Indonesia English
Rabu, 06 Juli 2022 |
Nasional - Hukum dan Kriminal

Jaksa Agung Eksekusi Yayasan Supersemar Milik Cendana

Selasa, 11 Agustus 2015 19:34:20 wib - Komentar
Jaksa Agung Prasetyo.

Jakarta, (Banten88.com) – Yayasan Supersemar milik mendiang mantan Presiden Soeharto sudah memiliki putusan pengadilan tetap. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Jaksa Agung atas Soeharto dan Yayasan Supersemar. Maka, mau tidak mau Kejagung harus segera menjalankan putusan tersebut untuk melakukan eksekusi, karena pihak tergugat Yayasan Supersemar sudah tidak memiliki lagi upaya hukum.

Menanggapi putusan PK tersebut, Jaksa Agung Prasetyo mengaku siap melaksanakan putusan MA untuk meng-eksekusi terhadap yayasan Supersemar yang dikuasai keluarga cendana. "Kita siap untuk menjalankan perintah undang-undang. Kalau itu sudah jadi keputusan, kenapa tidak kita eksekusi," ujar Prasetyo kepada wartawan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8).

Seperti diketahui, kasus ini bermula saat Presiden Soeharto mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 15/1976 yang menentukan 50 persen dari 5 persen sisa bersih laba bank negara disetor ke Yayasan Supersemar. Bermodal PP ini, Yayasan Supersemar sejak 1976 hingga Soeharto lengser, mendapatkan uang sebesar USD 420 juta dan Rp 185 miliar.

Namun dalam perjalanannya, dana tersebut yang seharusnya untuk membiayai dana pendidikan rakyat Indonesia diselewengkan. Setelah Soeharto tumbang, keberadaan Negara yang diwakili Kejaksaan Agung (Kejagung) menggugat Yayasan Supersemar yang diketuai oleh Soeharto yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Singkatnya, pada 27 Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan gugatan Kejagung dan menghukum Yayasan Supersemar membayar ganti rugi kepada RI sebesar USD 420 juta dan Rp 185 miliar. PN Jaksel menyatakan Yayasan Supersemar telah melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 19 Februari 2009. 

Vonis ini lalu dikuatkan di tingkat kasasi. Majelis kasasi menghukum Yayasan Supersemar membayar kepada Penggugat 75 persen x USD 420 juta atau sama dengan USD 315 juta dan 75 persen x Rp 185.918.904 = Rp 139.229.178. Namun ternyata putusan kasasi itu salah ketik, seharusnya tertulis Rp 185 miliar, tetapi tertulis Rp 185.918.904. Duduk dalam majelis kasasi yang diketok pada 28 Oktober 2010 ini yaitu hakim agung Dr Harifin Tumpa dengan anggota Rehngena Purba dan Dirwoto.

Kesalahan ketik ini lalu membuat geger karena putusan tidak dapat dieksekusi. Alhasil, jaksa lalu melakukan peninjauan kembali pada September 2013. Dalam PK ini, Jaksa Agung Basrief Arief memasukkan ahli waris keluarga Soeharto untuk bertanggung jawab karena Soeharto telah meninggal dunia. MA lalu mengabulkan permohonan pemohon PK yaitu Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia terhadap termohon tergugat HM Soeharto alias Soeharto (ahli warisnya) dkk. Putusan ini dilansir di website MA. Siang ini MA menyatakan bahwa putusan PK hanya meralat salah ketik tersebut.

Menyikapi putusan tersebut, pengacara keluarga Cendana, Juan Felix Tampubolon buka suara soal putusan MA yang mengabulkan permohonan Jaksa Agung atas gugatan Soeharto dan Yayasan Supersemar. Menurut dia, putusan MA tersebut kurang tepat. " Fakta-fakta dan bukti di persidangan sama sekali tidak mendukung posita apalagi petitum kejaksaan pada saat itu. Semua bukti dokumen hanyalah fotocopy, dari saksi-saksi fakta yang diajukan jaksa kebanyakan tidak relevan dan tidak mendukung dalil-dalil jaksa. Jadi bagaimana bisa gugatannya dikabulkan, ini sangat aneh," katanya.

Dikatakan Juan Felix, hingga saat ini pihak keluarga Cendana belum memutuskan langkah apa yang akan dilakukan guna merespon putusan MA tersebut. Hingga saat ini, belum ada perintah dari keluarga Cendana. Kami wajib menghormati putusan pengadilan, karena itu kami akan pelajari dengan seksama putusan tersebut untuk kemudian menentukan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnnya. Sampai sekarang kami belum terima putusan dan belum dihubungi oleh klien untuk melakukan upaya hukum yang lain," jelasnya.

Juru Bicara MA, Suhadi mengatakan, MA akan mengirimkan putusan peninjauan kembali yang diajukan Kejaksaan Agung dalam perkara penyelewengan dana beasiswa Supersemar dengan tergugat mantan Presiden Soeharto dan ahli warisnya serta Yayasan Beasiswa Supersemar, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan kebijakan untuk melakukan eksekusi ganti rugi akan menjadi kewenangan Ketua PN Jaksel.

"Perlu saya jelaskan bahwa proses perkara, baik kasasi maupun PK, setelah melalui koreksi, putusan akan dikirimkan ke PN pengaju, dalam kasus ini PN Jaksel. Kemudian PN Jaksel akan memberitahukan pada pihak berperkara, baik pada pemohon maupun termohon," ujar Suhadi, dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (11/8).

Dikatakan Suhadi, setelah putusan resmi diberikan ke pihak-pihak terkait, PN Jaksel memberikan kesempatan pada pihak yang kalah untuk secara sukarela memenuhi isi putusan. Namun, jika pihak yang menang merasa belum menerima haknya, pemohon dapat meminta Ketua PN Jaksel untuk melaksanakan eksekusi. Jika dianggap memenuhi syarat, maka Ketua PN akan mengeluarkan surat eksekusi.

"Pasti nanti secara detail di dalam putusan itu, dan berdasarkan putusan itulah Ketua PN akan melaksanakan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi akan dilakukan oleh jaksa," katanya.

Suhadi juga memastikan bahwa putusan MA atas PK yang diajukan pemerintah terhadap Yayasan Supersemar telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Yayasan Supersemar tidak dapat melakukan upaya hukum apapun untuk mengoreksi putusan MA. Kasus ini bermula ketika pemerintah menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar atas dugaan penyelewengan dana beasiswa. Dana yang seharusnya disalurkan kepada siswa dan mahasiswa itu justru diberikan kepada beberapa perusahaan, di antaranya PT Bank Duta 420 juta dollar AS, PT Sempati Air Rp 13,173 miliar, serta PT Kiani Lestari dan Kiani Sakti 150 miliar.

Negara mengajukan ganti rugi materiil 420 juta dollar AS dan 185 miliar serta ganti rugi imateriil Rp 10 triliun. Pada 27 Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Yayasan Supersemar bersalah menyelewengkan dana. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa yang belum puas kemudian mengajukan kasasi. (Dang).

KOMENTAR DISQUS :

Top