Indonesia English
Minggu, 05 Juli 2020 |
Nasional - Hukum dan Kriminal

JK: Vonis Bebas Yance Tidak Merugikan Negara Malah Menguntungkan

Senin, 01 Juni 2015 20:31:23 wib - Komentar

Jakarta, (Banten88.com) — Riuh isak tangis luapan kegembiraan mewarnai ruang sidang Pengadilan Tipikor Bandung. Mendengar putusan bebas Irianto MS Syarifuddin alias Yance, ruang sidang yang dipenuhi keluarga dan simpatisan Yance meledak seketika. Mereka melakukan sujud syukur, berpelukan dan meneteskan air mata kebahagiaan.

Menaganggapi vonis bebas yance, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaakan, vonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung terhadap Yance membuktikan bahwa politikus Partai Golkar itu tidak bersalah. Sejak awal, Kalla yakin kebijakan Yance terkait pembebasan lahan PLTU Sumuradem, Indramayu, Jawa Barat, tidak menimbulkan kerugian negara.

Wapres JK pernah dihadirkan untuk menjadi saksi dalam kasus tersebut. JK hadir dalam persidangan Yance di PN Bandung beberapa waktu lalu untuk memberikan kesaksiannya. "Waktu saya memberikan kesaksian, apa yang dilakukan Yance tidak merugikan negara, karena itu perintah, kedua harga tidak mahal, jadi saya kira hukum berjalan dengan adil," ujar JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (1/6).

Menurut JK, putusan bebas Yance dia ketahui setelah sebelumnya dia mendapat telepon dari Yance yang memberitahukan mengenai vonis bebas yang baru saja dibacakan majelis Hakim. Mendengar kabar itu JK tidak merasa kaget, karena pembebasan lahan yang dilakukan Yance ketika menjadi Bupati Indramayu itu berdasarkan perintah pemerintah pusat.

Dikatakan JK, perintah yang dimaksud adalah seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Tahun 2006 Nomor 71. Ketika itu, Kalla menjabat Wakil Presiden pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. "Itu kan prinsipnya bukan ganti rugi, justru  menguntungkan semua pihak. Dengan cara itu, pembagiannya tepat waktu, sekian puluh hektar tanah yang dibebaskan di Indramayu termasuk yang cepat prosesnya," jelasnya.

Dalam kesaksian di persidangan Yance, sebelumnya JK yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden memerintahkan pimpinan daerah untuk mengatasi krisis listrik. JK mengakui bahwa dia yang menginstruksikan para kepala daerah untuk melakukan pembebasan lahan untuk membangun infrastruktur listrik 10.000 megawatt secara bersamaan.

"Saya yang perintahkan Gubernur dan Bupati, termasuk Bupati Indramayu Yance untuk melakukan pembebasan lahan.Saat itu di Indonesia ini terjadi krisis listrik, di banyak tempat terjadi pemadaman, karena itu pemerintah mengambil inisiatif untuk segera membangun listrik sebesar 10.000 megawat secara bersamaan, termasuk di Indramayu,” terangnya.

JK menilai, bahwa percepatan yang dilakukan Yance justru memberikan keuntungan bagi negara. Seandainya saja, PLTU ini dibangun terlambat maka akan melahirkan kerugian negara yang sangat besar. "Menurut saya, apa yang dilakukan Pak Yance justru menguntungkan negara, jika PLTU dibangun terlambat, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, masyarakat akan tidak bisa diterangi listrik karena sering padam, dan keterlambatan itu bisa merugikan sampai 17 triliun, coba anda bayangkan," jelasnya.

Jaksa Penuntut menjerat Yance terkait pembebasan lahan PLTU Sumuradem, Indramayu, Jawa Barat, dengan kerugian negara kisaran Rp 42 miliar. Menurut JK, kerugian ini tak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan oleh negara karena pembangunan PLTU tersebut. "Proyek itu nilainya Rp 12 trilun, nilai Rp 12 triliun ini sangat besar sekali untuk pemasukan negeri kita. Jadi harga lahannya hanya Rp 42 miliar. Itu artinya tiga permil daripada total proyek,” kilahnya.

JK berharap, vonis bebas Yance ini masyarakat tidak lagi menilai bahwa semua terdakwa pasti akan divonis bersalah. Menurut dia, salah tidaknya seorang terdakwa sedianya dibuktikan melalui meja pengadilan."Maka Pengadilan tempat pencari keadilan, bukan menghukum orang. Jadi, kalau tidak salah, ya bebaskan, kalau salah, hokum,” pungkasnya. (Dang)

 

KOMENTAR DISQUS :

Top