Indonesia English
Selasa, 06 Desember 2022 |
Pemerintahan

DP3KKB Banten Genjot Partisipasi Politik Perempuan

Rabu, 15 November 2017 20:30:43 wib - Komentar
Suasana acara penguatan organisasi perempuan dalam pemilu di Gedung PKPRI Kota Serang, Rabu (15/11/2017).

Serang,(Banten88.com): Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3KB) terus menggenjot partisipasi politik perempuan dalam dunia politik di Banten. Pasalnya, partisipasi perempuan politik di Banten baru mencapai 18,33 persen. Hal itu jauh dari batas keterwakilan perempuan dalam politik yakni 30 persen. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, pemprov Banten mengandeng Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Kaukus Perempuan Parlemen (KPP). Bahkan, melakukan penandatangananan MoU kerjasama antara DP3KKB Banten dengan KPPI dan KPP.

Kepala DP3AKKB Banten Siti Maani Nina mengatakan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 tahun 2014 tentang pemilu, kuota keterwakilan perempuan di parlemen adalah 30 persen.

“Keterwakilan perempuan di Banten baru 18,33 persen, dan ini perlu kita tingkatkan,” kata Nina saat ditemui usai acara penguatan organisasi perempuan dalam pemilu di Gedung PKPRI Kota Serang, Rabu (15/11/2017).

Dijelaskan Nina, salah satu kendala kurangnya minat perempuan dalam berpolitik adalah, kurangnya pemahaman terkait bagaimana politik itu sendiri. Selain itu, kurangnya rasa percaya diri.

“Padahal perempuan bisa menyuarakan suaranya sendiri. Contoh konkretnya, berbeda dengan laki-laki, perempuan bisa hamil dan suaranya buat perempuan hamil. Oleh karenanya kita tinggal tingkatkan kemauan perempuan,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan DP3AKKB Banten yakni dengan memberikan pemahaman materi-materi yang sudah ada. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan Kemen PPA dalam upaya menibgkatkan angka keterwakilan perempuan di parlemen.

“Kita akan berikan trik-trik kepada kaum perempuan, tentang bagaiman mereka terjun ke lapangan. Bahakn kesiapan mereka terjun ke area publik dengan rasa percaya diri yang tinggi, dan kita juga akan masukan integritas,” ujarnya.

Meski begitu, lanjut Nina, perempuan di Banten harus berbangga hati. Hal itu karena empat dari delapan kepala daerah di Banten merupakan perempuan.”Dan di level pimpinan DPRD Banten tiga orang merupakan perempuan,” ujarnya.

Ketua KPPI Banten Muflihah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya KPPI dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

“Ini upaya kita, selain itu kita juga ada roadshow. KPPI dan KPP juga kerjasama dengan dinas terkait, denga nharapan pada tahun politik ini keterwakilan perempuan bisa meningkat,” kata perempuan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Banten ini.

“Ya dari 30 persen kuota targetnya ngga muluk-muluk, minimalnya naik di angka 20 persen. Bertahap saja, karena di Banten perempuannya masih alergi politik,” sambungnya.

Menurutnya, setidaknya terdapat dua alasan yang menjadi kendala minimnya keterwakilan perempuan. Pertama masalah pendidikan , dan kedua kesadaran pasangan dalam hal ini suami.

“Ada yang pengen tapi ijazahnya cuma SMP, ada yang ok tapi ngga dapet izin suami. Partai juga jangan butuh perempuan jadi pelengkap saja tapi bagaiman keberadaan perempuan dapat dibutuhkan dalam parlemen,” ujarnya.

Diungkapkan Muflihah, berkaca pada pilkada dan pileg beberapa waktu lalu, seharusnya keterwakilan perempuan dapat meningkat.

“Dengan adanya perempuan di parlemen seharusnya sudah bisa tingkatkan minta mereka. Ditambah di Banten ini kan ada empat srikandi yang menjabat sebagai kepala daerah,” ujarnya.

Muflihah berharap, ke depan terus ada upaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas peremouan untuk bisa bersaing dengan laki-laki di parlemen.(AZM).

KOMENTAR DISQUS :

Top