Indonesia English
Senin, 21 Januari 2019 |
Nasional - Politik

Golkar Sudah Islah, Sekarang Rebutan Ketua Umum

Minggu, 31 Mei 2015 22:08:16 wib - Komentar

Jakarta, (Banten88.com) – Berbeda sikap dengan kubu Agung Laksono, kubu Aburizal Bakrie sedikit mengendur ketika ditanya siapa yang berhak mendandatangani peserta Pilkada yang bakal diusung Partai Golkar untuk di daftarkan ke KPU. Pasukan Ical sepertinya tidak begitu mersepon ketika ditanya legalitas siapa yang menjadi Ketua Umum.

Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Tantowi Yahya ketika dikonfirmasi wartawan  mengatakan, islah sementara yang disepakati kubu Agung Laksono telah memberi ruang bagi kader Partai Golkar yang ingin maju saat pemilihan kepala daerah serentak. Tantowi berharap, kesepakatan islah itu tidak hanya bersifat sementara, namun menyeluruh.

"Kesepakatan islah kemarin merupakan langkah yang solutif, walau bersifat sementara. Harapan kita adalah islah awal ini akan menjadi pintu masuk ke islah yang abadi dan permanen tidak dengan keterpaksaan," katanya.

Dikatakan Tantowi, perselisihan kepengurusan Partai Golkar di tingkat pusat telah memberikan keresahan kepada kader partai di daerah. Karena konflik diatas, mereka terancam tidak dapat mengikuti pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. “Sudah bagus, artinya langkah awal sudah ketemu,” ujarnya.

Dalam islah terbatas itu kata Tantowi, masih banyak yang harus dibahas oleh kedua kubu berkaitan dengan persiapan dan tahapan ke-ikutsertaan Pilkada. Selain itu, terkait persoalan siapa yang berhak menandatangani berkas pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah, KPU menyerahkan persoalan tersebut ke internal partai untuk duduk menjadi satu kepengurusan.

"Sangat krusial, karena bersifat teknis dan politis, jadi masih akan kita bahas, yang penting intinya harus sepaham dulu untuk islah dalam rangka menjaga hak-hak politik kader yang akan maju di pilkada, maka diharapkan Golkar dapat kembali utuh," jelasnya.

Seperti diketaui, Partai Golkar kedua kubu sepakat untuk mendaftarkan Partai Golkar di pemilihan kepala daerah serentak. Mengenai siapa yang akan menandatangani berkas peserta yang akan didaftarkan, kubu Agung menyerahkan sepenuhnya ke KPU untuk menetukan. Namun, KPU tidak akan mencampuri urusan internal Golkar. KPU hanya akan menerima pendaftaran calon kepala daerah yang ditandatangani oleh satu ketum dan sekjen saja. (Dang).

KOMENTAR DISQUS :

Top