Indonesia English
Rabu, 08 Februari 2023 |
Politik

Dewan Akan Dorong Perda Perlindungan Dan Penempatan TKI Banten

Rabu, 22 Maret 2017 21:19:32 wib - Komentar
Wakil Ketua DPRD Banten Adde Rosi Khoerunnisa.

SERANG,(Banten88.com):Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Banten akan  mendorong  terbentuknya  peraturan daerah (Perda)  soal Perlindungan dan Penempatan TKI. Perda tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah.  Diketahui 

Wakil Ketua DPRD Banten Adde Rosi Khoerunnisa mengungkapkan berdasarkan data BNP2TKI pada 2014, ada 9.720 orang TKI asal Banten yang bekerja di luar negeri. “Provinsi Banten berada di peringkat ke-5 secara nasional penempatan TKI di luar negeri,”ujarnya  pada acara dialog publik di DPRD Banten, Rabu (22/3).

Dikatakan Ade Rosi,  masalah TKI harus menjadi perhatian serius, mulai dari perekrutan, pelatihan, penempatan, pengawasan sampai dengan perlindungan.   Perlu diaktivasi Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) untuk TKI di Provinsi Banten.

"Saat ini Banten hanya memiliki  Perda Ketenagakerjaan, di dalamnya tidak ada aturan spesifik mengenai TKI. Apakah nanti dimasukan ketentuan soal TKI dalam revisi Perda Ketenagakerjaan, akan kami bahas di DPRD. Kita ingin ada perlindungan TKI secara khusus diatur dalam perda," sambungnya.

Ditambahkan Ade Rosi, LTSP TKI Provinsi Banten merupakan leading sector dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten yang di dalamnya terdiri dari Disnaker dan Disdukcapil kabupaten/kota, Balai Perlindungan, Pengawasan dan Penempatan TKI (BP3TKI) yang merupakan perpanjangan tangan BNP2TKI di Provinsi Banten, serta Kantor Imigrasi, Kepolisian dan TNI.

“Disnakertrans Provinsi Banten harus mengawal itu. TKI kita harus dilindungi, ditempatkan sebagaimana mestinya. Jangan ada lagi TKI yang ilegal. Kalau sekarang ada, pemerintah harus bisa mendeteksi. Jangan sampai bermasalah di negeri orang," jelasnya.

Ia juga menambahkan, pihaknya akan menyampaikan permasalahan ini kepada Komisi V yang khusus membidangi ketenagakerjaan, bahwa persoalan TKI harus mendapat perhatian serius.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten, Wahyudin mengatakan, Kantor Imigrasi sebenarnya telah melakukan pencegahan, pengawasan dan perlindungan sejak awal calon TKI mengurus paspor.

"Saat proses wawancara, pemohon paspor ditanya secara detil. Kami akan melayani permohonan pembuatan paspor oleh calon TKI apabila ada rekomendasi dari Disnaker setempat. Jadi calon TKI harus membawa rekomendasi disnaker saat memohon pembuatan paspor," ujar Wahyudin. 

Sementara, Kabid Pengawasan Disnakertrans Banten, Ubaidillah mengatakan, selama 2016, jumlah warga Banten yang bekerja ke luar negeri mencapai 1.121 orang. Mereka di antaranya berada di negara Taiwan, Hongkong, Malaysia dan Singapura.

"Untuk penempatan tenaga kerja ke Timur Tengah sudah dimoratorium, jadi tidak ada lagi pengiriman TKI kita ke sana," kata Ubaidillah. 

Ia mengatakan, selama ini perusahaan penyalur tenaga kerja PJTKI berada di Jakarta. Pemerintah Provinsi Banten meminta kepada setiap PJTKI untuk membuka kantor cabang, baru bisa melakukan perekrutan calon TKI di Banten, itupun harus memberitahu secara jelas informasi lowongan pekerjaannya," ujarnya.(Okan).

 

KOMENTAR DISQUS :

Top