Indonesia English
Senin, 20 Mei 2019 |
Pemerintahan

Banten Perdakan Pertanian, Komitmen Pemprov Banten Majukan Petani

Kamis, 02 Mei 2019 22:26:48 wib - Komentar
pengesahan Raperda Penyelenggaraan Pembangunan (Raperda) Pertanian dalam menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda tersebut di gedung DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (2/5).

SERANG,(Banten88.com):Pemrov Banten dan DPRD Banten menandatangani kesepakatan tentang pengesahan Raperda Penyelenggaraan Pembangunan (Raperda) Pertanian dalam menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda tersebut di gedung DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (2/5). Menurut Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy kesepakatan tersebut sebagai bentuk komitmen Pemprov Banten dalam memajukan dan mensejahterakan petani di Banten. 

“Raperda ini nantinya kalau sudah diperdakan akan menjadi dasar hukum pemerintah Provinsi Banten dalam perencanaan dan sinergitas kebijakan untuk pembangunan pertanian berkelanjutan, serta untuk meningkatkan produksi dan produktivitas,” papar Andika kepada pers usai mengikuti rapat paripurna tersebut.

Selanjutnya terkait pelaksanaan Peraturan Daerah ini, kata Andika, akan disusun masterplan kawasan pertanian yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan kawasan komoditas unggulan pertanian, dengan konsep pengembangan yang lebih terarah dan fokus sehingga dapat membuka peluang pasar dan minat investor.

Menurut Andika, peraturan daerah ini juga akan selaras dengan kebijakan lainnya seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, dan Peraturan Daerah Nomor nomor 2 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pangan.

“Saat ini, kami juga terus fokus dan mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian, menyusun program skala prioritas pertanian agar dapat maksimal menghasilkan peningkatan terhadap produksi pertanian dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para petani,” paparnya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus Tauchid mengatakan, Perda yang baru disahkan tersebut akan menjangkau pengembangan sektor pertanian di Banten yang selama ini belum masuk ke dalam kebijakan strategis Pemprov Banten di RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah).

“Misal, dalam RPJMD concern kita itu di bidang tanaman pangan hanya padi, jagung dan kedelai. Dengan adanya perda ini, komoditas di luar itu akan juga memiliki payung hukum untuk digarap pemprov secara serius sepanjang dinilai memili potensi,” katanya. (ERN)

KOMENTAR DISQUS :

Top