Indonesia English
Senin, 17 Desember 2018 |
Hukum dan Kriminal

DPRD Banten & Kejaksaan Lakukan MoU Bidang Hukum Perdata dan TUN

Selasa, 05 September 2017 20:26:58 wib - Komentar
DPRD Banten dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) masalah hukum perdata dan tata usaha negara (TUN) di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Banten. Selasa (5/9/2017)

Serang,(Banten88.com): DPRD Banten  dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU)  masalah hukum perdata dan tata usaha negara (TUN) di Gedung Serba Guna (GSG) DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang,  Banten. Selasa (5/9/2017)

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, pihaknya memberi  apresiasi terhadap kejaksaan tinggi  Banten  atas kerja sama masalah hukum pada  bidang perdata dan tata usaha negara  yang  bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang  taat hukum, bersih dan berwibawa. 

 “Dprd  mempunyai fungsi  sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang berfungi sebagai  pembentukan perda,  anggaran,  dan pengawasan. Kejaksaan sebagai pengacara negara  memberikan  bantuan hukum secara gratis atau tanpa dipungut  biaya,”ujarnya.

Ditambahkan Asep, Jaksa  sebagai pengacara negara wajib memberikan   pertimbangan hukum, bantuan hukum dan tindakan hukum dalam rangka mengamankan aset negara. 

"Serta mengoptimalkan dan meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan TUN, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh lembaga DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggaran pemerintahan daerah," ujar Asep.(Okan).

LAINNYA

KOMENTAR DISQUS :

Top