Indonesia English
Rabu, 10 Agustus 2022 |
Pemerintahan

Aparatur Desa & Kelurahan Diminta Intensif Sosialisasikan Pilkada

Selasa, 01 Desember 2015 15:57:44 wib - Komentar
Siti Ma'ani Nina Karo Pemerintahan Banten.

SERANG,(Banten88.com): Seluruh aparatur pemerintahan mulai dari level desa/kelurahan hingga provinsi dituntut lebih intensif melakukan sosialisasi menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak  2015. Mengingat pelaksanaan Pilkada serentak menyisakan waktu 8 hari lagi, sehingga tidak ada satupun pihak yang lengah.

  “Sesuai arahan pak gubernur (Rano Karno), untuk menjadi perhatian kita bersama dalam mengawali kegiatan ini adalah kewajiban kita semua untuk menjamin penyelenggaraan pemilukada serentak dapat terlaksana dengan baik dan menjungjung tinggi azas jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia. Netralitas kita juga sebagai bagian dari penyelenggara  pilkada sangat dipertaruhkan,” kata Asisten Tata Praja Setda Pemprov Banten Anwar Mas’ud saat memberikan araha pada acara Sosialisasi Peraturan Perunddang-undangan tentang Pemda dan Pemilukada Serentak  bagi aparatur Kelurahan dan Desa di Jayakarta Hotel Anyer, Senin (30/11) malam.

Anwar Mas’ud menekankan agar seluruh stakholder terutama aparatur desa dan kelurahan yang berada di garda terdepan harus bekerja keras menyukseskan pesta demokrasi ini. Mengingat sinergitas antara penyelenggara dan seluruh stakeholder merupakan kunci utama dalam menyukseskan pilkada serentak yang berkualitas.

“Sosialisasi ini harus dimaknai bahwa bagian dari upaya kita bagaimana pilkada berjalan dengan lancar, partisipasi pemilihnya tinggi, pilkada “LUBER” terlaksana dengan baik. Saya yakin tanpa peran aparatur Desa dan Kelurahan pelaksanaan pilkada tidak akan berjalan sesuai harapan,” kata Anwar yang mewakili Gubernur Banten Rano Karno.

Pada kesempatan itu, Anwar juga menekankan beberapa hal kepada pemerintah daerah, penyelenggara pemilu dan stakeholder untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak sesuai amanat UU No 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Karena menurutnya, sukses pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015, diharapkan menghasilkan pemilukada yang berintegritas guna memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan legitimasi yang kuat yang didukung oleh masyarakat.

"Aparatur dilapangan yang dekat langsung dengan masyarakat diminta untuk mendeteksi kemungkinan adanya kerawanan dan konflik di level masyarakat. Andalah (Aparatur desa) yang akan berperan aktif juga dalam mengantisipasi gesekan- gesekan dan potensi masalah bisa diredam oleh aparatur desa dilapangan," jelasnya.
      
Indikator pelaksanaan pilkada dikatakan sukses, menurut Anwar diantaranya tingkat partisipasi pemilih pada saat pemungutan suara, kelancaran pelaksanaan pilkada seperti menyangkut pendistribusian logistik, kondisi keamanan yang terkendali serta tidak adanya konflik diantara pendukung pasangan calon. Untuk mencapai dari indikator tersebut, membutuhkan sinergitas seluruh stakeholder pelaksanaan pemilu.

"Pelaksanaan pileg dan pilpres tahun lalu partisipasinya masih rendah hanya 60 persen, ini artinya peran aparatur desa sangat dibutuhkan. bagaimana para pemilih untuk datang dan menyampaikan hak pilihnya. Jika bapak tidak mensosialisasikan kepada masyarakat dan hanya mengandalkan KPU, maka pelaksanaanya kurang maksimal," ucapnya

Sejauh ini, pelaksanaan pilkada di empat daerah di Banten sudah siap untuk melaksanakan pilkada serentak, hal ini terlihat dari berbagai dukungan, seperti anggaran, sosialisasi, tahapan-tahapan pilkada dan penyuluhan kepada masyarakat.

"Dalam mengemban peran yang kita laksanakan, tentu saya menghimbau agar kita menjaga rambu-rambu peraturan perundang-undangan.   Berhati-hati mengemban tugas yang kita jalankan dan dijaga," tambah Anwar.

Kepala Biro Pemerintahan Pemporv Banten Siti Maani Nina menjelaskan,  melalui sosialisasi ini pihaknya ingin memberikan pemahaman kepada aparatur kecamatan, kelurahan dan desa, penyelenggara pemilukada se-banten mengenai tugas pokok, fungsi dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pilkada. "Kami ingin menyamakan persepsi dan pemahaman tentang keterkaitan antara UU pemda dan UU pilkada serentak beserta aturan pendukung lainnya," ucap Nina.

Pihaknya berharap, seluruh aparatur pemerintah mulai dari camat, lurah, kepala desa dan sekertaris, dan penyelenggara pilkada dapat berkoordinasi dengan baik dengan pihak terkait sesuai amanat undang-undang. "“Semua pihak harus bekerja sama dan saling berkoordinasi, baik itu dari KPU, Panwaslu, TNI/Polri, aparatur pemerintahan dan masyarakat serta partai politik pengusung calon. Karena hasil dari Pilkada ini akan menentukan nasib daerah ini dalam lima tahun mendatang,” tandasnya.(YAN).

KOMENTAR DISQUS :

Top