Indonesia English
Kamis, 18 Oktober 2018 |
Seputar Banten

Fauzie Yusuf Beri Warning Calon Advokat di Penutupan PKPA Peradi Serang

Minggu, 24 Desember 2017 19:50:41 wib - Komentar
Ketua umum DPN Peradi, H. Fauzie Yusuf Hasibun memberikan materi penutupan PKPA 2017 di Saung Edi, Serang.

Serang, (Banten88.com): Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DPC Serang telah selesai. Pendidikan bagi calon advokat yang diselenggarakan dari kerjasama Peradi dengan Unitirta Serang, berlangsung delapan kali pertemuan sejak tanggal 2 hingga 24 Desember 2017. Penutupan kegiatan PKPA dihadiri oleh Ketua Umum DPN Peradi, H. Fauzie Yusuf Hasibuan dan Ketua DPC Peradi Serang, Mufti Rahman beserta pengurus di rumah makan Saung Edi, Minggu (24/12/2017).

Ketua Umum DPN Peradi, H. Fauzie Yusuf Hasibuan dalam memberikan materi di akhir kegiatan PKPA memberikan warning tentang bagaimana untuk menjadi advokat yang ihklas dalam melakukan pembelaan terhadap perkara yang ditanganinya, peringatan tersebut tentu saja mendapat respon positif dari pserta PKPA yang begitu antusias mendengarkan materi yang disajikan. Menurutnya, pendidikan profesi advokat ini penting dilakukan untuk mengukur kredibilitas calon advokat sehingga selanjutnya bisa mengikuti Ujian Pendidikan Advokat (UPA).

“Jenjangnya seperti itu, harus mengikuti pendidikan terlebih dahulu baru boleh magang dan nanti sampai kepada sumpah,” katanya.

Menjadi seorang advokat kata Fauzie, selain harus memiliki ilmu pengetahuan hukum yang hebat, tentu semua harus dilakukan dengan hati. Dia mengibaratkan, dalam pengantar materinya lebih bersandar kepada hati. “Coba kalau anak kita mau pergi sekolah pasti kita bilang hati-hati ya nak, atau ketika kita berada di bandara sering kiita dengar perhatian, nah semua kata dari kata dasar hati yang ditambah dengan awalan per dan akhiran an, jadi harus menggunakan hati,” urainya.

Dikatakan Fauzi, begitupun nanti ketika dalam praktik, pemikiran rasional dalam menangani perkara itu penting, akan tetapi jika tidak disertai dengan hati maka ketika akan menyimpulkan suatu keputusan tentu tidak berdasarkan hati. “Begini, ini prinsip hidup yang mengandung filosofi dalam, bergurulah pada hatimu, baru bertanya dalam pikiranmu. Nah kalau saja itu dapat dilakukan kita tidak akan merasa kurang sedikitpun,” pesannya.

Menurut Fauzie, PKPA  yang diselenggarakan oleh semua cabang Peradi di seluruh Indonesia, amanatnya merupakan delegasi pemerintah kepada Peradi untuk memberikan pelatihan sebagai salah satu syarat menjadi advokat. “Penegasan ini diatur dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menyatakan kewenangan advokat kepada Peradi,” tukasnya.

Mengenai kedudukan Peradi sambung Fauzie, merupakan organisasi advokat satu-satunya yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU ini dengan maksud dan tujuan dalam peningkatan kualitas profesi advokat. “Pendidikan advokat ini merupakan suatu proses dalam menciptakan advokat yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik ke-advokatan baik dalam beracara maupun dalam proses pendampingan,” pungkasnya.

Kehadiran Fauzie, di apresiasi oleh semua peserta yang menyoal mulai dari sejarah perjalanan kedudukan hukum eropa kontinental yang merupakan warisan bangsa Belanda hingga asal muasal hukum yang menjadi pohon dari cabang-cabang ilmu hukum yang digunakan oleh masing-masing negara. “Tugas kita sebagai advokat bukan hanya memastikan jalannya proses hukum yang adil, tapi harus juga bisa memberikan masukan terhdap pemerintahan,” tandasnya.

Sementara Ketua DPC Peradi Serang, Mufti Rahman menyampaikan, kehadiran Ketum DPN Peradi tentunya membawa angin segar bagi peserta calon advokat dalam PKPA ini. Karena pemikiran dan konsep hukum yang disampaikan begitu lugas dan mudah dimengerti. “Dalam sesi tanya jawabpun terlihat hidup, sayang waktunya pendek makanya dibatasi, paling tidak materi yang disampaikan tadi dapat menjadi modal bagi para peserta,” katanya.

Dikatakan Mufti, di era kepemimpinannya yang belum menginjak satu tahun ini, PKPA ini baru pertama kalinya dilaksanakan oleh masa kepengurusan yang sekarang, setelah sebelumnya pada saat kepengurusan yang lalu sudah banyak menelurkan ratusan advokat. Dari PKPA ini peserta yang telah mengikuti pendidikan sebanyak 43 peserta, yang terdiri dari berbagai macam profesi baik yang sudah bekerja di pemerintahan maupun yanag baru menyelesaikan pendidikan starta satunya.

“Pendidikan ini tidak diwajibkan bagi yang akan menjadi advokat saja, tapi di ikuti juga oleh instansi pemerintah, utamanya yang bekerja di bagian hukum. Pengetahuan itu kan penting, nah kalau punya keinginan maka tidak ada salahnya untuk mengikuti PKPA ini,” jelasnya.

Menurut Mufti, bagi peserta PKPA yang sudah mengikuti pendidikan ini, tentu saja tidak serta merta langsung menjadi advokat. Namun ada jenjang berikutnya, yaitu mengikuti Ujian Pendidikan Advokat (UPA) yang akan diselenggarakan April tahun depan. “Tidak serta merta jadi advokat ya, setelah mengikuti ujianpun ada persyaratan magang minimal selama 2 tahun, nah setelah ujian dinyatakan lulus, kemudian ada keterangan magangnya baru kita usulkan untuk dilakukan penyumpahan oleh Pengadilan Tinggi,” urainya.

Mufti berharap, kedepan dengan dibukanya PKPA ini diharapkan dapat memotivasi bagi para sarjana hukum khususnya di Banten untuk turut mengikutinya. Karena Banten membutuhkan para pejuang keadilan untuk membantu berbagai macam perkara. Sehingga dengan hadirnya banyak advokat dapat turut serta mengawasi kegiatan pemerintah yang menggunakan keuangan negara baik pada tingkat kota maupun di pedesaan. “Harapannya tiap desa ada advokat yang hadir untuk membantu masyarakat dalam  mencari dan menemukan keadilan,” katanya. (Azmi)      

KOMENTAR DISQUS :

Top