Indonesia English
Senin, 04 Juli 2022 |
Pemerintahan

Concern Benahi Aset, Wagub Banten Ingin Libatkan Profesional

Selasa, 20 Juni 2017 19:30:04 wib - Komentar
Foto : Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy

Serang, (Banten88.com):  Pemerintah Provinsi Banten sangat konsen terhadap persoalan aset, dan terus mengejar tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tak hanya  persoalan penataan asset yang masih menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meski laporan keuangan Pemprov Banten meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), namun juga merupakan komitmen pemerintahan WH-Andika dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik.

“Soal penataan asset ini masih terus menjadi catatan. Termasuk DPRD juga tadi kan salah satunya merekomendasikan hal tersebut,” Demikian dikatakan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy kepada pers usai menghadiri Rapat paripurna DPRD Banten tentang penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap LHP BPK atas laporan keuangan Pemprov Banten tahun 2016, Selasa (20/6).

Soal pelibatan profesional dalam persoalan penataan aset, kata Wagub, hal itu kini sedang menjadi kajian pihaknya. “Ini kan persoalannya adalah ada yang tidak sinkron antara aset yang tercatat dengan aset yang ada di lapangan. Kami sedang mengkaji apakah pelibatan professional seperti misalnya diperlukan. Karena ini kan terus-terusan terjadi,” kata Wagub.

Sebelumnya dalam rapat paripurna, DPRD melalui Badan Anggaran yang bertugas menelaah LHP BPK atas laporan keuangan Pemprov Banten 2016, memaparkan 15 rekomendasi untuk Pemprov Banten. Dan soal penataan aset ini menempati urutan pertama rekomendasi DPRD.

Disebutkan, Gubernur Banten Wahidin Halim diminta memerintahkan seluruh kepala OPD atau organisasi perangkat daerah untuk melakukan evaluasi satgas pelaksanaan penataan dan pencatatan aset. Terkait hal itu, pemprov diminta bekerja sama dengan BPKP atau badan pemeriksa keuangan xxxx. DPRD juga meminta seluruh pengurus barang di setiap OPD untuk mengoptimalkan fungsi pengguna barang, dan menyimpan barang. Pemprov juga diminta segera menyusun SOP mengenai pengelolaan barang, dan akutansi persediaan daerah.

Untuk diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Banten atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2016.

Predikat WTP pengelolaan keuangan pada 2016 ini merupakan pertama kali didapat pemerintah provinsi Banten. Sebelumnya, pada laporan keuangan 2015, BPK memberi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bahkan pada 2014, BPK tidak memberikan opini sama sekali atau disclaimer. (AZM)

KOMENTAR DISQUS :

Top