Indonesia English
Senin, 17 Desember 2018 |
Hukum dan Kriminal

Hesty: Terhadap Penyusunan HPS Genset RSUD Banten, PPTK Harus Tanggungjawab

Rabu, 14 November 2018 23:21:22 wib - Komentar
Sidang pengadaan genset yang menghadirkan saksi mantan Direktur RSUD Banten dr Hesty.

Serang, (Banten88.com): Ada yang menarik dalam sidang terjadinya kemahalan harga pengadaan genset di RSUD Banten. Mantan Dirut RSUD Banten, drg Hesty dihadirkan dalam sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan genset Tahun 2015 yang menyeret Plt Dirut RSUD Banten dr Sigit Wardojo beserta Adit Hirda staf bagian umum dan pihak ketiga Endi Suhendi.

Selain menghadirkan drg Hesty, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan Ketua pemeriksa barang, Indra Gunawan, Sekretaris Tatan dan Sapta Adi anggota tim pemeriksa barang. Ke-empatnya diminta kesaksiannya sesuai perannya masing-masing. Sidang digelar di ruang Chandar, Rabu (14/11/2018).

Pada saat memberikan kesaksiannya, dr Hesty menyampaikan bahwa dia menggantikan dr Sigit menjadi Direktur RSUD Bantwn, yaitu pada bulan Agustus 2018. Sedangkan mengenai perencanaan pengadaan genset, dia tidak mengetahuinya karena pada saat dia menjabat sebagai Direktur, secara administrasi  pengadaan genset sudah selesai dilakukan lelang dan sudah ada perusahaan yang menjadi pemenangnya.

"Begini saya tidak masuk dalam proses penyusunan HPS dan administrasi kelengkapan lelang, saya hanya menandatangani kontraknya saja; jadi secara administrasi saya tiidak tahu pastinya," katanya.

Dikatakan Hesty, mengenai adanya penentuan HPS, wajib dilakukan survey terhadap barang yang akan digunakan, karena HPS dapat ditentukan dari hasil survey dengan mendapat spesipikasi barang, harga dan merek yang akan digunakan dalam lelang yang dilakukan Pokja ULP.

"Kewenangan PPTK, karena PPTK harus bertanggungjawab terhadap HPS dan hasil survey yang dilakukan. Secara tekhnis PPTK lah yang menyusun KAK dan kelengkapan syarat lelang," jelasnya.

Menurut Hesty, terjadinya kemahalan harga pembelian genset, disebabkan PPTK yang secara tekhnis menyusun HPS tidak cermat. Adanya kemahalan harga pembelian genset seperti dari hasil audit inspektorat, merupakan tanggungjawab PPTK.

"Perusahaan pemenang yang ikut lelang dan melakukan penawaran dibawah HPS tidak dapat disalahkan, adanya kemahalan harga itu kesalahan PPTK," jelasnya.

Mengenai audit inspektorat sambung Hesty, bermula dari hasil konsultasi dia dengan inspektorat dengan pengadaan genset yang akan diadakan pada tahun 2016. Sebelum kegiatan pengadaan dilaksanakan, dia ingin memastikan apakah untuk pengadaan genset di tahun 2015 dengan merek yang sudah terpasang dan spesipikasi yang ada apakah sudah sesuai dan tidak bermasalah.

"Sebagai lembaga audit intern sy ingin memastikan, karena di tahun 2016 kita juga mengadakan pengadaan genset, sudah kita laksanakan dengan merek yg berbeda," urainya.

Sementara tim pemeriksa barang, mengaku sudah melakukan pemeriksaan sesuai dokumen kontrak, baik menyangkut spesipikasi barang, instalasi semua sudah sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak.

"Sudah sesuai dan kita lakukan pengetesan,barang tidak ada yang kurang semua sudah sesuai ketentuan," ujar Tatan sekretaris PPHP.

Seperti biasa sidang dipimpin oleh Ketua Majlis Hakim Epiyanto dan dua hakim anggota Hosyana Sidabalok. Pada sidang sebelumnya, Sri Mulyati yang menjabat sebagai koordinator PPTK, Hartati Andarsih dan saksi Siti Maryam, keduanya sebagai PPTK pengadaan genset, bersama  Iwan Ruspiandy pengusaha yang dipersiapkan menjadi pemenang genset dalam kesaksiannya saling tuding mengenai adanya permintaan dibuatkannya RAB oleh Sri Mulyati kepada Iwan.

Keterangan Hartati tentu saja membuat Sri Mulyati geram, dia membantah keterangan Hartati, menurutnya bahwa penyusunan KAK, HPS adalah kewenangan Hartati sebagai PPTK-nya. Karena PPTk harus bertanggungjawab terhadap yang membuat, tapi ini aturannya harus seperti.

Sidang ditunda dua pekan yang akan datang dengan agenda masih menghadirkan saksi dari penuntut umum. (Azmi)

LAINNYA

KOMENTAR DISQUS :

Top