Serang, (Banten88.com): Menjelang diberlakukanya pasar bebas ASEAN kemampuan bahasa asing menjadi kendala utama dalam persaingan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Angkatan kerja kita cukup tinggi yakni sekitar 5,7 juta. Akan tetapi kualitas masih relatif rendah, belum memiliki sertifikasi dan rata-rata lulusan SD. Demikian dikatakan Rano Karno Gubernur Banten saat membuka sosialisasi Peluang dan Tantangan Masyarata Ekonomi Asean (MEA) di Serang, Senin.(23/11).
Rano mengatakan, untuk menghadapi persaingan dengan MEA dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas mengingat pada MEA tersebut Asean akan menjadi pasar tunggal dan perwujudan integrasi ekonomi di Kawasan Asean, meliputi bebas tenaga kerja, bebas perdagangan, bebas jasa, bebas barang dan bebas investasi serta menjadi peluang dan tantangan disektor ketenagakerjaan.
"Yang harus diperhatikan, bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja kita supaya dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara Asean nanti," kata Rano.
Kelemahan tenaga kerja di Indonesia dalam menghadapai pasar bebas Asean diantaranya adalah kemampuan menggunakan bahasa asing khususnya ahasa Inggris. Jika dibandingkan dengan tenaga kerja di Fhilipina, dalam penggunaan bahasa Inggris, tenaga kerja di Indonesia masih kurang dalam kemampuan berbahasa asing.
Rano mengungkapkan, sektor investasi di Banten, potensi sumber daya alam di Banten sangat menjanjikan terhadap pangsa pasar Asean. Realiasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Banten sampai triwulan III Tahun 2015 telah mencapai Rp29 triliun, jauh diatas target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Banten Rp13.14 triliun meskipun masih jauh dari yang ditargetkan dalam RPJMN yakni sebesar Rp46 triliun. "Artinya ini peluang kerja sebagai dampak dari masuknya investasi masih terbuka lebar," kata Rano Karno.
Ditambahkan Rano, selama lima tahun terakhir Banten masih menjadi lima besar daerah tujuan utama investasi di Indonesia. Namun demikian, pihaknya mengkhawatirkan tingginya investasi di Banten tidak berdampak positif pada pengurangan angka pengangguran di Banten, meskipun sampai saat ini Indonesia baru meratifikasi delapan jenis profesi yang akan terbuka pada era MEA yakni Insinyur, perawat, arsitek, pemandu wisata, dokter, dokter gigi dan akuntan.
Untuk itu, kepada seluruh pemangku kepentingan supaya bersinergi melakukan berbagai langkah yakni penataan regulasi ketenagakerjaan, pengembangan dan impelementasi standar kompetensi kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Banten, penguatan lembaga diklat ketenagakerjaan, penguatan lembaga sertifikasi, pemberian insentif dan kemudahan untuk perizinan usaha. Kemudian kemudahan akses permodalan UMKM, penguatan kapasitas kelembagaan UMKM dan perluasan akses pemasaran bagi UMKM. "Kami mengajak seluruh 'stake holder' di Banten untuk menyamakan visi dan misi serta bergandengan tangan dalam emnyambut diberlakukannya MEA pada awal januari 2016. Kita tetap harus siap dan optimis menghadapi MEA," kata Rano Karno.
Sementara itu Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, menghadapi MEA tersebut pemerintah daerah juga harus menyiapkan regulasi atau Perda dalam upaya memberikan perlindungan bagi para pekerja lokal serta mengantisipasi dampak lain seperti dampak sosial dari banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dan khususnya di Banten saat diberlakukannya masyarakat ekonomi Asean tersebut.
"Selain meningkatkan kemampuan tenaga kerja kita melalui lembaga-lembaga terkait, kita juga harus memiliki regulasi atau Perda untuk mengatur dampak lain dari banyaknya tenaga kerja asing tersebut. Seperti halnya bagaimana jika pekerja-pekerja asing itu nanti menetap di Banten dan memiliki keluarga di sini. Nah dari sisi sosial kemasyarakatannya ini harus diperhatikan supaya dampaknya nanti bisa diantisipasi," kata Asep.(Azmi).
.jpg)
.jpg)
