Indonesia English
Senin, 16 Juli 2018 |
Ekonomi dan Bisnis

Kunjungi WH-Andika, Fahri Hamzah: Maksimalkan Dana Desa & Haritage Banten

Kamis, 29 Maret 2018 21:05:54 wib - Komentar
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (kanan) didampingi Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (kiri) saat berkunjung ke Pendopo Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (29/3/2018).

Serang, (Banten88.com): Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melakukan kunjungan ke Banten dengan di antaranya melakukan kunjungan ke Pendopo Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (29/3/2018). Dalam pertemuannya dengan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Fahri berpesan agar Pemprov Banten memaksimalkan dana desa dan kekayaan budaya (haritage) untuk menggerakkan perekonomian daerah di Banten.

Kepada Wahidin dan Andika yang menerimanya di salah satu ruang Pendopo Gubernur Banten, Fahri mengungkapkan temuannya di sejumlah daerah, bahwa pemerintah daerah banyak yang mengaku mengeluh dengan kebijakan pemerintah pusat saat ini yang banyak melakukan pemotongan dana subsidi langsung bagi pemda dan masyarakat di daerah, sehingga ruang gerak pemda untuk melakukan kerja mensejahterakan rakyat menjadi terhambat.

“Fokus kepada infrastruktur tidak salah, tapi yang dilakukan pusat sekarang jelas-jelas menyulitkan pemda dan masyarakat di daerah,” kata Fahri.

Terkait itu, Fahri melihat bahwa memaksimalkan dana desa bisa menjadi salah satu solusi yang signifikan dalam upaya menggerakkan perekonomian daerah, termasuk di Banten. Khusus untuk Banten, Fahri melihat Banten memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang bisa dibilang sebagai yang tertua di Nusantara, yakni Kesultanan Banten. “Ini juga potensi yang sangat besar jika pemda di Banten bisa menggerakkannya,” imbuhnya.

Menanggapi pesan Fahri tersebut, Andika kepada pers usai pertemuan mengaku Pemprov Banten memiliki pandangan yang sama dengan Fahri terkait dana desa dan memaksimalkan kekayaan sejarah dan budaya untuk menggerakkan perekonomian daerah. “Terkait dana desa, tentu kami Pemprov sudah dan akan terus melakukan optimalisasi sesuai dengan kewenangan yang ada di kami,” katanya.

Diungkapkan Andika, kewenangan Pemprov terkait dana desa yag sudah dan akan terus dilakukan di antaranya adalah   melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa, dan  melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa. Selanjutnya, pemprov juga berwenang melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan, serta  melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa.        

Dilanjutkan Andika, Pemprov juga berwenang untuk melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis, dan melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Andika juga mengungkapkan yang paling terpenting dan mendesak dilakukan oleh Pemprov saat ini terkait dana desa adalah membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa. “Sekarang kan di sejumlah daerah sudah banyak yang membuktikan kalau banyak Bumdes yang berhasil mensejahterakan warganya melalui pemanfaatan dana desa. Nah itu akan kita kejar juga,” ujarnya.

Untuk diketahui, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat bernilai total Rp 127 triliun. Tahap pertama ada Rp 20 triliun, tahap kedua ada Rp 40 triliun, dan tahap ketiga sebesar Rp 60 triliun. Kira-kira tiap desa mendapat Rp 300 juta pada tahun pertama, pada tahun kedua mendapat Rp 600 juta, dan pada tahun ketiga mendapat sekitar Rp 800 juta.

“Terkait pesan Pak Fahri soal kekayaan sejarah dan budaya Banten, revitalisasi Banten Lama yang dilakukan Pemprov Banten saat ini adalah jawabannya,” pungkas Andika. (Ern)

KOMENTAR DISQUS :

Top