Indonesia English
Rabu, 10 Agustus 2022 |
Peristiwa

KPU Banten Menetapkan Pasangan WH-Andika Gubernur Banten Terpilih

Rabu, 05 April 2017 19:55:32 wib - Komentar
Penetapan WH-Andika gubenur dan wakil gubenur Banten terpilih pada pilkada Banten 2017 di Aula KPU Banten, Cipocok Jaya, Kota Serang, Rabu (5/4).

SERANG,(Banten88.com): Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Banten Agus Supriatna mengatakan, pasangan Gubernur dan Wakil Gubenur Banten terpilih Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika) telah ditetapkan sebagai  gubenur dan wakil gubernur Banten terpilih tertuang dalam Surat Keputusan 011/KPTS/KPU-PROV.015/TAHUN2017 tentang penetapan gubenur dan wakil gubernur Banten dalam pilkada Banten 2017.

“Sesuai dengan pasal 52 PKPU Nomor 11 Tahun 2015 supaya setelah menerima putusan MK untuk menetapkan gubenur dan wakil gubenur terpilih. Selanjutnya KPU menyerahkan kepada DPRD Banten untuk melakukan rapat paripurna istimewa,”kata Agus pada  rapat pleno penetapan  gubenur dan wakil gubenur Banten terpilih pada pilkada Banten 2017 di Aula KPU Banten, Cipocok Jaya, Kota Serang, Rabu (5/4).

“Untuk pengangkatan dasarnya itu SK KPU tentang penetapan. Agar ditindak lanjuti kepada Presiden melalui Mendagri untuk di buat pengangkatan gubenur dan wakil gubenur Banten,” sambungnya.

Di lainh pihak, terkait ketidakhadirna pasangan Rano-Mulya, Komisoner KPU Banten Syaeful Bahri menegaskan, jika pihaknya juga telah memngundang pasanga tersebut.

“Undangan sudah kita sampaikan kemarin sore. Kalau tidak datang itu sih piliahn mereka, ya jnika datang kita ucapkan terimakasih,” katanya.

Lebih lanjut, Syeaful menghimbau kepada seluruh masyarakat Banten bersatu untuk membangun Banten.

Sementara, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengungkapkan, pihaknya sudah mengagendakan rapat pimpinan untuk membahas terkait keputusan KPU Banten yang mentepakna pasangan WH-Andika sebagai guernur dan wakil gubenur terpilih periode 2017-2022.

“Nanti setelah rapat pimpinan, kita adakan banmus. Baru dari situ kita tentukan jadwal paripurna. Tahapan ini harus dilalui,” kata Asep.

Menurutnya, hasil paripurna tersebut akan menjadi rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melantik pasangan gubenur dan wakil gubenur terpilih. “Pengajuan ke Mendagri kalau sudah hasil paripurna sudah ada,” ujarnya.

Terkait waktu pelantikan, dijelaskan Asep, hal itu mengacu pada Undang-Undang Pilkada serentak. “Pilkadanya serentak, pelantikannya juga serentak. Tapi kalau misalnya Presiden punya agenda lain, beda lagi,” jelasnya.

“Kalau mengacu pada 5 pilkada provinsi yang sudah selesai, tinggal sisa 2 lagi dari 7 provinsi yang selenggarakan  pilkada. Kalau nunggu serentak berarti Oktober (dilantik, red). Tapi kita serahkan  kewenangan pusat. Daerah tinggal persiapkan apa yang kita siapakan  untuk memenuhi perintah dari aturan yang ada,” sambungnya.(Okan).

KOMENTAR DISQUS :

Top