Indonesia English
Rabu, 10 Agustus 2022 |
Pemerintahan

Buruh Tuntut Kenaikan UMK Sebesar Rp650 Ribu

Kamis, 27 Oktober 2016 20:14:01 wib - Komentar
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Disnakertrans) Banten Alhamidi.

SERANG ,(Banten88.com): Ribuan buruh dari berbagai serikat yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja se-Kabupaten Serang berunjukrasa di depan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (27/10). Dalam aksinya buruh menyakatan sejumlah tuntutan yakni, meminta pemerintah mencabut PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan, menuntut kenaikan upah sebesar Rp650 ribu pada tahun 2017, dan dicabutnya program tax amnesty karena dinilai memberatkan buruh.

Salah koordinator SPN Saukani mengatakan, para buruh mengusulkan kepada Pemprov Banten untuk kenaikan upah pada 2017 sebesar Rp650 ribu. Pihaknya juga meminta PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan di cabut karena tidak sesuai dengan UU No 13 tahun 2003.

“Kenaikan upah harus disertai dengan kebutuhan layak. Kalau di PP No 78 yanga da inflasi dan PDB. Kalau sekarang aja beras naik imbasnya daya beli menurun, pertumbuahn ekonomi kecil daya beli juga kecil, akhirnya kita minta upah naik sekian untuk tutupi itu,” katanya.

Menurt Saukani, program Tax amnesty oleh pemerintah sangat memberatkan para buruh. Dirinya menilai, jika para pemodal bisa mendapat pengampunan pajak, namun  kebalikannya jika buruh tidak bayar pajak maka mereka akan diusir.

“Ada ketiadakadilan toh kalau kita ga bayar ya kita akan diusir, jadi jangan ada pengampunan,” pintanya.

Ia juga menuntut agar upah minimum sektoral (UMSk) tidak dihilangkan. Terkait hal tersebut, pihaknya juga akan teru melakukan komunikasi intens dengan dinas terkait.

“Harapannya kita akan perjuangan harus segitu,” tambahnya.

Senada,  perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Banten Tukimin, pihkanya meminta kenaikan upah sebesar Rp650 ribu dari kenaikan kemarin. Dirinya juga meminta tax amnesty untuk dicabut.

“Kita minta untuk naikan upah, selain itu kita juga meminta program pengampunan pajak dicabut karena akan banyak menjerat buruh,” katanya

Berdasarkan pantauan, ribuan buruh mulai mendatangi KP3B sekira pukul 11.00 WIB. Sementara, ratusan personel dari Polres Serang, dan Sat Brimob Polda Banten sudah berjaga di depan gerbang untuk mengamankan jalannya aksi unjukrasa.

Meski begitu, aksi unjukrasa buruh menuntut kenaikan upah berjalan aman, satu persatu koordinator menyampaikan orasinya. Bahkan Pemprov mempersilahkan perwakilan buruh untuk melakkan audiensi.

Sementara, terkait tuntutan buruh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Disnakertrans) Banten Alhamidi dalam pertemuan audiensi dengan buruh mengatakan bahwa setelah belum ada keputusan tetap atas uji materi PP 78/2015, maka aturan tersebut masih berlaku dan dapat dijalankan. Dirinya mengaku, menyambut baik aspirasi para buruh, namun Hamidi menyatakan bahwa Pemprov Banten tidak bisa mencabut dasar hukum tersebut karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Maka, kita tidak bisa mengabaikannya. Kita pemerintah daerah tentu harus mengikuti aturan yang dibuat pemerintah pusat," ujarnya.

Menurut Hamidi, terkait tuntutan buruh pihaknya akan berkoordinasi dengan Plt Gubernur Banten. “Karena Pak Rano mulai besok sudah cuti, nanti usulan teman-teman buruh akan kita sampaikan ke Plt Gubenur Banten,” ujarnya.(ERN).

 

KOMENTAR DISQUS :

Top