Indonesia English
Rabu, 06 Juli 2022 |
Hukum dan Kriminal

Kebijakan Pemerintah, Biaya Penerbitan SKCK Naik 200 Persen

Kamis, 05 Januari 2017 17:18:32 wib - Komentar
Kapolres Serang AKBP Nunung Syaifuddin.

SERANG,(Banten88.com): Pemohon pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)  mulai hari ini (Kamis, 5/1/2017), sudah harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan surat SKCK yang dikeluarkan instansi kepolisian. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penerbitan SKCK yang semula Rp10.000 naik menjadi Rp30.000 per kali pengurusan.

"Kenaikan ini merupakan kebijakan pemerintah sesuai PP No.60/2016 tentang PNBP. Biaya pembuatan SKCK mulai hari ini (Kamis) naik dari Rp10 ribu menjadi Rp 30 ribu," ungkap Kapolres Serang AKBP Nunung Syaifuddin melalui Kepala Satuan Intelkam Polres Serang, AKP Asroji kepada wartawan, Kamis (5/1).

Dijelaskan Asroji, biaya SKCK merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut lewat pintu kepolisian di seluruh Indonesia. Setiap pembayaran atas penerbitan SKCK yang diterima, langsung disetor kepada Bendahara Penerima untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui Bank BRI. 

"Biaya penerbitan yang kita terima dari pemohon langsung disetorkan ke kas negara melalui bendahara penerima di hari yang sama," jelas Asroji. 

Asroji juga mengatakan kenaikan biaya SKCK sudah melalui sosialisasi baik melalui spanduk-spaduk yang disebar diseluruh polsek ataupun melalui personil Bhabinkamtibmas saat anjangsana ke desa-desa. Dengan kenaikan ini, Asroji berharap, masyarakat tidak merasa keberatan meski persentase kenaikan mencapai 200 persen. 

"Kami berharap masyarakat tidak keberatan dengan kenaikan biaya SKCK. Dan kami akan lebih meningkatkan pelayanan," ucapnya.

Sementara itu, sejumlah pemohon di loket SKCK Polres Serang memang rata-rata menyatakan tak keberatan. Alasan yang disampaikan, nilai kenaikan masih dalam batas batas wajar. Namun dengan adanya kenaikan, harus diikuti dengan peningkatan pelayanan.

"Masih wajar, tapi harus diikuti dengan peningkatan pelayanan. Misal, jika pemohon membludak, loket dan petugas harus diperbanyak sehingga masyarakat tidak perlu berlama-lama, kalau perlu ciptakan pembuatan SKCK keliling," kata Gunawan, salah seorang pemohon SKCK. (Okan).

KOMENTAR DISQUS :

Top