Indonesia English
Rabu, 06 Juli 2022 |
Politik

Dewan Mengesahkan APBD Banten 2018

Kamis, 30 November 2017 23:02:49 wib - Komentar
Paripurna di DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (30/11).

SERANG,(Banten88.com):  DPRD Banten akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten 2018 menjadi perda. Dalam paripurna tersebut APBD Banten 2018 ditetapkan seauai usulan KUA PPAS yakni sebesar Rp 11,362 triliun.

Diketahui, anggaran tersebut naik Rp 1 triliun dibanding APBD 2017 sebeaar Rp 10,3 triliun.

Pelaksana Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, Budi Prajogo dalam laporannya menyampaikan laporan bahwa dalam struktur rancangan APBD 2018 APBD ditargetkan akan mencapai Rp 11,362 triliun. Kemudian, pendapatan daerah 2018 ditargetkan sebesar Rp 10,365 triliun yang didapat dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 6,183 triliun yang terdiri atas pajak daerah Rp 5,879 triliun, retribusi Rp 20,1 miliar,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan Rp 54,6 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp 229,3 miliar.

Kemudian, dana perimbangan Rp 4,176 triliun, dengan rincian dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 707,3 miliar. Dana alokasi umum (DAU) Rp 1,072 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp 2,395 triliun.

Anggaran belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp 6,715 triliun dengan rincian belanja pegawai Rp 1,785 triliun, belanja hibah Rp 2,153 triliun, belanja bansos Rp 67,7 miliar, bagi hasil kabupaten/kota Rp 2,213 triliun,bantuan keuangan kabupaten/kota, pemerintah desa, dan parpol Rp 450,5 miliar, belanja tidak terduga Rp 35 miliar. Sementara belanja langsung (BL) sebesar Rp Rp 4,656 triliun.

"Mengalami defisit 996,7 miliar yang akan ditutup dari pembiayaan netto yang bersumber dari silpa 2017. Sehingga silpa dari tahun berkenaan menjadi nol rupiah," jelas Budi saat paripurna di DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (30/11).

Ditemui usai paripurna, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, APBD 2018 merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah Provinsi Banten yang diwakili oleh TPAD dengan DPRD Banten. Ia mengungkapkan, jika wajar dalam pembahasan terdapat perdebatan.

"Tapi ini semua untuk kesejahteraan masyarakat Banten. Saya berharap dengan kerja keras APBD ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena ini momentum yang strategis," kata WH.

WH berharap tidak ada penyimpangan APBD. "Kita berharap dana yg disepakati dapat digunakan sebaik baiknya, tidak ada penyimpangan. Hindari kepentingan ego sektoral, hindari pelaksanaan APBD yang tidak efisien," ujarnya.

Menurutnya, APBD itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. "Kita akan gunakan ini untuk bengun pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Intinya ini untuk keaejahteraan masyarakar," katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengungkapkan, jika APBD Banten 2018 sudab diaepakati dan disahkan oleh dewan. "Ke depan produk hukum ini akan kita jalankan bersama pemerintah, dan selaku dewan kita akan lakukan pengawasan," katanya saat ditemui di ruang kerjanya. (Adv)

KOMENTAR DISQUS :

Top