Indonesia English
Selasa, 25 September 2018 |
Pemerintahan

Dindikbud Prov Banten Tingkatkan Daya Saing Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan

Minggu, 26 November 2017 17:10:31 wib - Komentar
Gubernur Banten Wahidin Halim. (foto dok Humas Banten).

Sejak 1 Januari 2017, Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) resmi mengelola SMA/SMK yang ada di Banten. Kebijakan pengambilalihan  kewenangan ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? tentang Pemerintahan Daerah.

Tercatat, sebanyak  1.206 sekolah SMA/SMK yang tersebara di delapan kabupaten kota se- Banten baik negeri maupun swasta, kini pengelolaannya menjadi tanggungjawab penuh provinsi Banten.

Kepala Dindikbud Banten Engkos Kosasih mengatakan, program lima tahun ke depan, Dindikbud Banten telah menetapkan visi dan misi yang harus dicapai pada tahun anggaran 2017-2022. Dimana visinya yaitu mewujudkan masyarakat Banten yang berkarakter, maju dan sejahtera melalui peningkatan daya saing pendidikan dan pengembangan kebudayaan. Adapun makna dan harapan yang terkandung dalam visi Dindikbud Banten tahun 2017– 2022, diantaranya daya saing pendidikan memiliki arti bahwa kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki, serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Pengembangan kebudayaan memiliki arti bahwa pelestarian budaya lokal tercermin dalam identitas kebantenan dan kearifan lokal yang tercermin dalam bentuk fisik, pengetahuan, sikap dan perilaku kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

Sedangkan masyarakat Banten yang sejahtera memiliki arti bahwa peningkatan daya saing pendidikan dan pengembangan kebudayaan mendorong peningkatan ekonomi, dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup, serta meningkatkan kemampuan masyarakat Banten secara keseluruhan dalam memenuhi kebutuhan dasar baik secara material dan non-material.

Masyarakat Banten yang maju memiliki arti bahwa peningkatan daya saing pendidikan dan kebudayaan menciptakan perubahan pola pikir dan budaya masyarakat Banten yang sejalan dengan kemajuan, memiliki sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi dan adaptif terhadap perubahan.

Masyarakat Banten yang berkarakter memiliki arti bahwa peningkatan daya saing pendidikan dan kebudayaan melahirkan perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang berakhlak mulia dan mencerminkan penerapan nilai-nilai agama yang sesuai dengan hakikat ketuhanan dan keberadaan manusia beserta alam dan seisinya.

"Untuk mewujudkan visi itu, kami telah menetapkan lima misi sebagai sasaran-sasaran pokok yang terukur untuk mencapai Rencana Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Jangka Menengah," kata Engkos.

Lima misi Dindikbud Banten yang telah ditetapkan adalah : Meningkatkan Aksesibilitas, Infrastruktur Dan Pemerataan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Yang Bermutu, Meningkatkan Profesionalitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Berdasarkan Kebutuhan Industri Dan Dunia Usaha, Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Kearifan Lokal, serta Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Yang Mengedepankan Prinsip Good Governance.

Kebijakan dan program strategis Dindikbud Banten, kata Engkos, telah disesuaikan dengan? Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017-2022. Dimana dalam bidang pendidikan, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Andika Hazrumy memiliki visi Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah. Sedangkan misinya meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas.

Engkos melanjutkan, tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yaitu untuk mencapai visi-misi dan mengatasi isu yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten kedepan, sementara sasarannya merupakan tingkat capaian yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. "Dari 1.206 SMA/SMK, 233 SMA/SMK berstatus sekolah negeri. Semuanya kini tanggungjawab provinsi untuk mengelolanya," kata Engkos.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, maka dirumuskan tujuan strategis sebagai berikut, Meningkatkan kesempatan masyarakat dan ketersediaan pelayanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus secara merata dan bermutu, Meningkatkan kualitas keilmuan dan kesejahteraan tenaga pendidik pendidikan menengah dan pendidikan khusus, Meningkatkan kompetensi peserta didik pendidikan menengah dan pendidikan khususberbasis pasar kerja dan keterampilan usaha

Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penguatan identitas budaya lokal, serta Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Strategi yang telah disiapkan diperkuat dengan sejumlah kebijakan, diantaranya Peningkatan keterjangkauan masyarakat dan pemerataan mutu pendidikan menengah dan pendidikan khusus Wajib Belajar 12 Tahun

Peningkatan kesediaan  layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), Penurunan peserta didik yang tidak lulus, Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, Perluasan akses dan pemerataan sertifikasi kompetensi guru, Peningkatan beasiswa guru dan kemitraan pemerintah dengan perguruan tinggi untuk jenjang studi strata 1 dan 2, Peningkatan manajemen pendidikan menengah, Peningkatan daya tampung dan mutu lulusan SMK,

Peningkatan keterampilan hidup dan kompetensi peserta didik pendidikan menengah, Peningkatan kemitraan lembaga sertifikasi profesi, Balai Latihan Kerja (BLK) dan industri yang membutuhkan lulusan pendidikan menengah khususnya kejuruan, Penetapan regulasi lokal untuk penguatan masyarakat adat, situs, cagar budaya dan museum.

Penetapan, pembinaan dan penertiban izin cagar budaya provinsi, Peningkatan pembinaan tradisi kesenian daerah, penetapan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal, peningkatan standar kualitas pelayanan pendidikan berbasis teknologi digital/jaringan internet, peningkatan pelibatan stakeholder pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan pendidikan, peningkatan kapasitas aparatur, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan stakeholder pembangunan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan pendidikan dan kebudayaan. (adv)

KOMENTAR DISQUS :

Top