Indonesia English
Senin, 04 Juli 2022 |
Politik

Ical Minta KPU Akui Hasil Munas Golkar Riau

Rabu, 10 Juni 2015 21:09:34 wib - Komentar
Aburizal Bakri

Jakarta, (Banten88.com)- Ada yang menarik islah yang dilakukan kubu Abrizal Bakrie dengan modal Hasil Munas Bali dan Riau dengan kubu Agung Laksono yang bermodal SK Menkum HAM dan hasil Munas Ancol. Meski status hukumnya masih ber-proses di banding, namun alih-alih sekedar bisa mengikuti keikutsertannya di Pilkada serentak, dengan susah payah Wapres Jusuf Kalla berhasil mengislahkan keduanya.

Persoalannya sekarang adalah, kedua kubu berebut pengakuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) siapa yang berhak menjadi panglima di partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, berharap KPU menerima kepengurusan Golkar hasil Munas Riau pada 2009, sebagai syarat pendaftaran pemilihan kepala daerah serentak periode pertama. Aburizal beralasan bahwa, berdasarkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Tentang siapa yang berhak menandatangani saat pendaftaran pilkada, kita serahkan ke KPU. Kita berharap KPU tunduk pada putusan pengadilan. Mana mungkin keputusan pengadilan yang sama seperti undang-undang dilanggar oleh KPU," kata Ical, dalam sambutannya saat menghadiri peringatan HUT Kesatuan Perempuan Partai Golkar, di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6).

Politisi kawakan Aburizal kembali mengulangi bunyi putusan sela PN Jakut, di mana salah satu putusannya, hakim mengembalikan kepengurusan Partai Golkar pada kepengurusan yang terpilih pada Munas 2009, di Riau. Dalam kepengurusan tersebut, Aburizal menjabat sebagai Ketua Umum, sementara Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum.

Dikatakan, putusan sela pengadilan tidak bisa dilakukan banding. Dengan demikian, kata dia, baik masyarakat, instansi pemerintah, dan anggota parpol harus mentaati secara tegas meminta kepada kubu Agung Laksono untuk mengikuti putusan pengadilan tersebut. "Saya percaya Indonesia masih menjadi negara hukum, dan hukum tidak bisa dikalahkan politik. Mudah-mudahan sebelum pendaftaran bulan Juli, yang disahkan KPU, yaitu kepengurusan 2009-2015 di Pekanbaru," ujarnya.

Menyinggung soal kedudukan kantor DPP Partai Golkar, menurut Ical kepengurusan partai yang berhak menggunakan Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat, adalah kepengurusan hasil Munas Riau, pada 2009. Untuk itu, dia menyatakan sepakat untuk mengosongkan kantor tersebut, seperti yang dilakukan kubu Agung Laksono.

"Yang berhak adalah kubu Pekanbaru putusan pengadilan begitu jelas, kalau Pak Agung mau, ya dia wakil ketua umum di Pekanbaru, jadi tidak ada masalah, kita gunakan sama-sama. Namun kalau mau digembok, ya kami gembok juga, biar dobel," tandasnya.

Ditanya soal aksi penyerangan sekelompok massa, Ical membantah bahwa pihaknya menjadi dalang penyerangan Kantor DPP Golkar oleh sekelompok orang tak dikenal pada Senin (8/6/2015). Ia mengaku baru mengetahui kejadian tersebut melalui media massa. “Tidak mungkin kita menggunakan cara-cara yang tidak terhormat,” urainya.

Seperti diberitakan kemarin, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, mengatakan, pengurus DPP Partai Golkar untuk sementara waktu tidak mengadakan kegiatan partai di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Hal tersebut diputuskan pasca-insiden penyerangan di Kantor DPP Golkar.

"Kami tidak melakukan kegiatan di Kantor DPP Partai Golkar. Kita cooling down . Lebih baik sementara ini tidak melakukan kegiatan dulu di sana, khususnya dalam persiapan menghadapi pilkada," ujar Agung dalam konferensi pers, seusai menutup Musyawarah Daerah Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta, di Hotel Mega Anggrek, Jakarta, Selasa (9/6).

Dikatakan Agung, keputusan tersebut bukanlah perintah dari pihak mana pun. Menurut dia, keputusan itu inisiatif pihaknya untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan yang dapat menggagalkan kesepakatan islah Partai Golkar untuk persiapan pilkada serentak. (Dang).

KOMENTAR DISQUS :

Top