Indonesia English
Jumat, 22 Maret 2019 |
Nasional - Politik

Lawan Wakil Presiden, Rizal Ramli Dipanggil Presiden Jokowi

Rabu, 19 Agustus 2015 21:12:19 wib - Komentar
Jusuf Kalla.

Jakarta, (Banten88.com) – Statement Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengundang reaksi sejumlah kalangan. Mereka menilai Rizal tidak pantas menjadi menteri. Bahkan, dia tidak memedulikan teguran dan kritik yang disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Kali ini, Rizal mengajak Kalla untuk berdebat secara terbuka. Ajakan Rizal itu dimaksudkan pada rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ia menilai, ada hal yang perlu diluruskan dari proyek tersebut.

Perdebatan itu muncul ketika Rizal Ramli mengkritik program pemerintah dan mengajak Wakil Presiden Jusuf Kalla berdebat soal masalah kelistrikan. Atas sikap bawahannya itu, JK akan memanggil Rizal Ramli. "Hahahaha... Masa wapres debat dengan menko nya. Tinggal kita panggil saja menkonya, jelasin," ujar JK usai pembukaan IIMS di Kemayoran Expo, Jakarta Pusat, Selasa (19/8).

Perseteruan Rizal dan Jk mengundang sejumlah spekulasi, mereka menilai Presiden Joko Widodo telah dipermalukan anak buahnya. Ajakan debat Rizal Ramli kepada JK dianggap tidak etis. JK memilih tidak menghiraukan perkataan Rizal Ramli."Jadi akan dipanggil Rizal?" tanya wartawan."Iya nanti kita panggil," jawab JK.

Dikatakan JK, dia dan Jokowi sudah menegur Rizal Ramli atas sikapnya yang tidak mendukung program pemerintah. "Dua duanya. Presiden sudah tegur, saya juga sudah. Biasa lah kita hanya itu mengajari bagaimana berperilaku yang baik dan bagaimana mempunyai pikiran yang baik," sambung Ketua PMI ini.

Lebih lanjut JK menyampaikan, bahwa Presiden Jokowi telah menegur Rizal Ramli terkait pernyataan Rizal yang mengkritik rencana Garuda Indonesia membeli pesawat Airbuss A350. Kalla juga meminta agar Rizal memahami terlebih dahulu persoalannya sebelum berkomentar di hadapan publik. "Itu sudah ditegur oleh Presiden. Makanya, paham dulu, tidak pernah beli, baru penandatanganan letter of intent, saya berminat, bukan kesepakatan jual beli," katanya.

Mengenai kemungkinan proyek pembelian pesawat itu dibatalkan sesuai dengan saran Rizal, Kalla menyampaikan bahwa rencana itu akan disesuaikan dengan keadaan. "Sesuai keadaan, ya namanya minat," ujarnya.

Sebelumnya, Rizal meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat. Dia mengaku telah membicarakan hal ini kepada Presiden Jokowi. Rizal mengaku tidak ingin Garuda bangkrut dengan membeli 30 unit Airbus A350 tersebut.

Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham

Ditegur Presiden dan Wakil Presiden, rupanya Rizal Ramli tidak memedulikan teguran dan kritik yang disampaikan oleh Wakil Presiden Ajakan Rizal itu dimaksudkan pada rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ia menilai, ada hal yang perlu diluruskan dari proyek tersebut. "Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum," ucap Rizal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Anggota Wantimpres, Suharso Monoarfa, pernah merespons pernyataan Rizal terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Menurut Suharso, pernyataan Rizal itu sangat keliru. "Itu enggak benar juga. Memang elektrifikasi kita kan rendah sekali," ucap Suharso.

Selain mengenai proyek pembangkit listrik, Rizal juga sempat mengkritik rencana Garuda Indonesia membeli pesawat Airbuss A350. Mengenai kritik itu, Kalla merespons dengan meminta Rizal memahami terlebih dahulu persoalannya sebelum berkomentar di hadapan publik. "Itu sudah ditegur oleh Presiden. Makanya, paham dulu, tidak pernah beli, baru penandatanganan letter of intent, saya berminat, bukan kesepakatan jual beli," katanya.

Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto menilai, sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah saat ini. Menurut dia, pernyataan Rizal yang mengkritik kebijakan pemerintah di hadapan publik, justru menimbulkan kegaduhan dalam internal kabinet. "Semestinya Rizal sudah tahu bahwa pemerintahan dengan menteri-menteri yang solid adalah yang dibutuhkan pada saat ekonomi yang sulit seperti sekarang ini. Bukan adu pintar dan masih berlagak seperti pengamat," katanya.

Menurut Nico, jika Rizal Ramli tidak bisa mengubah kebiasaan mengkritik kebijakan pemerintah di hadapan publik, maka hal tersebut menunjukan bahwa ia tidak pantas menduduki jabatan menteri koordinator. Sikap tersebut menunjukan Rizal Ramli tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

Nico berpendapat bahwa Presiden Jokowi harus segera turun tangan dengan menertibkan menteri-menteri yang hanya bisa membuat hal-hal bersifat kontroversi ketimbang mencarikan solusi bagi pemerintah. Lebih lanjut, menurut Nico, jika seorang menteri tidak lagi menaati perintah Presiden, maka bisa jadi reshuffle adalah pilihan terbaik yang bisa dilakukan Jokowi.

Seperti diketahui, Rizal Ramli langsung mendapat sorotan tak lama setelah dilantik Presiden. Rizal meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat. Dia mengaku telah membicarakan hal ini kepada Presiden Jokowi. Rizal mengaku tidak ingin Garuda bangkrut dengan membeli 30 unit Airbus A350 tersebut.

Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. Pihak Istana menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah menegur Rizal melalui sambungan telepon dan meminta tidak mengubar kritik di hadapan publik. (Dang)

 

KOMENTAR DISQUS :

Top