Indonesia English
Minggu, 29 Mei 2022 |
Nasional - Hukum dan Kriminal

Anas Urbaningrum Divonis Kasasi 14 Tahun, Hak Politik Dicabut

Senin, 08 Juni 2015 21:03:00 wib - Komentar
Anas Urbaningrum
Jakarta, (Banten88.com) – Upaya hukum yang dilakukan Anas Urbaningrum dalam kasasi harus menelan pil pahit. Kasasi Anas ditolak, Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya malah melipatgandakan hukuman Anas Urbaningrum dari 7 tahun penjara menjadi 14 tahun penjara. Atas putusan MA tersebut, tim lawyer Anas akan segera menggelar rapat.
"Dalam waktu dekat kita akan rapat dengan tim lawyer. Dan bertemu pak Anas besok di rutan KPK, biasanya sekalian makan siang," ujar pengacara Anas Urbaningrum, Patra M Zen kepada wartawan, Senin (8/6).
Dikatakan, hingga saat ini dia belum menerima hasil putusan MA tersebut, jadi setelah menerima hasil putusan, langkah pertama tim lawyer akan membentuk tim terlebih dahulu terhadap putusan MA.  "Akan kami pelajari dulu putusannya, putusan kan masih belum diterima. Kami mau baca terlebih dahlu putusannya," katanya.
Putusan tersebut diambil pada pukul 16.00 WIB, duduk sebagai ketua majelis Artidjo Alkostar dengan anggota MS Lumme dan Prof Dr Krisna Harahap. Putusan kasasi 14 tahun bui terhadap Anas ini hanya berbeda tipis dengan tuntutan jaksa yakni 15 tahun penjara.
"Pada tingkat banding justru diturunkan putusannya, dari 8 tahun menjadi 7 tahun, oleh karenaya kita mau pelajari dulu putusan itu," sambungnya
Mahkamah Agung, selain menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara, hak politik Anas juga dicabut. Anas juga wajib mengembalikan uang yang dikorupsi di proyek Hambalang sebesar Rp 57 miliar. Majelis selain menjatuhkan hukuman pidana pokok, juga menjatuhkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu. Yaitu mencabut hak dipilih untuk menduduki jabatan publik.
Dalam pertimbangannya, MA menilai keliru pengadilan tingkat pertama dan banding yang menyatakan bahwa hak Anas Urbaningrum untuk dipilih dalam jabatan publik tidak perlu dicabut mengingat untuk memperoleh jabatan tersebut, tergantung kepada publik sehingga harus dikembalikan kepada penilaian publik atau masyarakat itu sendiri.
Sebaliknya, MA berpendapat bahwa publik atau masyarakat justru harus dilindungi dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin. Kemungkinan bahwa publik salah pilih kembali haruslah dicegah dengan mencabut hak pilih seseorang yang nyata-nyata telah mengkhianati amanat yang pernah diberikan publik kepadanya.
Dalam putusan MA, Anas juga dihukum Rp 5 miliar. Jika tidak mau membayar denda,  maka Anas mengganti dengan 16 bulan kurungan. Hukuman Anas tidak sampai di situ. Majelis juga menjatuhkan hukuman uang pengganti Rp 57,5 miliar untuk dikembalikan kepada Negara  maksimal 1 bulan sejak putusan kasasi diputuskan. Apabila idak mau membayar uang pengganti, Anas harus menambah hidup dibui selama 4 tahun penjara.
Dalam amarnya, Majelis berkeyakinan Anas telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU TPPK jo Pasal 64 KUHP, pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 15 Tahun 2002 jo UU Nomor 25 Tahun 2003. (Dang)

KOMENTAR DISQUS :

Top