Indonesia English
Minggu, 25 Agustus 2019 |
Nasional - Hukum dan Kriminal

Dewie Yasin Limpo Dipecat Hanura

Jumat, 23 Oktober 2015 19:01:03 wib - Komentar
Dewi Yasin Limpo.

Jakarta, (Banten88.com) - Partai Hanura seperti tidak mau kalah dengan partai Nasdem dalam memberikan sanksi. Setelah KPK dalam sebuah operasi berhasil menangkap tangan Dewie Yasin Limpo, dan menetapkannya sebagai tersangka, partai besutan Wirano ini akhirnya secara resmi menerbitkan surat pemecatan terhadap Dewie Yasin dari keanggotanya,

Keputusan pemecatan partai Hanura ini diambil karena Dewie sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait proyek pembangkit listrik tenaga micro-hydro di Kabupaten Deiyai, Papua, dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Selain memecat dari keanggotannya, Hanuran juga mengusulkan kedudukan Dewie di DPR secara otomatis akan dilakukan pergantian antar waktu.

"Sudah kita berikan sanksi, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, DPP Partai Hanura memberhentikan Dewie Yasin Limpo dari keanggotaan partai dan jabatan kepengurusan DPP, diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di DPR RI," kata Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10).

Atas putusan tersebut, Nurdin berharap, dengan pemecatan ini, publik dapat melihat bahwa perbuatan yang dilakukan Dewie adalah perbuatan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan partai apalagi atas perintah partai. “Kita pasti tegas untuk memberikan sanksi kepada siapa saja yang terlibat korupsi, ini perinta partai,” katanya.

Dikatakan Nurdin, Hanura tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap Dewie. Karena tindakan itu merupakan perbuatan pribadi dan harus diprtanggungjawabkan sendiri oleh yang bersangkutan. "Kita khawatir, jika partai menyediakan bantuan hukum, seolah-olah ini ada keterkaitan antara korupsinya dan partai dimana tempat dia bernaung," ujarnya.

Mengenai proses hokum yang sedang berjalan sambung Nurdin, Hanura menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada KPK. Hanura akan mendukung segala upaya KPK untuk memberantas korupsi, termasuk dalam kasus yang melibatkan Dewie. “Kita serahkan mengenai proses hukum terhadap KPK, kita percaya apa yang dilakukan KPK,” tukasnya.

Saat dilakukan tangkap tangan oleh penyidik KPK, Dewie sebelumnya membantah terlibat suap, dia membantah keras dengan apa yang disangkakan oleh KPK. "Saya buktikan bila saya tidak pernah melihat uang itu. Mendengar saja belum," ujar Dewie, sebelum masuk ke mobil tahanan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari.

Sekali lagi anggota DPR RI asal Fraksi Partai Hanura ini menyatakan dirinya tidak menerima suap proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Kabupaten Deiyai dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 24 jam, Dewie dan beberapa orang lainnya yang ditangkap KPK resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Kamis (22/10) dini hari.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, selain Dewie, KPK juga menetapkan pengusaha bernama Setiadi, Devianto selaku ajudan Setiadi, sekretaris pribadi Dewie bernama Rinelda Bandaso, anggota staf ahli Dewie bernama Bambang Wahyu Hadi, serta Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Papua Iranius sebagai tersangka.

KPK menangkap Setiadi, Devianto, Iranius, dan Rinelda di sebuah restoran di kawasan Kelapa Gading seusai melakukan transaksi. Di lokasi, KPK menyita uang sebesar 177.700 dollar Singapura yang dibungkus dalam kemasan makanan ringan. KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan telepon genggam di lokasi tersebut.

Dalam OTT itu penyidik KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan telepon genggam di lokasi tersebut. Tidak lama kemudian, sekira pukul 19.00 WIB, petugas KPK bergerak ke Bandara Soekarno-Hatta dan menangkap Dewie dan Bambang.

Awalnya, KPK juga menangkap pengusaha bernama Harry, ajudan Setiadi bernama Devianto, dan seorang supir rental mobil. Namun, ketiganya dilepaskan karena diamggap tidak memenuhi unsur pidana. Diduga, Irianus dan Setiadi menyuap Dewie sebagai anggota DPR agar memasukkan proyek pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, ke dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016.

Atas perbuatannya, Iranius dan Setiadi dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Pasal 20 Tahun 2001 KUHP. Sementara Dewie, Bambang, dan Rinelda sebagai penerima dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Pasal 20 Tahun 2001 KUHP. (Dang).

 

KOMENTAR DISQUS :

Top