Indonesia English
Jumat, 19 Oktober 2018 |
Pemerintahan

Gubernur Wahidin Pimpin Rakor Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tangerang

Rabu, 02 Mei 2018 20:53:01 wib - Komentar
: Gubernur Banten, H. Wahidin Halim, Rabu, 2 Mei 2018 melaksanakan Rapat Koordinasi (rakor) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten/kota. Rapat dilaksanakan Gedung Serba Guna Kabupaten Tangerang, Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang.

Serang,(Banten88.com): Gubernur Banten, H. Wahidin Halim, Rabu, 2 Mei 2018 melaksanakan Rapat Koordinasi  (rakor) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten/kota.  Rapat dilaksanakan Gedung Serba Guna Kabupaten Tangerang, Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati Kab. Tangerang, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Kab. Tangerang, para kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang, para camat, para lurah/kepala desa dan para kepala Puskesmas.

Gubernur mengatakan, rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten Tangerang ini merupakan salah satu amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 91 undang-undang tersebut menyatakan gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

Sehingga, Gubernur bisa melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah seperti Kodam, Korem, Polda, dan pemerintah Kab/Kota.  Selain itu, rapat koordinasi ini sebagai  dalam rangka menyelaraskan dan mensinkronisasikan penyelenggaraan pemerintahaan. Sehingga dapat mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya warga masyarakat banten.

Ditegaskan oleh gubernur dalam sambutannya bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh kabupaten kota presiden dibantu oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. 

Gubernur juga harus  berperan aktif dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan berkesinambungan. Itu sebabnya, menurut Gubernur, untuk Provinsi Banten dirinya akan terus melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahaan kabupaten/kota yang ada di Banten. “Jadi kita kedepan akan sering ketemu” tegas gubernur.

Selanjutnya, Gubernur menjelaskan, bahwa Pemprov Banten dapat memfasilitasi kabupaten/kota yang ada di wilayahnya,Gubernur juga dapat melakukan evaluasi tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah, dan juga berperan dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan antar daaerah dan antara provinsi dan kabupaten/kota serta memberi rekomendasi kepada pemerintah atas usulan DAK bagi kabupaten/kota. 

“Oleh sebab itu maka, peran gubernur sebagai wakil pemeintrah pusat di daerah sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat kabupatem/kota. Itu sebabnya rapat koordinasi semacam ini akan saya optimalkan sehingga terjalin satu kominikasi yang baik dan dapat bersinergi terus-menerus,” katanya.

Dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan dialog antara gubernur dengan para pejabat Kabupaten Tangerang khususnya yang berkenaan dengan infrastruktur, terutama berkaitan perbaikan jalan di Daerah Legok yang sampai saat ini masih banyak yang rusak dan perlu diperbaiki. “Saya ingin jalan di area itu segera di perbaiki dan harus lebih bagus dari jalan kabupaten/kota bahkan bahkan jalan nasional” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyinggung masalah pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Tangerang.

Gubernur menyampaikan bahwa soal pengangguran terbuka bisa ternyadi karena banyak tangan yang tidak terampil. Selain itu, untuk kabupaten/kota di Tangerang,  kebanyakan kontribusi dari pendatang untuk mencari pekerjaan.  Tetapi, mereka kalah bersaing dan tetap tinggal di Provinsi Banten.  “Itu menyebabkan banyak penggangguran terbuka di provinsi Banten,” katanya. 

Dalam menangani masalah ini, kebijakan Pemprov Banten adalah peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam masalah ini, Gubernur mengajak pemerintah kab/kota berbagi penangannan sesuai kewenangan masing-masing menurut undang-undang. “Untuk urusan SMA/SMK, biarkan Pemprov Banten yang menangani,” katanya.

Gubernur mengatakan, masalah pendidikan saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemprov Banten. Saat ini, tercatat banyak sekolah di tingkat SMA dan SMK yang perlu segera dibangun. Dan, saat ini telah di anggarkan oleh Pemprov Banten. Selain itu, Pemprov Banten menganggarkan biaya operasional sekolah. Hal ini, dimaksudkan agar seluruh masyarakat Banten bisa mengakses sekolah SMA/SMK.(HMS Banten).

KOMENTAR DISQUS :

Top