Indonesia English
Senin, 16 Juli 2018 |
Ekonomi dan Bisnis

IPM Banten Masuk 10 Besar Nasional

Kamis, 05 April 2018 15:21:12 wib - Komentar
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.

Serang, (Banten88.com): Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten selama tahun 2017 lalu berhasil menyentuh level tertinggi, yakni berada di peringkat kedelapan Nasional atau masuk 10 besar se-Indonesia. Capaian indikator makro pembangunan lainnya, selama tahun 2017 lalu adalah angka laju pertumbuhan ekonomi (LPE), dimana Provinsi Banten mampu merealisasikan angka LPE sebesar 5,71 persen atau lebih tinggi dari capaian LPE Nasional. Hal ini sekaligus menempatkan Provinsi Banten di posisi tertinggi kedua di Pulau Jawa untuk urusan LPE.

“Capaian indeks pembangunan manusia dapat direalisasikan sebesar 71,35 poin, menjadikan Banten salah satu provinsi berpredikat tinggi di Indonesia yakni peringkat ke delapan Nasional,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy membacakan Laporan Pertangungjawaban Gubernur Banten 2017 dalam Rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda terkait, Kamis (5/4/2018).

Untuk diketahui, IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Sebuah parameter bagaimana warga dapat mengakses hasil pembangunan. Indikator yang menjadi barometer pengukuran IPM adalah angka harapan hidup yang diukur dari usia harapan hidup, indikator pendidikan yang dilihat dari komponen angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta daya beli masyarakat yang dihitung berdasar pengeluaran per kapita dalam pemenuhan kebutuhan makanan dan non makanan.

Adapun LPE adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Andika menguraikan, pada tahun anggaran 2017 tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2017 sebagai kebijakan tahunan dari RPJMD tahun 2012-2017, telah ditetapkan 6  prioritas pembangunan daerah. Keenamnya adalah peningkatan kapasitas dan daya saing SDM untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan; peningkatan ketahanan dan keamanan pangan serta penguatan logistik pangan; dan peningkatan konektivitas dan daya dukung infrastruktur dan suprastruktur terhadap ekonomi dan investasi yang merata.

Berikutnya, peningkatan akses, promosi dan mutu pelayanan kesehatan; pengendalian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi serta adaptasi bencana; dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta penyelenggaraan Pilkada Banten. 

“Keenam prioritas daerah tersebut dilaksanakan melalui 71 program dan 1.109 kegiatan yang dijabarkan dalam 35 bidang urusan yaitu 6 urusan wajib pelayanan dasar, 15 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 7 urusan pilihan, dan 7 urusan pemerintahan fungsi penunjang,” ujarnya.

Lebih jauh diungkapkan Andika, target pendapatan daerah pada tahun 2017 adalah Rp 9,88 trilyun dengan realisasi sampai dengan 19 Maret sebesar Rp 9,69 trilyun atau sebesar 98,12%. Adapun untuk belanja daerah pada tahun anggaran 2017, rencana belanja daerah pada APBD Perubahan adalah sebesar Rp 10,43 trilyun. “Dalam pelaksanaan program kegiatan, alokasi belanja tersebut terserap sebesar Rp. 9,51 trilyun atau  91,13%, sehingga sisa lebih perhitungan anggaran atau Silp) sebesar   Rp 739,74 milyar,” imbuhnya.

Terkait Silpa tersebut, Andika mengatakan, Pemprov Banten akan memaksimalkan penggunaan Silpa 2017 pada APBD-P 2018 mendatang. Andika mengatakan,Silpa yang relatif kecil itu terjadi karena efesiensi, atau bukan karena ketidak mampuan OPD (organisasi perangkat daerah) dalam menyerap anggaran.   

Masih dalam pidato Gubernur yang dibacakannya, Andika mengaku, guna merealisasikan secara optimal capaian indikator makro pembangunan Provinsi Banten dan capaian indikator kinerja program perangkat daerah, penyusunan perencanaan pembangunan tahun anggaran 2019 akan dilakukan melalui pendekatan berbasis tematik, holistik, integratif dan spasial dengan prinsip penganggaran money follow program. “Serta menggunakan aplikasi SIMRAL guna mengintegrasikan e-planing dan e-bugeting,” imbuhnya.

Usai Andika menyampaikan pidato Gubernur, rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten Adde Rosi Choirunisa itu kemudian memutuskan untuk membentuk Pansus atau panitia khusus DPRD yang akan membahas laporan pertanggung jawaban Gubernur  tersebut. (Ern)

 

KOMENTAR DISQUS :

Top