Indonesia English
Kamis, 27 Juni 2019 |
Ekonomi dan Bisnis

Banten Gratiskan Denda Pajak & Bea Balik Nama Kendaraan

Rabu, 21 September 2016 18:53:58 wib - Komentar
Kepala DPPKD Provinsi Banten Nandi Mulya.

SERANG,(Banten88.com): Bagi warga Banten yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), jangan takut terkena denda, karena pemprov akan membebaskan sangsi atau denda PKB bagi warga yang menunggak.
Kepala DPPKD  Provinsi Banten Nandi Mulya mengatakan, pemberlakuan bebas denda PKB ini tidak selamanya, namun hanya berlaku dari tanggal 22 September sampai 31 Desember 2016. “Pembebasan denda keterlambatan pembayaran PKB tersebut dalam rangka memperingati ulang tahun Provinsi Banten yang ke 16,” katanya, Rabu (21/9).

Nandy menerangkan, selain membebaskan denda PKB, pemprov juga membebaskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Bagi pemilik kendaraan bermotor jika pembayaran pajaknya telah melebihi batas, maka pemilik hanya diwajibkan membayar pokok pajaknya saja. 

“Program ini diperkuat dengan Pergub. Sudah ada dasarnya, yaitu pergub No 74 Tahun 2016 tentang penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor mutasi luar daerah, dan penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ucapnya.

Senada diungkapkan Kabid Pendapatan pada DPPKD Banten, Yani Rusdiani. Menurutnya, pembebasan sanksi pajak berlaku disemua kantor samsat Banten, samsat keliling, dan gerai yang tersebar diseluruh banten. 

“Tujuan dari program ini untuk menambah pendapatan pajak Banten dan memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan yang telat bayar pajak. Kami mengajak masyarakat banten untuk memanfaatkan kesempatan ini,” ujarnya. 

Bahkan Yani menjelaskan, pihaknya sudah mengirimkan pergub yang sudah disyahkan tersebut kepada 11 UPT yang ada di 8 kabupaten dan kota. Kemarin sudah ditandatangai pergubnya dan diundangkan, maka terhitung mulai besok, penghapusan denda dan biaya balik nama kendaraan dari luar daerah sudah bisa diberlakukan oleh maisng-masing UPT,” tegasnya.
Apalagi  pemerintah saat ini masih bergantung terhadap pajak dari sektor kendaraan. Karena untuk pajak bagi hasil dari sejumlah potensi yang ada jumlahnya masih relatif sedikit.
“Karena untuk given kan memang masih terbatas ya. Oleh karena itu kami terus menggenjot potensi pajak dari sektor lain, seperti pajak kendaraan ini,”terang dia.(AZM).

KOMENTAR DISQUS :

Top