Serang, (Banten88.com) – Kendati sudah melakukan deklarasi pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang bersama Tanto Warsono Arban, nasib Irna Narulita yang diusung dari partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepertinya tidak berjalan mulus. Irna yang merupakan kader PPP versi Djan Farid tidak mendapat restu DPW-PPP Provinsi Banten.
Tidak tanggung-tanggung dalam acara deklarasi kemarin, Irna memborong 11 partai politik yang ikut satu perahu dalam kolaisi INTAN. Dukungan itu terbukti, karena dihadiri pimpinan dan pengurus partai politik pengusung yang dicantumkan dalam daftar partai penyokong pasangan Irna-Tanto. Sebut saja ada Partai Golkar, Hanura, Demokrat, NasDem, Gerindra, PKS, PBB, PKB, PAN, PDI-P dan PPP yang siap berkoalisi.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Banten, Agus Setiawan kepada wartawan mengatakan, pencalonan Irna di Pilkada Pandeglang merupakan langkah yang diatur di luar institusi partai. Meskipun Irna merupakan kader PPP, namun secara the facto nasib Irna belum resmi mendapat rekomendasi dari partai yang selama ini menaunginya.
“Kita kan memiliki mekanisme dalam penjaringan, sejauh ini tidak ada catatan apapun mengenai Irna di tahap penjaringan. Apalagi di penyaringan, dari pendaftaran kemudian fit and proper test sama sekali tidak terdaftar nama Irna, maka jika Irna mengatasnamakan PPP, semua itu di luar kewenangan dari proses yang sedang kita lakukan,” ujar Agus, Jumat (24/7).
Dikatakan Agus, saat ini Irna masih tercatat sebagai Anggota DPR asal PPP, dan tanpa menempuh mekanisme partai sudah men-deklarasikan diri maju menjadi balon Bupati Pandeglang. “Memang benar Irna merupakan kader dan anggota PPP, yang menjadi persoalan saya mendapat laporan bahwa Irna secara terbuka di hadapan publik menerima kartu anggota dari partai NasDem, nah ini salah satu yang akan menjadi pertimbangan kami,” tukasnya.
Lebih jauh Agus mengumpamakan dengan pekerja pabrik. Artinya, jika posisi Irna sebagai kader PPP kemudian melakukan tindakan diluar kepartaian itu sama saja dengan tindakan indisipliner. “Misalnya begini, jika ada seorang pekerja pabrik kemudian pindah, maka pabrik asalnya tidak perlu lagi melakukan pemecatan. Tentu harusnya sadar diri untuk mengajukan surat pengunduran diri, kecuali pindah dengan tidak hormat, manajemen akan melakukan pemecatan,” ujarnya.
Menurut Agus, saat ini PPP sedang menggodok balon kepala daerah Pandeglang yang secara resmi sudah mendaftarkan diri. Dari beberapa nama yang mendaftar melalui mekanisme kepartaian diantaranya Yayat Supriatna yang juga kader PPP, Ali Nurdin dari akademisi dan Ratu Siti Romlah merupakan politisi asal Demokrat.
“Nah dari mekanisme kepartaian ketiga nama itulah yang mengikuti penjaringan dan telah menjalani fit and proper tes. Ketiganya sudah kami ajukan ke DPP, sekarang bola itu ada di DPP, selanjutnya DPP yang memberikan rekomendasi siapa yang akan mendapat rekomendasi dari PPP, bukan ujug-ujug deklarasi,” tandasnya.
Seperti diketahui, Kamis kemarin secara resmi Irna mendeklarasikan untuk maju di Pilkada Kabupaten Pandeglang Tahun 2015. Pasangan yang memberi nama slogan ‘INTAN’ itu akan mendaftar ke KPU Kabupaten Pandeglang dengan membawa rekomendasi dari 11 partai politik yang menjadi perahu pengusungnya.
“Setelah resmi diusung oleh 11 partai, kami berdua menyatakan mundur dari anggota DPR dan anggota DPRD Banten. Sikap ini sebagai bentuk wujud keseriusan kami untuk mewakafkan jiwa raga kami untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Pandeglang,” kata Irna dalam sambutannya di RM S’Rizki, Pandeglang, Kamis (23/7).
Acara deklarasi ini dihadiri pimpinan dan pengurus partai politik pengusung. Menurut Irna seluruh partai pengusung telah berkomitmen untuk bersama-sama menjalankan visi dan misi guna memajukan daerah dan membawa perubahan. Untuk itu, Irna meminta kepada masyarakat Pandeglang untuk memberikan dukungan dalam suksesi Pilkada mendatang.
“Baik saya maupun pak Tanto tidak memiliki arti apa-apa tanpa dukungan masyarakat Pandeglang begitupun kepada alim ulama yang menjadi motivasi saya maju. Kami berdua akan senantiasa patuh akan titah para para kasepuhan, karena kita harus kembali kepada khitahnya bahwa Pandeglang sebagai kota santri,” urainya.
Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada partai yang berkonflik untuk mengikuti pemilihan kepala daerah secara serentak. Ia yakin kepengurusan PPP versi dirinya dan versi Muktamar Surabaya tidak mengalami keributan.
Dia mengklaim bahwa dua kelompok pengurus PPP sangat kompak dalam menghadapi pilkada serentak. Kedua belah pihak telah berkomunikasi satu sama lain untuk menentukan bakal calon kepala daerah yang akan diusung pada pilkada. "Saya tidak melihat ini masalah. Meskipun di atasan sepakat masing-masing, tapi di bawah itu sepakat, semuanya adalah kader PPP," ujarnya.
Dikatakan Djan, jika PPP tidak bisa ikut Pilkada maka kader-kadernya yang akan maju pada pilkada serentak akan dititipkan kepada Koalisi Merah Putih. "Kami akan 'menitipkan' kader-kader PPP yang punya kualitas dan kemampuan serta acceptable kepada KMP dalam rangka mengikuti Pilkada," katanya.
Komisi Pemilhan Umum telah merampungkan revisi atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentan Pencalonan Kepala Daerah. Melalui peraturan ini, dua partai yang mengalami sengketa kepengurusan tetap dapat mengikuti pilkada serentak pada Desember 2015. Komisioner KPU Hadar Hafis Gumay menyatakan, revisi PKPU itu untuk memberikan kesempatan kepada seluruh parpol yang telah mengikuti pemilu legislatif untuk ikut serta dalam pelaksanaan pilkada serentak. "Jadi kami cari jalan, jangan sampai mereka yang bersengketa, apalagi dalam proses pengadilan belum selesai, akhirnya mereka tidak bisa mendaftar," ujarnya. (Dang)
.jpeg)
