Indonesia English
Minggu, 22 Juli 2018 |
Nasional - Politik

Kasasi Kalah, Kubu Agung Minta Tolong JK Turun Tangan

Jumat, 23 Oktober 2015 18:48:57 wib - Komentar
Agung Laksono.

Jakarta, (Banten88.com) – Kubu Aburizal Bakrie bisa tidur pulas pasca putusan Mahkamah Agung yang memenangkan putusan kasasinya. Atas putusan itu, pengurus Golkar hasil Munas Ancol langsung menyikapi putusan tersebut, dan melakukan pertemuan dengan sesepuh Golkar, Jusuf Kalla untuk menggalang kekuatan baru. Dalam pertemuan itu, mereka berharap JK kembali turun tangan seperti saat memediasi islah parsial Golkar sebelumnya.

"Kita mnta pak JK untuk turun tangan, tadi malam kami 5 orang ketemu. Kami menyampaikan hasil putusan MA. Kami sampaikan ada putusan MA begini walau salinannya belum ada, menurut bapak bagaimana? Kan kemarin itu (yang dimediasi JK) rekonsiliasi parsial," kata Waketum Golkar hasil Munas Ancol, Yorrys Raweyai saat dihubungi, Jumat (23/10).

Menurut Yorrys, lima orang pengurus Golkar Munas Ancol yang bertemu JK adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali, Lawrence Siburian, dan Yorrys Raweyai. Dalam pertemuan itu, JK menyanggupi untuk mempertemukan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, tentu dengan sejumlah penjajakan terlebih dahulu. "Mungkin setelah ada salinan putusan MA, tunggu hari Senin, baru undang dua tokoh, Agung dan Ical," ujarnya.

Dikatakan Yorrys, bahwa untuk sementara ada jadwal JK bertemu dengan Ical pada 28 Oktober mendatang. Setelah itu, pertemuan-pertemuan akan dijajaki seperti proses islah parsial yang dulu. "Kita harapkan JK tetap punya peranan untuk menyelesaikan secara  komprehensif, karena sebelumnya JK juga yang punya inisiatif," ujarnya.

Selain bertemu JK, Yorrys juga menemui Waketum hasil Munas Bali, Setya Novanto di Gedung DPR. Pertemuan itu membicarakan beda tafsir dua kubu soal putusan MA yang sudah diketok. "Bicara tentang Golkar, dengan putusan MA bagaimana sikap DPR. Dia (Novanto) kan selain Waketum Golkar juga ketua DPR. Masalah Golkar kan masalah politik bangsa," katanya.

Lebih lanjut Yorrys menuturkan, bahwa meski putusan Mahkamah Agung sudah diketok, namun salinannya belum diterima oleh semua pihak. Dia menyindir kubu seberang yang sudah lebih dahulu mengklaim kemenangan. "Ini kaan menjadi heran ko sudah muncul, ada tafsir dari Ical yang merasa sudah dimenangkan, padahal belum melihat hasilnya," ujarnya.

Yorrys dan Agung cs memahami bahwa putusan MA mengabulkan permohonan pemohon dan kembali pada putusan PTUN. Dia merujuk pada adanya putusan sela dan putusan final. "Sela itu hanya mengakui kepengurusan Riau. Putusan pokoknya, cabut putusan menkum HAM. Kalau berpegang pada kasasi MA, maka tidak ada alternatif kecuali tunggu Menkum terbitkan SK baru," lanjutnya.

Selain bertemu dengan Yorrys, tadi siang Novanto juga bertemu dengan Sekjen Golkar hasil Munas Ancol, Zainuddin Amali. Secara terpisah, Amali mengatakan bahwa mereka sedang mengumpulkan pasukan. "Mengumpulkan kembali pasukan yang berserakan," kata Amali ketika ditanya pembicaraan usai pertemuan di Gedung DPR.

Sementara kuasa hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Yusril Ihza Mahendra, menuntut Menkum HAM Yasonna Laoly segera menerbitkan SK kepengurusan untuk DPP Golkar hasil Munas Bali. Jika tidak, Presiden diminta memberi sanksi untuk Yasonna.

"Jadi harus ada keberanian dari Menkum HAM dalam waktu 90 hari setelah menerima putusan dari MA untuk mencabut SK. Kemudian menerbitkan SK baru yang mengesahkan Golkar Munas Bali. Jika tak disahkan dalam 90 hari otomatis berlaku Munas Bali dan SK sebelumnya otomatis tidak berlaku dan harus dilaporkan ke Presiden untuk diberi sanksi," kata Yusril di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, seperti dikutip detik.com

Yusril mengatakan seharusnya Pemerintah lewat Menkum HAM segera menerbitkan SK kepengurusan untuk DPP Golkar hasil Munas Bali begitu MA memenangkan gugatan kubu Ical. Terlebih kubu Ical sudah pernah mengajukan permohonan SK kepengurusan di masa lalu, tapi tak digubris. "Kalau misalnya Pemerintah dilambat-lambatkan nantinya dikira ada kepentingan tertentu. Kalau saya jadi Menkum HAM saya akan cabut SK (kepengurusan kubu Agung) itu," ujar Yusril.

Ical memang sudah menyurati Menkum HAM meminta SK kepengurusan Rabu (21/10) kemarin. Ical berharap SK kepengurusannya segera disahkan oleh Pemerintah. (Dang/tor/tor).

KOMENTAR DISQUS :

Top