Indonesia English
Senin, 08 Agustus 2022 |
Nasional - Politik

Jokowi Dikritik Terbitkan Perppu, JK Lempar Rekomendasi Lewat Bawaslu

Rabu, 05 Agustus 2015 19:24:22 wib - Komentar
Ketua Bawaslu Muhammad.

Jakarta, (Banten88.com) – Sikap KPU yang tidak akan memperpanjang masa pendaftaran di Pilakda serentak, ternyata hanya sekedar ngomgong saja. Buktinya, setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan kepada KPU untuk memperpanjangan pendaftaran Pilkada serentak, mereka menerima dan siap melaksanakan rekomendasi tersebut. Rekomendasi perpanjangan hingga 7 hari dimulai sejak Kamis tanggal (6/8).

Ketua Bawaslu Muhammad kepada wartawan mengatakan, setelah melakukan rapat pleno akhirnya Bawaslu berhasil membuat terobosan, yaitu memberikan rekomendasi KPU untuk memperpanjang masa pendaftaran."Ini suara bulat, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk memberikan kesempatan perpanjangan masa pendaftaran pilkada. Berdasarkan rapat kami, direkomendasikan perpanjangan terakhir 7 hari," kata Muhammad, di Gedung Bawaslu, jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Ditegaskan Muhammad, perpanjangan masa pendaftaran hanya berlaku 7 daerah yang belum terpenuhi dua pasangan calon. Selama 7 hari tersebut, pemerintah berharap terdapat partai politik yang mendaftarkan kadernya untuk ikut serta di Pilkda. "Rekomendasi itu hanya berlaku untuk daerah saja, jadi selama 7 hari harapannya parpol menyiapkan kader-kadernya yang kompeten untuk mendaftar dan bersaing sehat, dan kita akan," tukasnya.

Meski Bawaslu hanya merekomendasikan 7 hari perpanjangan, keputusan tetap berada di tangan KPU, karena sebegai lembaga penyelenggara pelaksanaan Pilkada. "Bawaslu hanya memberikan opsi perpanjangan 7 hari keputusan tetap di KPU. Pak wapres juga mengusulkan 7 hari, jadi sudah klop, sekarang bolanya ada di KPU," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyatakan bahwa usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai penambahan waktu pendaftaran calon kepala daerah selama satu bulan masih harus dikaji. Karena, berkaitan tahapan waktu pendaftaran calon kepala daerah telah ditutup pada Senin (3/8) lalu, dan tidak ada aturan untuk menambah waktu pendaftaran atau memperpanjang waktu pendaftaran kembali.

"Mungkin itu konstruksi internal pemerintah yang perlu dibahas. Kalau berdasarkan PKPU, tidak ada lagi perpanjangan," kata Husni, di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Dikatakan Husni, saat ini KPU hanya menunggu sikap pemerintah terkait polemik calon tunggal dalam Pilkada. Tetapi, sesuai Peraturan KPU Nomor 12/2015, KPU ingin berkonsentrasi melanjutkan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak sesuai dengan tahapannya. "Sudah kami sampaikan kepada pemerintah bahwa tahapan pendaftaran sudah ditutup, dan 7 daerah itu akan dilakukan penundaan pemilihan sampai 2017," katanya.

Menuruit Husni, wacana terbitnya perppu Pilkada muncul setelah ada sejumlah daerah yang hanya memiliki satu calon kepala daerah. Sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, bagi daerah yang tidak memiliki lebih dari satu pasangan calon, maka pelaksanaan Pilakda di daerah tersebut akan ditunda hingga Pilkada tahap dua, pada 2017.

“Secara resmi KPU sudah menyampaikan sebanyak 7 daerah hanya memiliki satu pasangan bakal calon kepala daerah. Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, Kota Mataram, Kota Samarinda, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Pacitan, dan Kota Surabaya,” urainya.

Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, masa pendaftaran Pilkada perlu diperpanjang untuk memberikan kesempatan kepada calon yang ingin mendaftarkan diri. "Kita lihat saja nanti, sebenarnya bagus kalau ada perpanjangan itu memberikan kesempatan orang untuk berunding kembali dan menentukan dan mencari pasangan yang akan diusung," katanya.

Ditemui di Istana Bogor, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta Presiden Joko Widodo tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menyikapi polemik calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015. Menurutnya, Presiden tidak dapat menanggung akibat ketika partai politik tidak mengajukan calon kepala daerah.

Menurut Zulkifli, pelaksanaan Pilkada tidak perlu menimbulkan polemik jika semua partai politik bersedia bersaing secara adil dengan memunculkan alternatif pilihan calon kepala daerah. Jika kemudian ada beberapa daerah yang hanya memiliki satu pasang calon kepala daerah, tentu sepenuhnya merupakan tanggung jawab partai politik. “Peserta Pilkada itu tanggung jawab partai politik, saya enggak setuju tanggung jawab itu dilimpahkan kepada Presiden," ujarnya.

Dikatakan, Presiden Jokowi tidak perlu merespons polemik calon tunggal Pilkada dengan menerbitkan perppu. Dia mendorong pelaksanaan Pilkada dengan satu calon tetap digelar melalui perubahan Peraturan KPU. "Begini, yang mengusung calon kan parpol, begitu juga yang tidak mengusung calon juga parpol, kok Presiden yang tanggung jawab, ini yang saya tidak  sependapat dengan menerbitkan Perppu," ujarnya.

Untuk itu, kembali Zulkifli mengingatkan agar Jokowi berhati-hati dan cermat saat akan menerbitkan perppu dengan mempertimbangkan unsur kegentingan yang memaksa. Dia khawatir terbitnya perppu Pilkada akan menimbulkan penilaian pemerintah terlalu murah untuk menerbitkan perppu. "Nanti begini, besok-besok kalau ada apa-apa masak keluarin perppu. Dalam keadaan genting memaksanya di mana,” tegasnya. (Dang).

KOMENTAR DISQUS :

Top