Indonesia English
Selasa, 11 Desember 2018 |
Nasional - Politik

Firdaus : Jika Presiden dan Mendagri Klik, Pemberhentian Sekda Selesai

Senin, 31 Agustus 2015 21:19:34 wib - Komentar
Rano Karno Gubernur Banten.

Serang, (Banten88.com) – Surat pemberhentian Kurdi Matin sebagai Sekda Banten masih tidak diketahui juntrungannya. Kendati Gubernur Banten Rano Karno telah meyakinkan jika Keppres pemberhentian sudah ada di meja Mendagri Tjahjo Kumolo, namun tidak ada satupun pejabat Pemprov Banten yang mengetahui ihwal Keppres tersebut.

Ahli Hukum Tata Negara (HTN) Dr Firdaus SH MH ketika dikonfirmasi mengenai Keppres pemberhentian Sekda Banten mengatakan, usulan Gubernur dalam menempatkan maupun memberhentikan pejabat yang menjadi pembantunya dibenarkan menurut undang-undang. Pengisian dan pemberhentian di level eselon II, III, IV adalah hak prerogatif yang melekat dalam jabatan Gubernur untuk mencari dan memilih pegawai pilihan yang sesuai dengan kebutuhan.

“Dengan kewenangannya yang dimiliki gubernur tentu bisa, ada yang dikecualikan untuk pejabat eselon I tentu atas dasar keputusan Presiden,” katanya.

Dikatakan doktor hukum Tata Negara yang hari-harinya bekerja di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jakarta ini, dalam kasus pemberhentian Sekda Banten yang ramai karena terjebak dalam kasus video ajakan rakyat Banten rampok APBD Banten yang sudah beredar luas di situs youtube, terlepas bahwa ungkapan itu dilakukan dalam keadaan bercanda atau dalam sebuah wawancara, sebagai pejabat karir dia menilai ungkapan itu tidak patut.

“Kalau saya melihat dari sisi hukumnya saja, tidak pantas lah seorang pejabat mengatakan seperti itu. Tentu terlepas ya persoalan benar dan tidaknya, tapi dari video yang beredar faktanya seperti itu, maka dari sisi kepatutan sudah tidak elok,” tegas Firdaus.

Sebagai pejabat sambung Firduas, disokentrasi jabatan melekat pada pribadinya dan itu tidak dapat dipisahkan. Maka, atas dasar itu sebagai aparatur sudah tidak layak baik dilihat dari sisi kepatuhan maupun dari sisi kepatutan. “Saya juga kaget kalau ada pejabat sekelas sekda berani menyampaikan itu. Katanya kasusnya sedang diusut Polda Banten pelaku perekamnya, silahkan untuk persoalan pidananya bukan kewenangan saya untuk mengomentari,” ujarnya.

Menurut Firdaus, usulan pemberhentian Sekda Banten yang disampaikan Gubernur Rano kepada Presiden Joko Widodo melalui Mendagri, sepanjang Presidennya setuju dan Mendagrinya setuju maka dapat dibenarkan dan tidak ada persoalan. “Ya, sepanjang presidennya klik, kemudian mendagrinya juga klik, sudah selesai persoalan. Karena biar bagaimanapun pejebat eselon I se level sekda harus berdasarkan keputusan presiden,” tandasnya.

Pendapat sama disampaikan praktisi hukum, Adi Warman SH. MH. MBA. Ketika dikonfirmasi mengatakan, jika proses pemberhentian Kurdi Matin dilakukan sesuai aturan hukum, proses pemberhentian tersebut dibenarkan, asalkan tidak keluar dari ketentuan undang-unadang. “Saya tidak mengikuti perkembangan Banten, SK-nya emang sudah turun, itu benar diberhentikan berdasarkan sesuai peraturan,” ujar Adi, tokoh pembentukan Provinsi Banten asal Tangerang, yang dikonfirmasi via telepon.

Dikatakan Adi, jika persoalan pemberhentian Sekda yang selama ini ramai diperdebatan, maka dia khawatir pelayanan serta berbagai kebijakan dalam pembangunan Banten menjadi terkendala. Jika sudah demikian, polemik itu akan merugikan rakyat Banten yang sedang menantikan pembangunan sesuai harapan dari lahirnya Provinsi untuk mensejahterakan rakyatnya. “Dulu sebelum kita minta pisah dari Jawa Barat, cita-cita kita ingin melihat rakyat Banten sejahtera, nah ini ko begini, terus terang saya kecewa,” tegasnya.

Lebih lanjut Adi menyatakan, untuk memberhentikan perjabat setingkat Sekda, semestinya Gubernur bisa memanggil dan menanyakan atas kesalahan yang dilakukan Sekda. Jika sudah dipanggil dan didengar, lalu tidak dijalankan oleh Sekdanya, maka dalam mengambil tindakan Gubernur tidak dapat dipersalahkan. “Kalau persoalannya itu kan bisa diklarifikasi, jadi kalaupun ada keputusan pemberhentian aturannya dulu diperhatikan,” jelasnya.

Menurut Adi, Keppres pemberhentian itu dianggap telah mencederai rasa keadilan, maka bisa saja Kurdi melakukan gugatan kepada Pengadilan TUN atas dasar kesewenang-wenangan. “SK itu bisa digugat, nanti pengadilan TUN mengeluarkan putusan sela. Selama belum memiliki putusan pengadilan tetap, artinya SK itu tidak bisa dilaksanakan,” tutur Adi, yang baru saja dilantik menjadi wakil ketua DPN Peradi pusat.

Ditempat terpisah, Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah ketika dikonfirmasi membenarkan jika dia telah menerima surat cuti yang disampaikan Sekda Banten Kurdi Matin. Dalam surat izin itu disebutkan, bahwa Kurdi akan mengambil cuti hingga dia memperoleh kepastian hingga memperoleh Keppres pemberhentiannya sebagai Sekda. "Saya dapat izinnya Jumat lalu, dan itu kita sudah sampaikan di tingkat pimpinan,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Rano Karno membenarkan informasi pencopotan Sekda Banten. Dengan tegas, Rano menyampaikan jika dia telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo melalui Mendagri untuk mencopot kursi Sekda dan digantikan dengan yang lain. Rano mengaku hubungannya dengan Kurdi tidak sejalan karena beberapa kebijakannya tidak dijalankan. “Sekda itu top manajer loh, dia itu yang mengayomi pegawai bukan malah membuat keresahan dengan video yang selama ini beredar,” katanya.

Menurut Rano, mengenai reshuffle bukan sesuatu yang harus ditakutkan, karena pergantian pejabat sudah biasa dilakukan. “Sudah tidak bagus lah, kalian sendiri yang lebih tahu. Jadi tidak harus ditakutkan, kan biasa pergantian jabatan dalam sebuah pemerintah, kalau PNS harus siap dipakai siap dicopot,” ujarnya.

Mengenai SK pemberhentian pemecatan Sekda Banten sambung Rano, tinggal menunggu SK tersebut disampaikan kepada Pemprov Banten. Karena, proses usulan pmberhentian itu sudah lama dia sampaikan kepada Presiden, yaitu pada saat dia masih menjadi Plt Gubernur. (Dang).

 

KOMENTAR DISQUS :

Top