Indonesia English
Selasa, 09 Agustus 2022 |
Politik

Bawaslu Himbau Seluruh Bakal Calon Tidak Lakukan Pelanggaran

Kamis, 08 September 2016 19:21:47 wib - Komentar

SERANG,(Banten88.com):Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menghimbau kepada seluruh bakal calon (balon) untuk tidak melakukan empat hal yang dapat menggagalkan pencalonannya pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017 mendatang.

Empat hal tersebut yakni, tidak ada mahar politik, melakukan politik uang, jangan memanipulasi dukungan, dan dokumen-dokumen yang disampaikan keterangannya tidak benar atau palsu.

Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah menyampaikan kepada bakal calon yang akan mengikuti Pilgub untuk mencegah dan menghindari empat hal tersebut sedini mungkin.

“Konsekuensinya jika ditemukan praktek yang saya sebutkan tadi, kami akan melakukan penindakan di wilayah hukum,” kata Nasrullah usai menjadi narasumber pada acara sosialisasi tahapan pencalonan dalam Pilgub Banten 2017 di Aula KPU Banten, Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis (8/9).

Dijelaskan Nasrullah, Bawaslu di setiap daerah, sekarang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa pada Pilkada serentak tahun 2017. Sesuai dengan UU No.10 tahun 2016, Bawaslu disetiap daerah termasuk di Banten, diberikan wewenang untuk langsung menyelesaikan beberapa sengketa pada Pilkada nanti.

Penyelesaian sengketa itu, lannjut Nasrullah, bisa dilakukan apabila ada laporan dari calon ataupun partai politik yang merasa keberatan atas keputusan dan hasil yang di tetapkan KPU pada Pilkada nanti. Laporan itu menurutnya, cukup disampaikan kepada Bawaslu tanpa harus langsung melaporkannya ke Mahkamah Agung.

"Contoh, kalau ternyata ada kandidat yang dicoret KPU, maka pelaporannya bisa langsung disampaikan ke Bawaslu Banten. Nanti kalau laporannya dinyatakan diterima, maka KPU hukumnya wajib untuk menjalankan penyelesaian sengketa dan tidak usah banding," jelasnya.

Meski begitu, menurut Nasrullah, jika laporannya ternyata ditolak Bawaslu Banten, calon yang merasa keberatan tersebut masih bisa melakukan upaya hukum dengan dengan membawa sengketanya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

"Tapi kalau laporannya juga ditolak sama PTUN, jalan terakhirnya baru mengajukan ke Mahkamah Agung. Nah disitulah nanti apapun keputusannya, sifatnya sudah final dan mengikat untuk wajib dilaksanakan, ujarnya.(OKAN).

 

KOMENTAR DISQUS :

Top