Indonesia English
Rabu, 10 Agustus 2022 |
Pemerintahan

Kurdi Matin : Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 Petunjuk Pengelola Pendapatan & Belanja Daerah

Kamis, 09 Juli 2015 17:34:31 wib - Komentar
Sosialisasi Permendagri nomor 52 tahun 2015 di Aula Gedung DPPKD Banten.

Kota Serang,(Banten88.com) : Sekretaris Daerah Provinsi Banten Drs. H. Kurdi Matin, MM mengatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016, adalah guidence yang menuntun pada keyakinan tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Permendagri tersebut juga menurut Kurdi, dipastikan bisa menopang pada pencapaian dan sinergi antara RKP (Rencana Kerja Pemerintah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) provinsi dan RKPD kabupaten/kota yang mendeskripsikan nawacita sebagai ruh RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) nasional yang menjadi panduan setiap dokumen perencanaan pembangunan di masing-masing level pemerintahan. “Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus tranparan,”ujarnya saat memberikan sambutan di Aula Gedung  Dinas Pendapatan dan Pengelolaam Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (9/7).

Selain itu masih menurur Kurdi, esensi prinsipil Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 sebagai pedoman penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2016 terkait dengan 6 hal pokok, yang pertama adalah kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan yuridiksi/kewenangan. Kedua, tertib, taat pada ketentuan, efisiensi, efektif dan akuntabel, dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan serta nilai manfaat bagi public. Ketiga, ketepatan waktu dan tahapan, karena beresiko pada sanksi. Keempat, transparan dengan memperhatikan aksesibilitas informasi bagi masyarakat tentang kontur dan postur APBD. Kelima, partisipatif, dan terakhir tidak kontradiktif dengan moral hazzard, serta perundang-undangan diatasnya. 

Diakhir sambutannya Kurdi Matin berpesan bahwa pada tahun yang akan datang Pemprov Banten akan menerapkan manajemen resiko dalam pengelolaan APBD. “Bahwa dalam pengelolaan APBD kita sering terjebak dalam mainstream belanja. Kedepan kita harus memulai menerapkan manajemen resiko dalam pengelolaan APBD, baik dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan, maupun pertanggung jawaban,”pesan Kurdi. 

Dari segi aspek perencanaan anggaran menurut Sekda, Pemprov Banten harus sudah mencermati resiko, yang diantaranya manajemen resiko tersebut adalah keterlambatan, kesesuaian karakteristik mata anggaran, kegiatan yang muncul tiba-tiba, kecermatan asumsi dan kondisi real, konsistensi pada visi dan misi RPJMD.(YAN).

KOMENTAR DISQUS :

Top