Indonesia English
Rabu, 10 Agustus 2022 |
Nasional - Politik

Jimly: Keliru Jika Presiden Sebagai Simbol Negara, Itu Pemikiran Feodal

Rabu, 05 Agustus 2015 19:15:57 wib - Komentar
Jimly Asshidiqie.

Jakarta, (Banten88.com) –Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) mengenai pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden mau dihidupkan kembali. Padahal Mahkamah Konstitusi telah mengubur pasal tersebut sejak tahun 2006 silam. Keinginan menghidupkan pasal penghinaan Presiden sebagai lambang Negara, justru dianggap keliru oleh mantan ketua MK, Jimly Asshidiqie.

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, jika ada kenginan untuk menghidupkan kembali pasal tersebut, dia mempersilahkan untuk membaca ulang putusan yang sudah diputuskan MK. "Silahkan saja dibaca putusannya, ya mengenai pasal penghinaan terhadap presiden" kata Arief menegaskan secara singkat, Rabu (5/8).

Menanggapi keinginan para pembantu Presiden Jokowi yang sedang menggodok RUU-KUHP berkaitan dengan penerapan pasal penghinaan Presiden, mantan Ketua MK Jimly Asshidiqie mengaku tidak sepakat dengan rencana pemerintah yang ingin menghidupkan kembali pasal penghinaan tersebut. Alasan pemerintah yang menganggap posisi presiden sebagai simbol negara dianggap sebagai warisan pemikiran feodal yang tidak lagi relevan dengan era demokrasi.

"Ini yang keliru, mereka menganggap bahwa Presiden itu simbol suatu negara. Teori itu sudah kuno, itu teori feodal yang masih menganggap presiden itu lambang negara," ujar Jimly di Istana Kepresidenan, Selasa (4/8).

Dikatakan Jimly, yang menyangkut dengan persoalan lambang negara dari dulu sudah diatur secara khusus dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan lambang negara yang diatur dalam konstitusi adalah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, jadi Presiden tidak menjadi sebagai lambang negara.

Lebih lanjut Jimly menceritakan, pada tahun 2006 lalu semasa dia masih menjadi ketua MK, telah memutuskan dengan menghapus pasal penghinaan kepada presiden karena dianggap bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang dibawa pada era demokrasi. Saat itu, lanjut dia, Indonesia dipuji oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Bicara mengenai Negara, saat itu Indonesia bahkan dianggap telah melampaui peradaban di negara-negara Eropa seperti Belgia, Swedia, dan Belanda, yang masih menerapkan pasal penghinaan terhadap presiden, meski di negara-negara itu masih ada pasal penghinaan kepala negara, namun tidak pernah digunakan karena peradaban yang semakin maju. "Buat apa, ya ngapain coba seorang presiden ngurusin fotonya diinjak-injak, Enggak usah diurusin yang begitu mah, masa diinjek foto sendiri sedikit saja tersinggung, jangan begitu lah," katanya.

Dengan kembali dibangunnya RUU pasal penghinaan sambung Jimly, dia khawatir apabila pasal penghinaan terhadap presiden dihidupkan lagi, maka budaya feodal yang ada di Indonesia akan kembali hidup. Kekhawatiran itu timbul manakala penegak hukum menjadi terlalu sensitif pada setiap penentangan terhadap kepala negara yang masih dianggap sebagai simbol negara itu.

"Logikanya begini, begitu dia melihat fotonya presiden, wah presiden saya marah nih, langsung lah diambil tindakan. Nah itu salah satu yang merusak kebebasan berpendapat. Dengan kata lain, kalau mau jadi Presiden, harus siap dikritik, kalau nggak ya jangan jadi pemimpin," ujarnya.

Terpisah, Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan, usulan pemerintah mengenai pasal tersebut berbeda dengan pasal larangan penghinaan kepada Presiden yang telah dibatalkan MK pada 2006. "Yang sekarang ada di KUHP itu kan pasal karet, siapa pun bisa dikenakan tergantung interpretasi penegak hukum. Nah kalau yang di RUU (KUHP) yang baru itu pasalnya lebih jelas," kata Teten, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8).

Dikatakan Teten, dalam pasal tersebut tidak akan membatasi masyarakat yang ingin menyatakan pendapat terkait kepentingan umum. Dalam RUU sekarang, pasal tersebut hanya akan menjerat pihak-pihak yang melontarkan kritik atau penilaian tidak sesuai fakta.  "Nah kalau penghinaan misalnya, fitnah apa itu bisa dikenakan sanksi pidana," ujarnya.

Menurut Teten, RUU KUHP tersebut telah diajukan kepada DPR RI sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mengenai pasal larangan penghinaan pada Presiden, jelas  substansinya tidak jauh berbeda dari yang diusulkan pemerintahan SBY. Namun, akan dipertegas perbedaannya dengan pasal serupa yang telah dibatalkan MK. "Mengenai substansi sebenarnya hampir sama dengan yang diusulkan pemerintahan lalu. Bedanya pasal-pasal yang diusulkan itu berbeda dengan yang diputus MK, itu saja penjelasannyua," tandasnya.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menyatakan, dia akan menolak usulan pemerintah terkait pasal larangan penghinaan terhadap presiden karena pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Aziz, MK pasti akan kembali membatalkan walaupun DPR mengabulkan permintaan pemerintah untuk menghidupkannya kembali.

"Setiap rancangan yang telah dibatalkan di MK itu sudah menjadi produk, tidak bisa lagi untuk dibahas atau dihidupkan kembali dalam RUU yang baru. Dihidupkan kembali pun akan dibatalkan oleh MK," kata Aziz di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Aziz, putusan MK yang membatalkan pasal larangan penghinaan terhadap presiden dianggapnya sudah tepat. Ia berpendapat martabat presiden perlu dijaga, tetapi tidak dapat membatasi hak masyarakat untuk berpendapat atau menyampaikan kritik. "Sebagai kepala negara dan pemerintahan, presiden harus dilindungi oleh undang-undang, tetapi dalam hal tertentu akan berimplikasi kepada kebebasan dalam mengungkapkan pendapat," tukasnya.

Revisi UU KUHP-KUHAP merupakan inisiatif pemerintah dan telah diusulkan kepada DPR sejak periode 2009-2014. Saat ini, RUU KUHP-KUHAP masih dibahas bersama antara Komisi III DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM. Komisi III DPR kini tengah melakukan daftar inventarisasi masalah terkait RUU tersebut.

Mahkamah pernah membatalkan pasal penghinaan terhadap presiden lewat putusannya pada 2006. Pasal itu dinilai majelis hakim MK bertentangan dengan semangat demokrasi. Bahkan mantan Ketua MK Jimly menyebut pencabutan pasal penghinaan presiden/wakil presiden dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 karena tidak sesuai dengan peradaban demokrasi. 

Menkum HAM Yasonna Laoly mengaku heran dengan suara protes saat ini, meski sebelumnya pasal penghinaan presiden itu sudah diusulkan sejak era Presiden SBY. "Pasal itu sudah ada sebelumnya. Zaman Pak SBY sudah dimasukan di DPR. Ini dikatakan seolah-olah zaman Jokowi dimunculkan pasal penghinaan Presiden. Dulu saja sudah ada enggak diributin, kok sekarang diributin," katanya. (Dang).

 

KOMENTAR DISQUS :

Top