Indonesia English
Selasa, 06 Desember 2022 |
Nasional - Hukum dan Kriminal

Hakim Agung: Belum Ada Kekacauan Atas Putusan Haswandi

Kamis, 28 Mei 2015 19:54:37 wib - Komentar

Jakarta, (Banten88.com) – Putusan Hakim Haswandi yang mengabulkan gugatan praperadilan mantan ketua BPK Hadi Opernomo, menyibukan hampir semua lembaga peradilan di Jakarta. Atas putusannya, pendapat dari sesama hakim bermunculan, baik Hakim Agung maupun Hakim Konstitusi mulai buka suara atas putusan Hakim Haswandi.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, dia mempersilhakan KPK untuk menyidik kembali kasus Hadi Poernomo setelah lembaga antikorupsi itu kalah di praperadilan. Dalam putusannya, MK mengatur secara jelas bahwa penegak hukum diperbolehkan untuk menyidik ulang setelah praperadilan dikalahkan.

“Silahkan, KPK bisa mengeluarkan sprindik baru, penyidikan ulang tentu harus disertai dengan perbaikan,” katanya.

Dikatakan, dalam putusan yang diketok MK pada 27 April 2014 lalu, Majelis  menyatakan pranata praperadilan berwenang untuk mengadili proses penetapan tersangka. Dalam putusannya, MK memperluas cakupan Pasal 77 KUHAP yang mengatur mengenai praperadilan dan kewenangan Hakim.

Disebutkan, mekanisme praperadilan untuk mengadili penetapan tersangka itu, dalam pertimbangan putusan MK, tidak berarti lantas secara permanen menghilangkan 'hak' penegak hukum untuk menyidik si tersangka, maka dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Seperti diketahui atas putusan Hakim Haswandi, KPK dihadapkan dengan 371 kasus yang mereka tangani dan sudah berkekuatan hokum tetap terancam dibatalkan. KPK menilai, putusan Hakim Haswandi telah mengacaukan tatanan hukum di Indonesia. “Atas putusan itu 371 perkara yang sudah inckracht bisa dibatalkan,” kata plt pimpinan KPK Taufiqurahman Ruki.

Hakim Agung MA, Suhadi kepada wartawan mengatakan, putusan praperadilan itu tidak mengacaukan kasus-kasus yang sudah ditangani KPK, karena putusan praperadilan tidak berlaku surut. "Tidak mengacaukan, jika sekarang diputus, putusan ini kan tidak berlaku surut," kata Suhadi, juru bicara MA, Rabu (27/5).

Dikatakan Suhadi, sejauh ini MA belum mendapat informasi kekacauan hukum akibat putusan praperadilan Hadi Poernomo. Menurutnya, putusan praperadilan tergantung bagaimana hakim memandang dan memutus dengan pertimbangan dan logika hukumnya. "Saya cermati belum ada kekacauan, kita lihat saja perkembangannya,” tukasnya.(Dang)

KOMENTAR DISQUS :

Top