Indonesia English
Jumat, 19 Oktober 2018 |
Pendidikan

Biaya Pendidikan SMA dan SMK Belum Gratis

Senin, 28 Agustus 2017 23:15:49 wib - Komentar
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Ardius Prihantono

Serang, (Banten88.com): Pemerintah Provinsi Banten belum mampu menggratiskan biaya sekolah untuk SMA dan SMK yang saat ini kewenangan pengelolaanya berada di Provinsi. Pemerintah Provinsi Banten masih berfokus kepada pembangunan fisik dan pengadaan sekolah.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Ardius Prihantono mengatakan, dengan adanya peralihan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Banten. Pemprov Banten yang pertama dilakukan yaitu melakukan pengurusan penyerahan aset dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. 

“Saat ini masalahnya sangat kompleks seiring dengan peralihan aset, dan per satu Januari 2017 kami sudah melakukan pendataan aset,” katanya. 

Dalam melakukan langkah penyerahan aset ini, Pemerintah Provinsi Banten terus mendata, baik aset fisik maupun non fisik atau sumber daya manusia. “Kami tidak ingin dalam penyerahan aset ini menimbulkan masalah, dan mengganjal opini penilaian dari LHP BPK,” ujarnya.

Ardius mengungkapkan, jika dalam pembangunan pendidikan, Pemerintah Provinsi Banten sangat fokus terhadap program yaitu memberikan beasiswa pada masyarakat miskin, ikut berperan terhadap pariwisata, dan peningkatan perekonomian.

“Untuk itu program unggulan Dindikbud Banten 2017–2022 terkait dengan visi dan misi Gubernur Banten berfokus kepada pemberian beasiswa pada masyarakat miskin, peran dinas pendidikan terhadap pariwisata, peran Dindikbud terhadap daya saing ekonomi,” katanya.

Menurutnya, beberapa program yang akan dijalankan mulai tahun 2018 mendatang dalam meningkatkan akses pelayanan pendikan berkualitas terdapat 12 program. Pembangunan tersebut yakni pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk SMA dan SMK.

“Untuk jumlah ruang kelas yang akan dibangun yaitu sebanyak 2.016 ruang kelas, sedangkan untuk Unit Sekolah Baru (USB) sebanyak 168 unit,” katanya.

Kendati SD dan SMP bukan keweangan dari pemerintah Provinsi Banten, namun Pemerintah Provinsi Banten juga akan membangun RKB untuk SMP sebanyak 1.563 RKB, dan USB sebanyak 130 unit. “Pembangunan ini bentuknya bantuan keuangan ke kabupaten/kota,” ujarnya. 

Tidak hanya itu, untuk mendorong guru yang berkualitas juga, Pemerintah Provinsi Banten memberi bantuan untuk kompetensi guru pendidikan S1, untuk guru SMA dan SMK. Sebanyak 343 untuk guru SMA dan 820 untuk guru SMK. 

“Kami juga menyediakan peningkatan kompetensi pendidikan S1 bagi guru SMP 2.900 orang dan 7.832 bagai guru SD,” ujarnya.

Bahkan Pemprov Banten juga dalam peningkatan kompetensi mendorong pendidikan S2 bagi guru SD, SMP, SMA dan SMK. Untuk jumlahnya sendiri sebanyak 500 orang. Selain itu, Bantuan sarana dan prasarana untuk Paud dan TK juga disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten yaitu untuk 1.000 bantuan. Pola Bantuan ini akan masuk pola bantuan keuangan untuk Kabupaten/Kota. “Dalam peningkatan kesejahteraan guru, kami akan berikan insentif bagi guru 110.996 guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK,” katanya. 

Tidak hanya itu, Provinsi Banten juga menargetkan 1.000 perpustakaan, pemberian beasiswa bagi 1000 siswa kebutuhan khusus baik tingkat SD hingga SMA. “Kami juga rencanakan tempat uji kompetensi yang akan memakan biaya hingga Rp 100 milar, dan Peningkatakan fungsi sekolah untuk menanamkan nilai-nilai agama,” tuturnya.

Beberapa rencana kegiatan yang dapat dilaksanakan pada 2018 ini, tahun 2018 peningkatan anggaran yang akan dialokasikan di Dindikbud terdapat peningkatan 100 persen atau terdapat Rp 1 trilun untuk belanja langsung. 

