar Azis memanas, dia meminta agar Ahok tidak asal main tuding sembarangan. Salah satu yang disoal Hary terkait ucapan Ahok di mana ada daerah berstatus wajar tanpa pengecualian (WTP) tetapi kepala daerahnya akhirnya masuk bui. “Siapa kepala daerah itu, tidak bisa dong ngomong begitu, dia harus tunjukkan, buktikan. Nggak bisa kayak gitu asal ngomong,” kata Hary, Selasa (7/7).

Kepada wartawan Hary menyampaikan, dia meminta Ahok memberi bukti kepala daerah yang berstatus WTP tapi kena bui karena korupsi minta untuk dibuktikan. “Silahkan buktikan, jika ada kepala daerah lain itu dia tunjuk siapa, jadi kita bisa berargumen data di situ bukan lantas kalap ngomong kemana-mana,” tukasnya.

Untuk itu, Hary meminta Ahok menyebut nama kepala daerah yang daerahnya mendapat predikat WTP tapi dibui untuk disampaikan kepada publik. “Saya balik nantag, coba siapa, kepada daerah mana, sebut dong. Saya tidak bisa beri komentar apapun kalau begitu. Nggak bisa asal tembak,” kata Hary menyindir.

Dengan nada emosi Hary kembali meminta agar Ahok yang pertama kali menyoal hasil audit WTP menyebut jelas nama kepala daerah yang dia maksud agar tidak menjadi fitnah dan menjadi informasi yang simpang siur. “Makanya jangan asal ngmong saja, setiap omongan itu harus dipertanggungjawabkan,” tandasnya. (Dang).

KOMENTAR DISQUS :

Top