Indonesia English
Rabu, 06 Juli 2022 |
Pemerintahan

Akibat Perda SOTK, 52 Kepala Unit Turun Jabatan

Senin, 16 Januari 2017 10:27:04 wib - Komentar
Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Samsir.

SERANG,(Banten88.com): Adanya Perda Tentang Perangkat Daerah berdasar PP 18 Tahun 2016 yang sudah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berimbas di Banten. Sebanyak 52 kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Provinsi Banten, turun jabatan dari golongan III A menjadi III B.

Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Samsir mengatakan, seluruh kepala UPT yang terkena demosi, yakni seluruh kepala Samsat di Banten. ”Semuanya terkena penurunan jabatan atau demosi karena peraturan,” kata Samsir, kepada wartawan kemarin.

Dijelaskan Samsir, adanya peraturan tersebut, pegawai mutlak harus menerimanya. Pasalnya, jika pegawai terkena demosi karena aturan, harus melaksanakan tersebut dan tidak akan bisa digugat.

Perlu diketahui, Peraturan Perangkat Daerah merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan.

PP No. 18 Tahun 2016 ini adalah tindaklanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Sebelumnya, surat ijin pelantikan yang disampaikan Plt Gubernur Banten, Nata Irawan untuk melantik 981 pejabat eselon yang disampaikan ke Mendagri, Tjahyo Kumolo, tidak sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Ada yang aneh antara penjelasan Samsir dan Nata Irawan.

Samsir mengungkapkan, ditundanya pelantikan pejabat pemprov dikarenakan permohonan suratnya tidak sesuai dengan ketentuan."Jadi ada form yang harus diisi. Form itu mengenai keterangan promosi, rotasi atau pengukuhan. Itu yang diminta oleh Kemendagri," katanya.

Lebih lanjut Samsir menjelaskan, form itu diangap sangat penting dan perlu, karena mengingat saat ini pejabat kepala daerah bukan devinitif, melainkan Plt. “Karena disininya Plt Gubernur Banten, maka keinginan pusat itu disetiap nama pejabat dn jabatannya harus diberi keterangan," jelasnya.

Koreksi dari Kemendagri tersebut katanya telah dilakukan perbaikan, dan telah disampaikan pada Kamis lalu. "Kita sudah sampaikan hasil perbaikannyam memang kita mengusulkan surat permohonan pelantikan itu tiga hari lalu, dan koreksi dari Kemendagri du hari lalu. Jadi tidak terlambat,"ujarnya.

Samsir juga menjelaskan, pelantikan 981 pejabat akan dilakukan penjadwalan ulang setelah, ada kepastian surat ijin dari Tjahyo Kumolo. "Batas waktu pelantikannya tidak ada. Yang jelas hasil koreksi, pengisian form yang diminta Kemendagri sudah kami lakukan. Kalau surat ijinnya itu misalny keluar hari Senin, maka pelantikan akan dilakukan keesokan harinya. Begitupun kalau keluar Selasa, maka Rabu nya akan ada pelantikan," paparnya

Sementara itu, Plt Gubernur Banten, Nata Irawan mengungkapkan alasan berbeda dengan Samsir. Menurutnya,  meski tertundanya pelantikan pejabat eselon, bukan dikarenakan koreksi form yang diminta oleh Kemendagri. Melainkan, hanya karena kehati-hatian.

"Nggak ada masalah. Ini hanya kehati-hatian saja, karena pelantikan SOTK ini harus mengacu pada PP 18 tahun 2016. Jangan sampai nanti, karena kita tidak hati-hati, ada kekosongan jabatan," tandasnya.

Dalam menempatkan dan mengisi jabatan pada SOTK baru ini, Nata yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada Kemendagri ini mengaku mendapatkan pengawasan dari BPK. "Jadi nggak terlambat, saya menghitung dengan penempatan jabatan ini. Ini hanya masalah tekhnis. Jadi nggak main-main. Saya jamin tidak ada negoisasi," ungkapnya.

Pelantikan 981 pejabat eselon pemprov yang sudah dipersiapkan oleh tim Baparjakat pada Jumat (kemarin, red) batal. Padahal Nata sudah mengeluarkan dua SK. Kedua SK tersebut, pertama untuk pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon II, 821.2/KEP.367-BKD/2017 dan kedua, nomor SK untuk pelantikan pejabat administrator atau eselon III, 821.2/KEP.368-BKD/2017.(Okan).

 

KOMENTAR DISQUS :

Top