Dana tersebut akan dialokasikan untuk Penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik untuk BOS SMK dan SMA. Selain itu, pengadaan tanah untuk 55 USB. “Sebanyak 22 bidang tanah untuk SMA dan 33 bidang tanah untuk SMK, jadi tahun depan akan banyak pengadaan tanah,” tuturnya.

Selanjutnya penyediaan RKB sebanyak 268 paket untuk SMA dan 403 paket RKB untuk SMK. Ada juga pengadaan meubelair sebanyak 55 paket untuk USB dan 61 paket untuk RKB. 

“Kami juga mengadakan Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) untuk 790 528 siswa SMA, dan 112.512 untuk siswa SMK. Kami akan memaksimalkan BOSDA ini sebagai solusi pendidikan gratis,” katanya.  

Sementara itu, ketua Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Fitron Nur Ikhsan mengatakan, memang sudah memprediksi sejak lama peralihan kewenangan tersebut akan terjadi kisruh. Apalagi SMK dan SMA mayoritas adalah unggulan daerah. “Karena menganggap masalah wajib belajar 6 tahun sudah selesai. Jadi ini menjadi janji Walikota dan Bupati adalah wajib belajar 12 tahun. Jadi bayangkan sudah sangat besar investasi yang dilakukan kepala daerah untuk wajib belajar 12 tahun,” katanya.

Pengalihan wewenang ini timbulkan masalah pemindahan aset. Problemnya bagi Provinsi Banten saat melihat dokumen hanya 15 persen sekolah yang aset nya sehat. 

“Ada banyak sekolah yang sertifikatnya belum ada, tanah yang bermasalah, ini data 3 bulan lalu, dan ini menjadi tantangan bagi Pemprov Banten,” katanya.

Eksisting sekolah sendiri, kata Fitron, saat anggota Komisi V keliling kesekolah banyak yang masih numpang di SD dan SMP. Untuk itu pengaturannya akan sulit karena beda kewenangan. 

“Jadi kami rekomendasikan pengadaan lahan untuk sekolah yang tidak memiliki lahan,” katanya. 

Dalam peralihan kebijakan ini, yang paling terasa pada saat penerimaan siswa baru, penerimaan siswa baru terkonsentrasi di Provinsi Banten. “Dulu server terbagi-bagi, dan saat penerimaan melalui online server yang digunakan hanya di Provinsi Banten dan itu banyak orang tua kesulitan mendaftarkan anaknya. Anak saya juga baru hari ketiga baru bisa daftar,” ujarnya.

Selain itu, dalam transisi ini, guru SMA dan SMK di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Kota Serang, Kota Cilegon lebih senang karena tunjangnya menaik. Sedangkan di Tangerang tunjangannya menurun.  “Komisi V telah meminta melakukan klaster. Artinya untuk Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Kota Serang, Kota Cilegon harus naik, dan di Tangerang ada pengklasteran harus dilakukan agar tidak terjadi penurunan tunjangan dan juga BOS,” katanya. 

Namun untuk menerapkan hal itu di Tangerang, banyak yang melihat pengclasteran itu akan terjadi diskriminasi. Karena pendidikan harus disamakan disetiap daerah. “Tapi kenapa di Jawa Barat bisa dilakukan,” kata Fitron.

Dampak kebijakan ini juga banyak protes dari Wali murid. Karena sejak belum dialihkan gratis namun setelah dialihkan harus bayar. Kalau Pemerintah Provinsi Banten memfokuskan di bidang pendidikan, banyak program pembangunan lainya yang tidak tertangani. “Untuk itu, harus dihitung dengan baik untuk sekolah gratis,” katanya.

Namun jika sekolah SMA dan SMK digratiskan Fitron mengaku sangat senang. “Kami sangat senang jika sekolah digratiskan, karena bukan hanya sekolahnya gratis tapi, banyak juga sekolah yang tidak memiliki bangunan sendiri, banyak SMA dan SMK banyak yang rusak, ini problem yang harus dijawab oleh kepala dinas, tapi saya yakin secara bertahap sekolah geratis bisa dilakukan dan bisa dilaksanakan,” ujarnya. (ERN)

KOMENTAR DISQUS :

Top