Indonesia English
Selasa, 09 Agustus 2022 |
Advetorial

Baperda Konsultasi Pengelolaan Dana CSR ke DPRD Bali

Jumat, 18 September 2015 13:25:15 wib - Komentar
Ketua Baperda DPRD Provinsi Banten, Upiyadi Mouslekh menerima cinderamata dari Kabag Publiksi dan Komunikasi Sekretariat DPRD Provinsi Bali, I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama, Jumat (18/9/2015).

BALI,(Banten88.com):Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Provinsi Banten, Jumat (18/9/2015) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali. Mereka diterima Kabag Publikasi dan Komunikasi Sekretariat DPRD Provinsi Bali, I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama.

Ketua Baperda DPRD Provinsi Banten, Upiyadi Mouslekh mengatakan, kunjungan kerja Baperda DPRD Provinsi Banten ini dalam rangka koordinasi dan konsultasi mengenai pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR). "Kebetulan Baperda DPRD Provinsi Banten saat ini sedang membahas rencana pembuatan Perda inisiatif DPRD tentang CSR, karena itu kami ingin mengetahui pengelolaan dana CSR di Provinsi Bali," kata Upiyadi mengawali pembicaraan.

Menanggapi hal itu, Kabag Publikasi dan Komunikasi Sekretariat DPRD Provinsi Bali, I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama mengatakan, Perda Inisiatif DPRD Provinsi Bali yang mengatur langsung tentang CSR tidak ada. "Provinsi Bali hanya membuat Forum CSR Provinsi Bali yang ditetapkan melalui SK Gubernur Bali Nomor 1547/03-G/HK/2012 dan diketuai oleh Ayu Pastika (Istri Gubernur Bali)," kata Agung.

Menurut Agung, jumlah perusahaan di Provinsi Bali yang masuk dalam kepengurusan Forum CSR tersebut lebih dari 50 perusahaan. "Sumbangan dana CSR dari perusahaanya, antara lain dipergunakan untuk program bedah rumah, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Gubernur Provinsi Bali diberi kewenangan untuk menghimpun dana CSR dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. "Besar sumbangan dana CSR dari perusahaan tidak terbatas, karena setiap perusahaan boleh menyumbang semampunya," terangnya.

Agung menambahkan, untuk pembinaan kepada pedagang kecil di Provinsi Bali sudah diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. "Dampak adanya Forum CSR dan Perda itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM lebih maksimal. Bahkan untuk membantu permodalan, para pedagang diberikan dana CSR," tambahnya.

Usai mendengarkan penjelasan dari Agung, Ketua Baperda DPRD Provinsi Banten, Upiyadi Mouslekh menyambit baik dan mengaku akan menindaklanjuti hasil kunjungannya dengan Pimpinan DPRD Provinsi Banten. "Kami cukup terharu mendengar pengelolaan dana CSR di Provinsi Bali ini, karena ada satu wadah yang khusus menangani dana CSR. Dan saya kira di Banten juga bisa membuat forum CSR," ucapnya sambil menutup pembicaraan.(Adv).

KOMENTAR DISQUS :

Top