Indonesia English
Senin, 08 Agustus 2022 |
Politik

Dewan Dorong Pemprov Banten Audit Dana CSR Perusahaan

Senin, 13 Februari 2017 21:21:59 wib - Komentar
ilustrasi.

SERANG,(Banten88.com): Potensi dana corporate social responsibility (CSR) di provinsi Banten dinilai cukup tinggi. Setidaknya ada lebih dari 1.800 perusahaan skala besar di Banten. Namun realisasi CSR saat ini dinilai masih fokus pada sisi kemanusiaan dan sedekah yang tidak bertarget jangka panjang.
Untuk itu, Komisi V DPRD Banten mendorong Pemprov Banten melakukan audit CSR perusahaan, agar lebih efektif dan bermanfaat bagi pembangunan Banten.
"Potensi CSR cukup tinggi. Namun masih berupa charity dan filantropi. Padahal secara konseptual, CSR dapat menjadi sumber daya pembangunan Banten yang mampu mengisi pos yang tidak mampu dimasukin APBD," ujar Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan, saat dihubungi wartawan via whatsapp, Senin (13/2).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah diatur undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT) dan peraturan pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. Kemudian diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanggungjawan Sosial Perusahan. 
"Sejumlah aturan itu bisa dijadikan payung hukum untuk mengoptimalisakn CAR dalam pembangunan Banten. Kalau CSR hanya buat beli sembako atau beli bahan habis pakai seperti selama ini terjadi. Program ini seremonial dan hit and run," ujarnya.

Menurut Fitron, Komisi V ingin pemastian implementasi peraturan CSR. "Kami mendorong pemprov melakukan audit CSR. Perusahaan wajib melakukan pelaporan pelaksanaan CSR seperti amanat perda," ujarnya.

Fitron menjelaskan, Komisi V sedang menjajaki Sucofindo untuk kerjasama proses audit CSR. "Mereka punya tool untuk audit CSR. Bahkan perusahaan bisa mendapatkan ISO 2600 sebagai pedoman baru pelaksanaan CSR," ujarnya.

Komisi V DPRD Banten berencana memanggil Bappeda, Dinsos, Disnakertrans, dan pihak Sucofindo pekan depan. "Semua pihak bisa bekerja sama dan dipayungi MoU atau kesepahaman untuk dapat mengoptimalkan CSR," ujarnya.

Fitron menegaskan, CSR merupakan potensi dan peluang besar. Namun selama ini perusahaan sudah menunaikan dan Komisi V mendorong pemastian implementasinya sesuai dengan amanat perda. "Nanti kita mampu mengoptimalkan dan mengefektifkan CSR. Bappeda dapat membuat blue print CSR yang terintegrasi pada target pembangunan Provinsi Banten," ujarnya.

Fitron menilai, ketidakseragaman dalam penerapan CSR di berbagai perusahaan menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman umum dalam penerapannya. 

"Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan (guideline) atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman CSR yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Banten. Audit di maksud adalah untuk melakukan pemastian pelaksanaan CSR di Banten," ujarnya.

Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina saat dihubungi mengatakan, Pemprov dan DPRD Banten sudah menmgeluarkan perda tentang pengelolaan CSR. Agar perda itu berjalan efektif, saat ini Bappeda selaku sekretariat pengawas CSR perusahaan membuat terobosan untuk mengoptimalisasi penyaluran CSR dalam pembangunan di Banten.

"Terobosan itu pertama dilakukan dengan menggarap data daerah kemiskinan di Banten, supaya ada nilai positif CSR itu nanti untuk apa. Kita sudah ada konsep, insya Allah pekan ini kita akan publis tuh bagaimana langkah pengelolaan CSR, tentunya kita akan bangun komitmen dengan perusahaan-perusahaan," ujar Hudaya.

Terkait audit CSR yang diminta Komisi V, Hudaya menilai sah-sah saja, sepanjang audit berkaitan dengan penyelenggaraan atau penyalurannya. "Boleh saya itu untuk mengetahui (pengalurannya-red), karena memang DPRD punya kewenangan dan peran untuk kontrol itu. Tapi saya tidak terlalu yakin, karena selama ini kan pemerintah belum pernah lakukan. Makanya kita saat ini konsen pada langkah kita ini dulu,  seperti apa yang akan kita tawarkan, mudah-mudahan dapat disepakati," ujar Hudaya.(ERN).

KOMENTAR DISQUS :

Top