Indonesia English
Senin, 25 Maret 2019 |
Hukum dan Kriminal

Audit BPKP Kasus Genset RSUD Banten Sulit Temukan Kerugian Keuangan Negara

Rabu, 09 Januari 2019 22:04:49 wib - Komentar
(Banten88)

Serang, (Banten88.com): Ada yang menarik dalam sidang lanjutan pengadaan genset RSUD Banten. Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perwakilan Banten yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menjawab pendalaman dari kuasa hukum para terdakwa mengenai adanya kerugian keuangan negara, pada sidang yang digelar di PN Tipikor Serang, Rabu, (9/1/2019).

Ahli BPKP Anthoni, ketika didalami metodologi audit terhadap adanya kerugian negara tidak mampu menjabarkan kesimpulan atas Laporan Hasil Audit (LHP) dalam penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 631 juta.

"Metodologi yang dilakukan tim adalah dengan mengklarifikasi BAP kemudian observasi lapangan, ruang lingkupnya sudah ditetapkan seperti itu," jelasnya.

Tekhnis pemeriksaan yang dilakukan tim sambung Antoni, ketika melihat ada potensi kerugian keuangan negara yang didapat dari hasil klarifikasi BAP yang bersesuain. Artinya, dia hanya menghitung dari pembayaran rill dan riil coss yang didapat oleh penyedia jasa pada sisi mendapat pembayaran dari keuangan daerah dan pembelian barang berdasarkan kwitansi.

"Kita lihat mensreanya, jadi adanya potensi dari kegiatan yang dibiayai oleh negara yang berakibat adanya kerugian keuangan negara," katanya.

Dikatakan Antoni, bahwa atas keuntungan penyedia jasa dalam pembelian genset dibolehkan dan tidak dibatasi. "Boleh pengusaha mengambil keuntungan sebesar-besarnya asalkan tidak ada masalah dalam menyusun dan menetapkan HPS," ujarnya

Pernyataan Anthoni, setelah mendapat pertanyaan dari Dadang Handayani,  kuasa hukum Terdakwa Endi Suhendi, yang menyampaikan berdasarkan negosiasi pembelian genset semula dibandrol dengan  harga Rp1,2, namun pada saat pembelian dollar turun, sehingga CV. Megah Tekhnik milik terdakwa memperoleh discount.

"Dibolehkan mendapat keuntungan sebesar itu, dan apa yang didapat oleh penyedia jasa bukan merupakan sebuah kejahatan, dan itu tidak diharamkan," urainya.

Dikatakan Anthoni, dalam melakukan audit, dia bersama tim berdasarkan permintaan penyidik sudah melakukan observasi dan mengklarifikasi dari BAP yang sudah tersaji. Namun dia tidak melakukan klarifikasi kepada terdakwa sebagai penyedia jasa.

"Kalau ruang lingkupnya harus melakukan klarifikasi, tapi karena waktunya tidak ketemu, kami tidak melakukan klarifikasi kepada penyedia jasa," terangnya.

Berdasarkan kesimpulan yang dilakukan tim BPKP lanjut Anthoni, dalam pengadaan genset tersebut didapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 631 juta. Angka kerugian tersebut didapat dari harga rill yang dibayar pemda dengan nominal rill yang dibeli oleh penyedia jasa.

"Penghitungannya dari riil cos yang didapat dari pembayaran kegiatan dengan selisih dari kwitansi pembelian yang didapat dari pihak penyedia jasa, maka kita dapatkan adanya potensi kerugian keuangan negara," tukasnya.

Pada saat Dadang Handayani, kuasa hukum Endi, memperlihatkan kesimpulan dari LHP ada ketidak konsistenan nilai dari riil coss pembayaran yang diterima Endi sebagai penyedia jasa setelah dipotong PPN dan Pph menjadi Rp 1,9 miliar, akan tetapi dari kesimpulan yang dilakukan BPKP riil coos yg diperoleh menjadi Rp. 2.024 miliar.

"Itu bagaimana ahli bisa salah menghitung, padahal ini fatal sebagai dasar untuk mengetahui adanya kerugian negara, ahli sampai salah menghitung dan itu ada nilai yang tidak konsisten, LHP ini menjadi salah fatal meski argumen ahli tadi keuntungan pengusaha dihabisi," kata Dadang.

Pada tanggapannya, Endi Suhendi membantah telah diklarifikasi oleh BPKP, bahkan pada saat pemeriksaan oleh Kejati Banten dia sudah meminta kepada penyidik untuk di klarifikasi dengan BPKP.

"Melalui jaksa Husin Madia saya sudah mintakan untuk diklarifikasi, karena ada item kegiatan yang tidak di klarifikasi, itulah makanya saya ngotot minta di klarifikasi," kata Endi.

Seperti diketahui sidang lanjutan pengadaan genset sebesar Rp 2,2 miliar menjerat Plt Direktur RSUD Banten, dr Sigit Wardaja, staf  CPNS, Adit Hirda Restian dan pengusaha Endi Suhendi. Keterangan ahli dari BPKP merupakan dari ahli yang dihadirkan jaksa. Sidang ditunda hingga Rabu pekan depan. (azm)

KOMENTAR DISQUS :

Top