Indonesia English
Minggu, 29 Mei 2022 |
Ekonomi dan Bisnis

Kanwil DJP Banten Gandeng Kejati Banten

Rabu, 13 April 2016 19:49:19 wib - Komentar
Kepala Kanwil DJP Banten Catur Rini Widosari. (foto dok pajak.go.id)

SERANG,(Banten88.com):Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Banten menggandeng Kejaksaan  Tinggi (Kejati) Banten dalam penegakan hukum bagi para wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak.

“Tindakan tegas tersebut, perlu dilakukan kalau memang nyata-nyata wajib pajak sudah tidak bisa dilakukan secara baik. Terutama bagi wajib pajak yang mendirikan perusahaan-perusahaan hanya dengan niat mengambil uang Negara,” kata Kepala Kanwil DJP Banten Catur Rini Widosari dalam rapat  koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum di wilayah Kejati Banten, di aula Kejati Banten, Rabu, (13/4).

Catur Rini Widosari mengatakan, tahun ini DJP Banten menargetkan sektor penerimaan pajak sekitar Rp41 triliun. Artinya target tersebut mengalami peningkatan sekitar Rp6 triliun di mana tahun lalu targetnya sebesar Rp34,9 triliun, dan target tersebut hanya mencapai 82 persen secara nasional.

“Karena mulai tahun 2016 ini berdasarkan intruksi dari Presiden merupakan tahun penegakan hukum bagi wajib pajak. Oleh karena itu kami meminta dukungan dari Kejati Banten dalam penegakan hukum dalam upaya membantu mendongkrak penerimaan pajak di Banten,” katanya.

Catur mengatakan, tindakan tegas tersebut nantinya Kanwil DJP Banten akan mencabut NPWP yang dimiliki  oleh wajib pajak yang nakal tersebut. Oleh karena itu pihaknya meminta dukungan dari Kejati Banten dalam memproses tindakan hukum bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam masalah perpajakan.   “Sehingga nantinya ada sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya kepada Dirjen Pajak,” katanya.

Sementara itu, Kajati Banten E. Shahputra mengatakan, kejaksaan memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum yaitu menjamin hak-hak Negara dalam kepastian hukum.

Pada prinsipnya pihaknya akan membantu DJP Banten di bidang penegakan hukum, dan bantuan hukum kepada DJP Banten dalam penanganan permasalahan pajak yang ada di Banten.

“Penegakan hukum di bidang perpajakan dulu dipegang Pidana umum sekarang di bidang pidana khusus. Nanti  dalam penanganan pajak ini harus dilakukan secara dua sisi mata uang,” katanya. (YAN).

 

KOMENTAR DISQUS :

Top