Indonesia English
Senin, 08 Agustus 2022 |
Ekonomi dan Bisnis

Gaji ASN Banten Siap Disalurkan Bank Banten

Senin, 07 November 2016 19:19:04 wib - Komentar
Ilustrasi.

SERANG,(Banten88.com): Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten atau Bank Banten siap untuk menyalurkan gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten. hal itu terungkap usai rapat tertutup antara Pemprov Banten dengan manajemen Bank Banten dan PT Banten Global Development (BGD).

Plt Gubenur Banten Nata Irawan mengungkapkan, rapat tersebut lebih membahas terkait peralihan transaksi keuangan pemerintah dari Bank BJB ke Bank Banten.

"Kita rapat ini bersama BGD,  Bank Banten, pada rapat ini berharap langkah awal ini bisa dilampaui dengan baik minimal gaji  Pegawai Negeri Sipil yang semula di Bank BJB bisa dialihkan ke Bank Banten," kata Nata saat ditemui usai rapat di Pendopo Gubenur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (7/11).

Dijelaskan Nata,  secara teknis Bank Banten sudah siap menjalankan transaksi tersebut.  Namun, menurutnya,  ada hal lain yang menyangkut administrasi harus dipenuhi terlebih dahulu baik oleh pemerintah maupun Bank Banten.

"Sebab jika itu tidak dipenuhi akan menimbulkan persoalan. Tadi di dalam,  Bank Banten mengaku siap,  dan SKPD pun siap untuk menyusun apa-apa yang menjadi kebutuhan," jelasnya.

Menurtu Nata, Pemprov Banten menargetkan penyaluran gaji minimal sudah beralih pada satu Januari 2017. Untuk bentuk transaksi daerah lainnya diharapkan menyusul setelah penyaluran gaji tersebut.

"Soal kerugian (Bank Banten)  kita belum bicara kesana. Mungkin nanti dipertemuan selanjutnya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama,  Direktur Utama Bank Banten Heru Sukanto menjelaskan, secara umum Bank Banten siap menyalurkan gaji PNS di lingkungan Pemprov Banten. "Kami dari Bank Banten sudah siap secara infrastruktur,  atm sudah ada, buku tabungan sudah kami siapkan, bahkan kalau nanti kemungkinan, ada satu dua yang komplain,  kami siap mengatasinya dengan cara membentuk tim satgas, masalah kesempurnaan itu. Di OJK pun ada lembaga pengaduan,  baik komplain itu karena kami atau ketidak fahaman nasabah," ujar Heru.

Heru menegaskan pihaknya siap memberikan pelayanan seperti  pembayaran gaji, dan seluruh transaksi keuangan Pemprov Banten. Inpratsruktur yang ada sudah menunggung pelayanan tersebut.

Sementara, terkait penetapan Bank Banten sebagai pemegang kas daerah, menurut Sekda Banten Ranta Soeharta, pihaknya sudah memberikan instruksi.

“Kalau penunjukkan bank mana yang akan jadi kasda itu wewenang gubenur. Kalau syaratnya itu seperti bank sehat, kalau bank sehat itu kan jaminannya OJK dan dari menteri keuangan,” katanya.

Dijelaskan Ranta, peralihan kasda ditarget sudah dapat dilakukan pada 2017 mendatang.

“2017 harus bisa kekejar. Ya kasda itu kan secara keseluruhan, uang kita kan ada Rp9,3 trilun, maka ada syaratnya yatiu bank sehat ada surat dari OJK nya, nanti gubenur akan MoU dengan bank yang akan ditunjuk,” ujarnya.

“Kalau tadi ekspos mereka (Bank Banten, red) siap. Siap itu secara fisik dan secara administratif,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dikatakan Ranta, Pemprov Banten akan memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk dijadikan penyertaan modal di Bank Banten. “Kalau nominal nya sedang dihitung,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah melihat lahirnya Bank Banten merupakan kerja pemerintah provinsi Banten. Dirinya menilai, Banten merupakan penyangga ibukota dan harus emmpunyai bank sendiri.

“Kalau masalah itu sudah beres, clear. Kalua persoalan laiinya sepertei pemindahan gaji dan kasda itu kan ada regulasi, dan memang ini harus dilakukan secara bertahap,” ujar Asep.

Diungkapkan Asep, DPRD bersama Pemprov Banten sudah mengintruksikan kepada seluruh SKPD untuk memindahkan gaji dari Bank BJB ke Bank Banten per Desember 2016.

Untuk pemindahan kas daerah dari Bank BJB ke Bank Banten, lanjut Asep, hal itu perlu dibuat peraturan gubenur (Pergub) dan setelah itu akan dikonsultasikan dengan OJK dan Menkeu. “Yah secepatnya 2017 Bank Banten sudah pegang kasda,” katanya.

Menurut Asep, berdasarkan hasil rapat salah satu poinnya adalah pemberian bantuan keuangan ke kabupaten/kota untuk digunakan sebagai penyertaan modal ke Bank Banten. “Itu sedang kita hitung. Skema bantuan keuangan di kabupaten/kota minimal Rp10 miliar,” jelasnya.(AZM).

 

KOMENTAR DISQUS :

Top