Indonesia English
Jumat, 22 Maret 2019 |
Politik

General Election Network Sediakan Akses Untuk Difabel

Selasa, 08 November 2016 19:18:05 wib - Komentar
Ilustrasi.

SERANG,(Banten88.com): Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten bersama Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan General Election Network for Disability Access (AGENDA) sepakat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas atau difebel pada pemilihan gubenur (Pilgub) Banten 2017 mendatang. Hal itu dikarenakan pada pemilu sebelumnya maupun pilkada serentak 2015 lalu akses untuk difabel dinilai masih minim.

Menurut koordinator nasional JPPR Muhammad Afifudin, minimnya akses bagi penyandang disabilitas disebabkan karena belum adanya data yang valid mengenai berapa jumlah kaum difabel yang sebenarnya. Ditambah kata Afif, penyelenggara pemilu juga belum sepenuhnya memiliki pengetahuan yang luas tentang cara memfasilitasi masalah tersebut.

"Sejak tahun 2011, kami telah melakukan pemantauan terhadap penyandang disabilitas dalam agenda pemilu. Mereka banyak yang mengeluh karena tidak difasilitasi saat melakukan pencoblosan. Belum lagi, Banyak penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT, tapi tidak ada keterangannya kalau dia itu difabel," kata Afif saat diskusi Pemilu Akses dalam Tahapan Pilkada Banten 2017 di Kantor KPU Banten, Cipocok Jaya, Kota Serang, Selasa (8/11).

Dikatakan Afif, kendala lain yang menyebabkan akses pemilih difabel masih minim itu karena pihak keluarga masih belum terbuka memberitahukan kepada penyelenggara pemilu. Padahal menurutnya, seluruh warga negara perlu dilidungi hak politiknya termasuk kaum difabel yang mempunyai hak pilih pada Pilkada nanti.

"Di lapangan, masih banyak kami temukan pihak keluarga difabel yang menggangap ini adalah aib. Untuk itu, kita harus terus berikan pemahanan kalau mereka juga perlu diberikan hak nya. Tapi, pemberian akses difabel juga tidak perlu diistimewakan berlebihan. Sebenarnya mereka hanya tinggal diberi kemudahan saat memilih di TPS," ujarnya.

Senada, penasehat hak-hak disabilitas AGENDA Tolhas Damanik menerangkan, data tentang pemilih penyandang disabilitas ini belum terakumulasi dengan valid. Menurutnya, KPU punya peran strategis dalam melakukan pendataan terhadap kaum difabel yang memilih hak pilih pada Pilkada nanti.

"Penyandang disabilitas ini kan juga merupakan warga negara yang harus diakomodir hak pilihnya sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Disana disebutkan, kaum difabel juga memiliki hak layaknya warga negara seperti hak untuk memilih, dipilih dan menjadi penyelenggara pemilu," ujar Tolhas.

Meski begitu, Tolhas mengapresiasi komitmen KPU yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan terhadap penyediaan akses bagi para pemilih penyandang disabilitas. Hal itu kata Tolhas, bisa dibuktikan dengan dimasukannya data kaum difabel dalam pemutakhiran data pemilih Pilkada 2017.

"Data penyandang disabilitas ini masih minim. Banyak juga lembaga yang memiliki data tersebut tapi pertanggungjawabannya masih belum valid. Kalau KPU tidak melakukan coklit, data kaum difabel tentunya belum bisa kita ketahui secara bersama-sama karena masalah pendataan itu di lapangan kerap mengalami kesulitan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Banten Agus Supriyatna memastikan bahwa masalah pendataan penyandang disabilitas yang mempunyai hak pilih pada Pilkada nanti akan pihaknya tangani secara serius. "Tentunya  di dalam Pilkada Banten kali ini, kami ingin melindungi hak-hak penduduk yang mempunyai hak pilih termasuk para penyandang disabilitas," kata Agus.(ERN).

KOMENTAR DISQUS :

Top