Indonesia English
Kamis, 18 Oktober 2018 |
Seputar Banten

Lahan Warga Untuk Pembangunan Tanggul Ciujung di Bebaskan

Kamis, 14 Desember 2017 19:32:42 wib - Komentar
Iwan Fauzi Satker PJSA BBWSC3 Bersama Warga saat menerima ganti rugi lahan untuk pembangunan tanggul raksasa Ciujung

Serang, (Banten88.com): Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau,Ciujung,Cidurian (BBWSC3)  mulai melakukan pembayran gantu rugi lahan yang terena pembangunan tangggul raksasa Ciujung di Kecamatan Pamarayan,Kabupaten Serang,Rabu (13/12/2017).

Sebanyak 850 bidang tanah yang tersebar di empat desa, yaitu, Desa Panyabrangan, Gandayasa, Kampung Baru dan Desa Blokang, mulai dilakukan pembayaran ganti rugi lahan dengan nilai yang bervariasi, sesuai letak dan luas tanah,dengan disaksikan oleh petugas BPN Kabupaten Serang, dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Iwan Fauzi, kepala Satker Pelaksana Jaringan Sumber Air (PJSA) BBWSC3 kepada wartawan menjelaskan, pembayaran ganti rugi ini dilaksanakan untuk mempercepat pembanguna tanggul Ciujung yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, untuk mengurangi dampak banjir akibat luapan sungai Ciujung di wilayah Kabupaten Serang dan tol Tangerang-Merak.

“Target kami,semua bidang tanah yang sudah terverifikasi dan dilakukan pengukuran oleh BPN, paling lambat pembayaran ganti rugi dilakukan hingga hari Selasa (19/12/2017) mendatang, dengan sistem non tunai,” terangnya. 

Iwan menjelaskan, setelah nanti selesai pembayaran ganti rugi lahan, dilanjutkan dengan lelang konstruksi pada akhir bulan Desember 2017 atau paling lambat awal Januari 2018, agar  pembangunan tanggul Ciujung sepanjang 11,8 kilometer kiri kanan sungai, dengan anggaran sebesar Rp 250 miliar yang didanai oleh Asian Development Bank (ADB) tersebut, dapat rampung tiga tahun mendatang. “Target kami, tahun 2020 proyek tanggul raksasa Ciujung sudah rampung,” tegasnya.

Dikatakan, pembangunan tanggul raksasa itu merupakan ide dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, untuk mengatasi bencana banjir yang hampir setiap tahun melanda wilayah Kabupaten Serang dan merendam jalan tol Tangerang-Merak di KM 47 Kecamatan Cikande dan KM 57-59 Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.

Sementara Kepala BPN Kabupaten Serang, Nazron BR mengatakan, pembayaran ganti rugi lahan yang dilakukan di empat desa yang ada di Kecamatan Pamarayan adalah, pembayaran tahap pertama, dan akan terus dilanjutkan hingga hari Selasa mendatang.

Menurut Nazron, pihaknya tidak ikut campur dalam menentukan nilai ganti rugi,karena taksiran harga tanah dan tegakan dilakukan oleh tim appraisal. “Kalau untuk nilai ganti ruginya BPN tidak ikut serta, karena itu domainnya tim appraisal,” kata Nazron.

Nazron menjelaskan, BPN sebagai ketua tim pengadaan tanah sebagaimana yang  diamanatkan dalam dalam Pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 menegaskan, panitia pengadaan tanah hanya bertugas, mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan,termasuk meneliti status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.”Kami bukan pihak yang menentukan harga ganti rugi,” tegasnya.

Selain itu, BPN juga bertugas meneliti dokumen yang mendukungnya dan memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan kepada pemegang hak atas tanah, mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.

”Setelah dilakukan pembayaran ganti rugi, kami dari BPN membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah tersebut,” cetusnya.

Sebelumnya,Gubernur Banten Wahidin Halim menginginkan,pembangunan tanggul raksasa Ciujung dapat segera direaliasikan,guna mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda daerah yang berada di sekitar DAS Ciujung di Kabupaten Serang,seperti di Kecamatan Kragilan dan jalan tol Tangerang - Merak.

Untuk mewujudkan pembangunan tanggul itu, pihaknya mengeluarkan perpanjangan Penlok setelah beberapa lama sempat mangkrak akibat habisnya izin Penlok. “Dulu mangkraknya kan bukan di zaman gue, sekarang penloknya udah diperpanjang,” tegas Gubernur.

Suhaemi (60), seorang pemilik lahan mengaku dirinya sempat pesimis adanya pembayaran ganti rugi lahan.Sebab, tanah miliknya seluas 850 meter sudah diukur oleh BPN sejak tahun 2015 lalu, dan tidak ada kelanjutan kapan dibayarakannya ganti rugi.

“Alhamdulillah baru hari ini saya menerima gantirugi.Selama ini, tidak ada kejelasan kapan akan dibayar, sementara tanah saya sudah tidak bisa dijual ke pihak lain, karena sudah masuk dalam pemetaan proyek tanggul Ciujung,” katanya.

Sebagaimana diketahui,rencana pembangunan tanggul raksasa Ciujung yang dimulai dari tahun 2014, dengan rencana  pembangunan fisik akan dilakukan tahun 2015, selalu mengalami kegagalan, akibat terbentur dengan pengadaan lahan dan lemahnya koordinasi antara BBWSC3 dengan BPN serta pemerintah daerah selama ini. (Eli Sahroni)

KOMENTAR DISQUS :

Top