Indonesia English
Rabu, 10 Agustus 2022 |
Nasional - Hukum dan Kriminal

Berawal Nyanyian Dadang, Saling Tuding di Sidang Alkes Tangsel

Selasa, 08 September 2015 19:28:03 wib - Komentar
Dadang M Epid.

Serang, (Banten88.com) – Sidang dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) di Dinkes Pemerintah Kota Tangerang Selatan menghadirkan sejumlah saksi penting. Jaksa Penuntut Umum KPK meminta mantan Sekda Kota Tangsel, Dudung E Diredja untuk didengar keterangannya dalam sidang lanjutan untuk terdakwa manta Kadinkes Kota Tangsel, Dadang M Epid, di Pengadilan Negeri Tipikor, Serang, Selasa, (8/9).

Dalam kesaksiannya, Dudung mengelak dari semua tuduhan yang disampaikan Dadang dan membantah dari semua fakta persidangan bahwa dia pernah meminta uang sebesar 8 miliar dan hanya dikabulkan 700 juta dari Dinkes Tangerang Selatan. Selain itu dia juga membantah bahwa sejumlah pejabat termasuk dirinya menerima Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan oleh Dadang M Epid, sebesar 30 juta pada tahun 2012 dan dijadikan bancakan para kolega Airin.

Pernyataan Dudung, selain membantah semua tudingan Dadang, dia juga melakukan pembelaan pada saat dia menjabat sebagai Ketua TAPD, Dudung juga mengelak dari tanggungjawab terkait usulan tambahan dalam perubahan APBD 20012 yang membesarkan pagu anggaran pengadaan Alkes dari usulan dalam APBD murni sebesar 8 miliar kemudian dalam APBD-perubahan di usulkan menjadi 23 miliar.

"Dalam pembahasan di perubahan APBD-P itu mekanismenya berdasarkan dari usulan masing-masing dinas terkait yang meminta tambahan anggaran dalam perubahan, jadi bukan saya, kapasitas saya sebagai apa," kata Dudung saat menjawab pertanyaan JPU KPK dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi alat kesehatan (Alkes) Kedokteran Umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012 senilai  23,5 miliar. 

Dicecar lebih jauh, Dudung tidak bisa memastikan isi dari surat yang diusulkan dalam perubahan oleh masing-masing Dinas. Sepengetahauannya, yang mengusulkan ada empat dinas, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, dan Dinas Tata Kota, yang semua usulannya disertakan rincian Harga Perkiraan Satuan (HPS).

"Dalam usulan yang dibahas di dewan, usulan dana perubahan yang diajukan masing-masing Dinas kan sifatnya gelondongan, kenapa anda tidak tanya peruntukannya buat apa saja sehingga harus ditambahkan," ujar JPU KPK Sugeng memberikan pertanyaan kepada Dudung. 

Mendapat pertanyaan jaksa, Dudung terlihat gugup, sesaat kemudian menenangkan diri dan menjawab pertanyaan jaksa Sugeng. "Ya betul, saya pernah terima surat usulannya secara  tertulis, tapi saya lupa rinciannya ada atau tidak," kilahnya.

Tidak berhenti sampai disitu, Jaksa Sugeng terus mengejar dengan pertanyaan berikutnya yang menyoal pertemuanny di rumah Walikota. Dia menanyakan, dalam tiap pertemuan di luar dinas, seperti di rumah Wali Kota Tangerang Selatan di Jalan Denpasar II Nomor 43 Jakarta Selatan, Hotel The Ritz-Carlton dan Hotel The East. Namun, kembali Dudung mengaku tidak mengetahui adanya ploting pengadaan dan tidak pernah mempermasalahkan adanya pertemuan di rumah Walikota, karena pertemuan tersebut dilakukan d luar agenda dinas. 

Karena keterangan Dudung dianggap bertele-tele dan melakukan kebohongan, Ketua Majelis Hakim Jesden Purba mengingatkan kembali bahwa Dudung yang dihadirkan sebagai saksi sudah disumpah agar memberikan keterangan yang benar. Jesden memastikan antara pengakuan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dengan kesaksian saksi yang dihadirkan dimuka persidangan terdapat banyak perbedaan.

"Saudara saksi, coba anda pikirkan, anda ini sudah disumpah. Apakah aaudara akan tetap pada kesaksian saudara yang membantah semua pertanyaan penunut," Tanya hakim mengingatkan.

Mendapat teguran hakim, Dudung terdiam dan hanya menganggukkan kepalanya. Setelah cukup mendengar kesaksian Dudung, JPU menghadirkan saksi lain yaitu mantan Sekda Kota Tangsel, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel, Matoda. Dihadapan majlis dengan santai dia mengaku pernah diminta hadir dalam pertemuan untuk membahas dan menyusun penambahan anggaran yang akan diusulkan dalam perubahan anggaran pada APBD-P 2012.

"Ya saya menghadiri dan ikut membahas, di Dindik ada anggaran yang tidak teranggarkan di APBD murni. Saya ikut sekali, membahas perubahan sekali, itu saja," kata Matoda. 

Saksi lain yang dimintai keterangan Kepala DPPKD Kota Tangsel, Kepala Bappeda, dan yang terakhir Bendahara dari PT Balai Pacifik Pragama.  Seperti yang diceritakan Dadang M Epid sebelumnya, dia bernyanyi terkait adanya permintaan jatah dari sejumlah pejabat teras Kota Tangsel, diantaranya Sekda Dudung Erawan Direja. Menurut nyanyiannya, Dudung pada tahun 2012, meminta dia untuk menyetorkan uang sebesar 700 juta. (Dang).

KOMENTAR DISQUS :

Top