Indonesia English
Selasa, 18 Februari 2020 |
Pemerintahan

Gubernur Rano Cek Kendaraan Operasional, Pengelola Aset Lebih Tegas

Selasa, 26 Januari 2016 16:54:20 wib - Komentar
Gubernur Banten Rano Karno dan Sekda Ranta Suharta hadiri cek fisik kendaraan operasional di halaman Mesjid Raya Al-Bantani KP3B, Kota Serang Banten. Foto Humas Banten.

SERANG,(Banten88.com): Pemprov Banten melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) melakukan apel kendaraan dinas operasional baik roda dua, roda empat dan roda enam yang menjadi asset daerah. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, Senin-Selasa (25-26) Januari 2015 di halaman Mesjid Raya Al-Bantani KP3B dan Kantor UPTD DPPKD Se-Provinsi Banten dan dihadiri oleh Gubernur Banten Rano Karno dan Sekda Banten Ranta Suharta.

Dalam kegiatan apel  kendaraan tersebut dilaksanakan verifikasi data dan fisik kendaraan dinas roda dua (R2) yang diawali di Kantor Samsat Serpong, Samsat Rangkas dan Samsat Malingping, Senin (25/01) kemarin.

"Pemeriksaan selanjutnya dilakukan hari selasa ini di halaman Mesjid Raya Al-Bantani KP3B untuk seluruh roda empat (R4) dan roda dua (R2) di DPPKD dan UPTD Cikande, Serang, Cilegon dan Pandeglang," Kata Nandy Mulya Kepala DPPKD Provinsi Banten. Selasa (26/01).

Menurut Nandy, jumlah keseluruhan kendaraan dinas yang ada di DPPKD berjumlah 203 kendaraan, yang terdiri dari 3 unit roda 6 (bus keliling), 81 unit roda 4 dan 109 unit roda dua. “Saat ini kondisi kendaraan,dalam keadaan baik, ada juga dalam keadaan rusak berat dan sekarang dalam proses penghapusan,” sebutnya.

Nandy melanjutkan, kesesuaian data administrasi dengan fisik dilakukan dengan melihat langsung Plat Nomor, nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sekaligus mencocokkan sesuai data yang tertera pada BPKB dan STNK.

"Verifikasi kendaraan dinas berjalan tertib dan lancar dimana masing-masing kendaraan di cek oleh tim. Mereka menanyakan seputar siapa pengunanya, Kondisi Fisik baik, rusak ringan atau berat, serta yang menjadi hal penting adalah kelengkapan Surat-suratannya (BPKB & STNK)", Ungkap Nandy.

Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, salah satu kendala yang menghambat penilaian yang dilakukan oleh BPK RI terhadap Pemprov Banten adalah permasalahan asset daerah. Oleh karena itu dibutuhkan upaya bersama dalam rangka penertiban aset dilingkungan Pemprov Banten.

“Permasalahan aset bukan hanya permasalahan yang terkait dengan ketertiban dalam pengelolaan secara administratif, tetapi juga terkait dengan kesadaran dari pemegang aset serta ketegasan dari pengelola aset,” kata Gubernur.

Maka dari itu, Gubernur Banten pun langsung menginstruksikan kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemprov Banten untuk menggunakan, mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang dalam  penguasaan masing-masing SKPD untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. 

“Lakukan pencatatan dan inventarisasi barang dan terus berupaya memeberikan yang terbaik dalam peningatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing, jika ada yang masih dikuasi oleh orang lain akan langsung diambil paksa,” ujarnya.(YAN).

KOMENTAR DISQUS :

Top